Ekonomi dan Bisnis
Banyak Jalan Menuju Korupsi
Pembagian "saham gratis" memang tak cuma dinikmati Djody. Sejumlah pengusaha pribumi sering juga mencicipinya: Aburizal Bakrie, Abdul Latief, Nusamba (perusahaan milik yayasan-yayasan Soeharto) di perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa Freeport Indonesia. Sementara itu, konglomerat Hashim Djojohadikusumo pun melahap saham sonder bayar seperti ini di proyek pembangkit listrik swasta Paiton I.
Ical, sapaan Aburizal Bakrie, membeli 10 persen saham Freeport senilai US$ 213 juta. Dari jumlah itu, Bakrie cuma perlu membayar US$ 40 juta. Sisanya, US$ 173 juta diperoleh dari pinjaman sindikasi bank internasional yang dicairkan melalui garansi Freeport. Lebih hebat lagi, setahun kemudian Freeport membeli lagi separuh saham Bakrie dengan harga empat kali lipat.
Dengan skenario yang tak jauh berbeda, pengusaha Abdul Latief mengambil alih perusahaan pengelola fasilitas pendukung pertambangan dari Freeport. Untuk membeli saham senilai US$ 370 juta, Latief dibeking pinjaman US$ 255 juta yang?lagi-lagi?dijamin Freeport.
Dalam transaksi ini, Freeport bahkan menjamin pertumbuhan uang milik Latief. Dijanjikan bahwa uang Latief akan berkembang 15 persen setahun (dalam mata uang dolar). Padahal, tingkat bunga pinjaman dolar pada waktu itu cuma berkisar 6 persen.
Kasus Hashim di proyek listrik Paiton nyaris sama. Edison Mission Energy, perusahaan listrik AS, menggandeng konsorsium Batu Hitam Perkasa untuk menggarap Paiton I yang nilainya mencapai US$ 2,5 miliar. Batu Hitam yang dimiliki oleh Hashim bersama iparnya, Titiek Prabowo, mendapatkan 15 persen saham, dengan modal pinjaman dari Edison. Utang ini, menurut kabar, akan dilunasi Batu Hitam dari dividen yang dibagikan proyek Paiton.
Selain kedua proyek itu, Freeport dan Paiton, mestinya masih banyak lagi pembagian saham gratis yang belum terungkap. Seorang ekonom muda mencoba membuat indikator, pembagian saham gratis ini makin marak pada proyek-proyek pelayanan publik yang tak ditenderkan dan membutuhkan keputusan politis. Proyek listrik swasta, jalan tol, dan proyek telekomunikasi biasanya amat rawan pembagian saham gratis.
Petunjuk teori ini agaknya bisa dilongok dalam proyek listrik swasta. Dari 27 proyek, cuma satu yang melalui tender, yakni proyek listrik Tanjungjati A di Semarang. Selebihnya, sonder tender-tenderan. Dan, hasilnya, sebagian besar di antaranya ditangani perusahaan asing yang "berpatungan" dengan keluarga dekat Cendana yang kala itu punya koneksi politik kuat.
Selain proyek Paiton I yang sudah disebut tadi, lihat misalnya proyek PLTU Salak (Bob Hasan), PLTU Dieng (Sigit Harjoju-danto), PLTGU Sengkang (Siti Hardijanti Rukmana), PLTG Pasuruan (Bambang Tri), PLTGU Cilacap (Bambang Tri), dan PLTGU Palembang (Martini Sulaiman, saudara tiri Soeharto).
Itu baru soal saham gratis. Tentang "suap" yang merembes melalui pos-pos yang tak begitu jelas seperti pembayaran "jasa konsultasi" dan "ongkos promosi" pun bukan lagi sebuah perkara yang aneh. Praktek seperti ini pernah terungkap ketika "harta karun" Busang?yang di kemudian hari terbukti kosong?baru saja ditemukan.
Akhir 1996, Bre-X, yang mencoba mempertahankan Busang dari serobotan raksasa Barrick Gold, menggandeng perusahaan Panutan Duta milik anak sulung Soeharto, Sigit Harjojudanto, sebagai konsultan. Untuk itu, selain harus menyerahkan 10 persen saham Busang, Bre-X juga mesti membayar biaya "jasa konsultasi". Besarnya cukup lumayan: US$ 1 juta per bulan selama 40 bulan penuh.
