BAMBANG Setiadi punya kalimat bagus untuk menggambarkan proyek pertanian lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. "Inilah proyek yang seharusnya memakai pendekatan ilmiah, tapi dimulai dengan pendekatan politis," kata Kepala Pusat Riset Gambut Tropika (Purigatro) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini.
Bambang tidak berlebihan. Sebab, lahan gambut sebetulnya memang sangat khas. Lahan ini terbentuk dari bahan dasar organik seperti kayu lapuk yang menumpuk dalam waktu lama. Karena tidak solid, kemampuannya dalam menyerap air pun lebih kecil ketimbang lahan tanah biasa. Kadar keasamannya pun lebih tinggi, sehingga tidak cocok untuk pertanian. Apalagi tingkat kesuburan lahan gambut bervariasi: semakin tebal lapisannya makin rendah kesuburannya, dan begitu pula sebaliknya.
Karena kekhasan gambut tersebut, perlu dilakukan pendekatan yang berbeda bila hendak memanfaatkan lahan gambut sebagai area pertanian, misalnya dengan ilmu pengetahuan?bukan dengan politik seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah itu. Soalnya, akibat perbedaan pendekatan tersebut, proyek yang rencananya menghabiskan dana antara US$ 2 miliar dan US$ 3 miliar tersebut kini justru memanen kritik dan harus dikoreksi.
Kritik pertama datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang pernah melakukan studi dan investigasi terhadap proyek pertanian lahan gambut itu selama dua tahun. Lembaga swadaya masyarakat ini mengungkapkan, proyek gambut itu dibuat tanpa didahului analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sehingga berapa besar dampak ekonomi, sosial, dan ekologinya tak diketahui lebih dulu.
Tindakan ini jelas melanggar aturan. Soalnya, Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4/1982 menyebutkan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak harus melaksanakan amdal. Apalagi bila itu menyangkut sejuta hektare lahan baru yang akan diubah peruntukannya. Selain itu, proyek ini menabrak begitu saja Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang melarang pemanfaatan lahan gambut di daerah tersebut karena termasuk kawasan hutan lindung.
Walhi, yang mengutip hasil studi Notohadiprawiro, menemukan beberapa kesalahan lain. Kesalahan ini merupakan akibat dari penarikan asumsi teknis yang tidak benar. Misalnya asumsi bahwa kondisi tanah, topografi, dan hidrologi kawasan lahan itu serba sama, padahal kenyataannya berbeda. Kesalahan penarikan asumsi ini mengakibatkan pembuatan saluran air tidak mempertimbangkan faktor variasi kondisi tanah, perbedaan topografi, dan keragaman hidrologi lahan. Akibatnya, ada sebagian dasar galian saluran yang lebih rendah daripada batas atas lapisan deposit pirit (FeS2), sehingga meningkatkan kadar unsur besi di dalam tanah dan air. Padahal kandungan pirit itu beracun.
Rusdian Lubis, bekas Direktur Amdal Badan Pelaksana Pengendalian Dampak Lingkungan yang kini bekerja di World Bank Washington, punya temuan lain. Ia menuturkan bahwa saluran air idealnya dibuat mengikuti ketebalan gambut dan menghindari gambut tebal agar tidak terjadi kekeringan (overdrain). Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Saluran itu dibuat lurus-lurus melewati gambut tebal. Akibatnya, air gambut terkuras habis masuk ke saluran yang lebih dalam daripada permukaan air, dan tanah menjadi kering.
Kritik lain datang dari Gunawan Satari. Gunawan adalah bekas anggota tim kaji ulang pertanian lahan gambut yang diberi perintah oleh mantan presiden Soeharto, sesaat sebelum lengser, untuk mengkaji ulang PLG. Ia sekarang menjadi Ketua Tim Ahli Pengembangan Lahan Basah Terpadu yang mendapat tugas dari Bappenas untuk melanjutkan pengembangan lahan gambut di Kal-Teng itu.
Menurut Gunawan, berdasarkan sejumlah kenyataan yang ada, tampak betul bahwa pemerintah banyak melakukan kesalahan di sana, misalnya dalam pembangunan infrastruktur irigasi. Kesalahan itu terjadi, menurut Gunawan, karena infrastruktur tersebut dikerjakan dulu, baru perencanaannya menyusul.
Contoh lain: penempatan transmigran sebanyak 13.500 kepala keluarga tidak di area yang layak huni dan layak garap. Lokasi penempatan transmigran yang luasnya 30 ribu hektare dan berada di wilayah kerja A itu (lihat peta) ternyata justru sangat rawan banjir. "Kalau banjir, mereka harus naik ke atap rumah," Gunawan mengisahkan. Karena itu, masuk akal jika mereka belum bisa menikmati hasil olah-garap lahan yang diterimanya.
Bagaimana mau menikmati hasil kalau kebanjiran terus?
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
