Dari ketinggian pesawat, sebentar setelah lepas landas dari Palangkaraya, yang tampak adalah garis lurus kembar yang membelah cakrawala sejauh mata memandang. Itulah kanal induk yang?berdasarkan mimpi Soeharto?akan mengairi sejuta hektare sawah gambut, di atas hutan yang gundul.
Saluran primer induk yang dibangun PT Pulau Sambu ini menghabiskan juga hutan untuk membuat sempadan sungai sejauh 10 meter. Dan bukan hanya 10 meter, seluruh hutan primer telah dibabat oleh pengusaha hutan sebelum proyek itu dimulai.
Kanal-kanal yang mubazir. Tak ada pengaturan air seperti dalam rencana. Yang ada adalah pendangkalan dasar kanal oleh erosi tanah gambut yang terbawa aliran air masuk ke kanal. Semakin mendekati Sungai Barito, semakin tampak pendangkalan itu dan semakin tak terurus kanal-kanalnya.
Di beberapa bagian, kanal ditutup sehingga air gambut tersedot ke dalamnya. Kalau banjir, bisa dipastikan, semua kanal itu akan meluap dan seluruh daerah gambut di sekitarnya akan tergenang air. Tidak ada lagi yang sanggup menahan laju air pada waktu musim hujan dan tidak ada yang bisa mencegah menguapnya air pada saat kemarau.
Empat sungai yang mengairi proyek lahan gambut itu adalah daerah yang subur dan merupakan pusat kegiatan ekonomi, yang dulu menjadi surga kehidupan suku-suku Dayak. Kebun rotan, damar, dan kayu komersial lain tumbuh subur di sepanjang sungai sehingga penduduk terpusat di tepi kali-kali besar itu. Barito di sebelah timur, Kahayan dan Mengkatip di dalam kawasan proyek, dan Sungai Kapuas di barat menjadi jalur transportasi utama untuk kayu, minyak, dan mobilisasi penduduk.
Orang Dayak telah membuat tambak pasang-surut (beje) dan mengusahakan rotan turun-temurun di tepi-tepi sungai ini. Selama menunggu panen rotan, mereka membuka beje-beje baru sambil membuat jerat untuk babi hutan.
"Kami turun-temurun hanya mengusahakan rotan dan ikan dari nenek moyang, dan juga kebun karet dan beje," kata Yetsi Ronjan?pemangku adat suku Dayak Ngaju, di Desa Dadahup, Muara Sungai Kapuas. "Satu orang bisa menghasilkan 35 borongan per hektare atau sekitar 10 ton. Paling sedikit 8 ton," katanya. Tiap hari Dadahup menghasilkan 100 ton rotan. Dengan harga satu ton mencapai Rp 500 ribu, itu merupakan sumber kekayaan besar.
Tapi itu semua tinggal cerita sekarang. "Proyek lahan gambut menghancurkan 75 persen kebun rotan kami," kata Yetsi, "Kini dua tahun sudah saya tak memanen rotan." Padahal dulu dia bisa mengirimkan sedikitnya 30 ton rotan miliknya dan milik teman-temannya ke Banjarmasin setiap minggu.
Rotan hilang, beje pun tak menghasilkan. Dulu Rp 300 ribu bisa dihasilkan dari setiap beje miliknya, yang panen dua kali setahun. Sekarang tidak ada satu pun miliknya yang bisa dipanen. Sebagian tergusur proyek, sebagian lain terkuras airnya, yang masuk ke kanal yang permukaannya memang lebih dalam dari dasar beje. Padahal dulu semua beje-nya bisa menghasilkan Rp 5 juta per tahun.
Habislah sudah. Yetsi mengaku sempat ikut menebang kayu di hutan ketika proyek dimulai dan berhenti saat kayu benar-benar telah habis.
Apa yang terjadi adalah pemiskinan. "Sampai dua tahun lalu, penghasilan kami sehari Rp 150 ribu dan itu dari rotan saja," kata Yetsi, "Tapi sekarang paling banyak hanya Rp 200 ribu per bulan dari menanam ubi atau jagung."
Juga adat serta tradisi punah. Galian sekunder yang dibuat untuk proyek lahan gambut telah memutuskan tatah suku Dayak. Dalam adat suku itu, setiap anak yang lahir akan memperoleh sungai kecil yang dibuat sang ayah. Dan sang anak kelak akan pula membuat sungai untuk sang cucu. Begitu seterusnya. Sungai-sungai di pedalaman Kalimantan tumbuh bersama kian ranumnya pohon keturunan. Konsep itu juga merupakan mekanisme suku Dayak menurunkan tanah warisan. Dan proyek gambut menghancurkan sistem pembagian warisan tanah tadi.
Kehilangan hampir segalanya?mata pencaharian dan tradisinya?suku-suku Dayak menuntut ganti rugi kepada pemerintah melalui pengadilan. Namun, upaya mereka baru berhasil setelah Soeharto jatuh. Warga Dadahup memang telah mendapat ganti rugi Rp 2 miliar dari pemerintah akibat dampak proyek terhadap kebun rotan dan beje mereka. "Tapi itu tidak cukup karena masih banyak warga kami yang belum mendapat ganti rugi," kata Yetsi yang beristri dua dan beranak empat itu.
Itu juga mungkin tidak bisa menggantikan semua yang hilang. Toh, Yetsi merasa nasibnya lebih baik dari transmigran-transmigran Jawa. Itu sebabnya dia berharap bahwa lahan yang sudah dibuka tetap dibuka. "Tapi yang belum digarap segera dikembalikan jadi hutan saja, agar kami bisa memanen rotan dan membuat beje lagi," katanya.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