Uang jasa ini mestinya sangat ganjil bin ajaib. Soalnya, kendati tergolong anak bawang dibandingkan dengan perusahaan tambang lain di Kanada, dalam hal penambangan emas Bre-X mestinya jauh lebih berpengalaman ketimbang Panutan.
Maka, maklumlah kita bahwa "jasakonsultasi" yang diberikan oleh Panutan Duta itu bukanlah jasa sebuah konsultan tambang, tapi lebih merupakan beking politik. Panutan diharapkan bisa menangkal msuknya Barrick yang kala itu mengandeng Citra Lamtoro Gung yang dipimpin Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut.
Selain dengan pembagian saham gratis dan pembayaran jasa konsultasi, praktek-praktek korupsi juga dilakukan dengan mendongkrak nilai proyek. Di kalangan pengusaha, trik seperti ini dikenal sebagai mark-up atau blow-up. Salah satu contoh kasus mark-up yang terkenal dan hingga kini belum juga diusut tuntas adalah skandal pembangunan kilang Balongan.
Tender" konstruksi kilang Balongan dimenangkan oleh Erry Oudang, kemenakan almarhumah Ibu Tien Soeharto. Belakangan, Erry dituding mendongkrak nilai investasi sehingga total biaya pembangunan Balongan menggelembung jadi US$ 2,45 miliar. Dibandingkan dengan investasi kilang minyak di luar negeri, mark-up proyek Balongan ini kabarnya mencapai US$ 900 juta atau hampir Rp 9 triliun dengan kurs saat ini!
Namun semua contoh tadi, dari pembagian saham gratis sampai mark-up proyek, merupakan contoh yang gamblang, gampang dilihat. Ada sejumlah praktek korupsi lain yang lebih halus, yang hampir-hampir tidak kasatmata.
Salah satunya, menurut seorang ekonom, sedang tumbuh subur di Jakarta. Menurut seorang ekonom, kini banyak perusahaan asing, kebanyakan yang bergerak dalam bidang usaha energi dan telekomunikasi, yang jauh-jauh hari sudah menanamkan "orang-orang" yang digajinya di departemen-departemen.
Orang-orang ini, menurut sumber TEMPO, biasanya tak berada pada posisi yang terlalu tinggi, tapi dia mampu bergerak lincah dalam mengamankan kepentingan perusahaan asing tersebut. Kebanyakan mereka ditempatkan di biro-biro hukum yang tahu persis tetek bengek peraturan yang ada, sekaligus mengetahui ada lubang menganga untuk mengakalinya.
Ical, sapaan Aburizal Bakrie, membeli 10 persen saham Freeport senilai US$ 213 juta. Dari jumlah itu, Bakrie cuma perlu membayar US$ 40 juta. Sisanya, US$ 173 juta diperoleh dari pinjaman sindikasi bank internasional yang dicairkan melalui garansi Freeport. Lebih hebat lagi, setahun kemudian Freeport membeli lagi separuh saham Bakrie dengan harga empat kali lipat.
Dengan skenario yang tak jauh berbeda, pengusaha Abdul Latief mengambil alih perusahaan pengelola fasilitas pendukung pertambangan dari Freeport. Untuk membeli saham senilai US$ 370 juta, Latief dibeking pinjaman US$ 255 juta yang?lagi-lagi?dijamin Freeport.
Dalam transaksi ini, Freeport bahkan menjamin pertumbuhan uang milik Latief. Dijanjikan bahwa uang Latief akan berkembang 15 persen setahun (dalam mata uang dolar). Padahal, tingkat bunga pinjaman dolar pada waktu itu cuma berkisar 6 persen.
Kasus Hashim di proyek listrik Paiton nyaris sama. Edison Mission Energy, perusahaan listrik AS, menggandeng konsorsium Batu Hitam Perkasa untuk menggarap Paiton I yang nilainya mencapai US$ 2,5 miliar. Batu Hitam yang dimiliki oleh Hashim bersama iparnya, Titiek Prabowo, mendapatkan 15 persen saham, dengan modal pinjaman dari Edison. Utang ini, menurut kabar, akan dilunasi Batu Hitam dari dividen yang dibagikan proyek Paiton.
Selain kedua proyek itu, Freeport dan Paiton, mestinya masih banyak lagi pembagian saham gratis yang belum terungkap. Seorang ekonom muda mencoba membuat indikator, pembagian saham gratis ini makin marak pada proyek-proyek pelayanan publik yang tak ditenderkan dan membutuhkan keputusan politis. Proyek listrik swasta, jalan tol, dan proyek telekomunikasi biasanya amat rawan pembagian saham gratis.
Petunjuk teori ini agaknya bisa dilongok dalam proyek listrik swasta. Dari 27 proyek, cuma satu yang melalui tender, yakni proyek listrik Tanjungjati A di Semarang. Selebihnya, sonder tender-tenderan. Dan, hasilnya, sebagian besar di antaranya ditangani perusahaan asing yang "berpatungan" dengan keluarga dekat Cendana yang kala itu punya koneksi politik kuat.
Selain proyek Paiton I yang sudah disebut tadi, lihat misalnya proyek PLTU Salak (Bob Hasan), PLTU Dieng (Sigit Harjoju-danto), PLTGU Sengkang (Siti Hardijanti Rukmana), PLTG Pasuruan (Bambang Tri), PLTGU Cilacap (Bambang Tri), dan PLTGU Palembang (Martini Sulaiman, saudara tiri Soeharto).
Itu baru soal saham gratis. Tentang "suap" yang merembes melalui pos-pos yang tak begitu jelas seperti pembayaran "jasa konsultasi" dan "ongkos promosi" pun bukan lagi sebuah perkara yang aneh. Praktek seperti ini pernah terungkap ketika "harta karun" Busang?yang di kemudian hari terbukti kosong?baru saja ditemukan.
Akhir 1996, Bre-X, yang mencoba mempertahankan Busang dari serobotan raksasa Barrick Gold, menggandeng perusahaan Panutan Duta milik anak sulung Soeharto, Sigit Harjojudanto, sebagai konsultan. Untuk itu, selain harus menyerahkan 10 persen saham Busang, Bre-X juga mesti membayar biaya "jasa konsultasi". Besarnya cukup lumayan: US$ 1 juta per bulan selama 40 bulan penuh.
Uang jasa ini mestinya sangat ganjil bin ajaib. Soalnya, kendati tergolong anak bawang dibandingkan dengan perusahaan tambang lain di Kanada, dalam hal penambangan emas Bre-X mestinya jauh lebih berpengalaman ketimbang Panutan.
Maka, maklumlah kita bahwa "jasakonsultasi" yang diberikan oleh Panutan Duta itu bukanlah jasa sebuah konsultan tambang, tapi lebih merupakan beking politik. Panutan diharapkan bisa menangkal msuknya Barrick yang kala itu mengandeng Citra Lamtoro Gung yang dipimpin Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut.
Selain dengan pembagian saham gratis dan pembayaran jasa konsultasi, praktek-praktek korupsi juga dilakukan dengan mendongkrak nilai proyek. Di kalangan pengusaha, trik seperti ini dikenal sebagai mark-up atau blow-up. Salah satu contoh kasus mark-up yang terkenal dan hingga kini belum juga diusut tuntas adalah skandal pembangunan kilang Balongan.
Tender" konstruksi kilang Balongan dimenangkan oleh Erry Oudang, kemenakan almarhumah Ibu Tien Soeharto. Belakangan, Erry dituding mendongkrak nilai investasi sehingga total biaya pembangunan Balongan menggelembung jadi US$ 2,45 miliar. Dibandingkan dengan investasi kilang minyak di luar negeri, mark-up proyek Balongan ini kabarnya mencapai US$ 900 juta atau hampir Rp 9 triliun dengan kurs saat ini!
Namun semua contoh tadi, dari pembagian saham gratis sampai mark-up proyek, merupakan contoh yang gamblang, gampang dilihat. Ada sejumlah praktek korupsi lain yang lebih halus, yang hampir-hampir tidak kasatmata.
Salah satunya, menurut seorang ekonom, sedang tumbuh subur di Jakarta. Menurut seorang ekonom, kini banyak perusahaan asing, kebanyakan yang bergerak dalam bidang usaha energi dan telekomunikasi, yang jauh-jauh hari sudah menanamkan "orang-orang" yang digajinya di departemen-departemen.
Orang-orang ini, menurut sumber TEMPO, biasanya tak berada pada posisi yang terlalu tinggi, tapi dia mampu bergerak lincah dalam mengamankan kepentingan perusahaan asing tersebut. Kebanyakan mereka ditempatkan di biro-biro hukum yang tahu persis tetek bengek peraturan yang ada, sekaligus mengetahui ada lubang menganga untuk mengakalinya.
