PALEMBANG sebentar lagi akan kehilangan rumah-rumah rakit. Itu jika program relokasi Sungai MUSI oleh Pemda Sumatera Selatan tetap dijalankan.
Dalam program yang dijadwalkan pada tahun 2000-2005 itu, lebih dari 100 ribu kepala keluarga penghuni rumah rakit akan dipindahkan ke rumah darat, yang dibangun di atas tanah. Walaupun rencana itu baru dimulai tahun depan, 105 ribu penghuni rumah rakit dan rumah-rumah di tepi Sungai Musi itu kini resah. Apalagi sebuah talud atau tembok pembatas sudah dibangun memanjang di beberapa bagian sungai.
Di sisi lain, alasan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi cukup kuat. Katanya, aliran Sungai Musi terganggu gara-gara kawasan kumuh permukiman, baik yang di rumah rakit maupun di bantaran sungai. Kawasan itu juga rawan penyakit karena memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi, mencuci, dan buang air. Dengan "gaya hidup" seperti itu, deretan rumah rakit kini makin panjang. Bahkan, menurut data dari pemerintah daerah, jumlah penduduknya cenderung bertambah setiap tahunnya.
Harus diakui, air Sungai Musi kini tidaklah sejernih 200 tahun yang lalu. Dulu, Komisaris Besar Belanda, J.I. Van Sevenhoven, memuji Musi sebagai sungai yang cantik dan lebar. Bayangkan, lebar Musi saat itu lebih dari 1 mil (1.639 meter), sedangkan sekarang sudah berkurang seribu meter, hingga tinggal 639 meter saja. Penyebabnya, selain sedimentasi dan limbah pabrik, juga permukiman sepanjang sungai yang membuang limbah rumah tangga ke sungai itu juga.
Katakanlah permukiman di atas air memang tidak sehat, tapi harus diakui juga bahwa urusan memindahkan rumah rakit tidaklah mudah. Bangunan balok-balok kayu yang dijalin dengan bambu itu sudah merupakan bagian dari denyut nadi Kota Palembang. Bahkan sejarah rumah rakit mungkin sama tuanya dengan Kerajaan Sriwijaya, yaitu sejak abad ke-7. Menurut Djohan Hanafiah, budayawan Palembang, rumah rakit itu tidak sekadar rumah tinggal, tapi juga mencerminkan struktur masyarakat feodal waktu itu. "Negeri ini penuh air, hanya pemimpin yang tinggal di bagian darat, sedangkan rakyat tinggal di atas air," kata Djohan, mengutip catatan sejarah Dinasti Ming Buku 324.
Kalau dicermati, rumah rakit bukanlah tempat tinggal orang miskin. Dilihat dari perabotannya, tak beda jauh dari rumah modern: ada seperangkat meja dan kursi tamu serta barang elektronik seperti televisi, kulkas, bahkan telepon. Tidak mengherankan kalau penduduk rumah rakit menolak anggapan bahwa tempat tinggal mereka adalah kawasan kumuh dan menjadi sumber penyakit. "Belum pernah ada warga rumah rakit terserang wabah penyakit yang meluas," kata Abas, penghuni rumah rakit selama 30 tahun.
Keberatan yang lain lebih bersifat ekonomis: mata pencaharian penduduk kawasan Musi sebagian besar berada di sungai itu juga. Di sepanjang aliran sungai mereka berdagang sembako, membuka bengkel, berjualan bahan bakar minyak, dan jasa penyeberangan. Inilah yang dilakukan Holil selama 25 tahun dan dari situ ia bisa membeli rumah rakit, melengkapinya dengan perabot modern, serta membiayai sekolah anak-anaknya. Karena itu, mereka merasa tidak sanggup kalau diharuskan hidup di darat. Menurut Abas, penduduk rumah rakit siap bertahan hidup di sungai dan bersedia menuruti semua aturan, asal tidak digusur. Selama ini mereka merasa sah tinggal di sana karena tiap tahun membayar pajak bumi dan bangunan dan mengantongi izin dari kantor syahbandar.
Selain takut kehilangan mata pencaharian, penghuni berpendapat bahwa rencana relokasi itu tidak transparan dan berbau patgulipat. "Rencana proyek dimulai tahun 2000, tapi sekarang sudah dikerjakan," kata Azis, aktivis lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi penduduk rumah rakit. Memang, di kawasan Musi sudah diparkir alat-alat berat, antara lain traktor. Melihat kesiagaan itu, penduduk khawatir, jangan-jangan proyek relokasi ini mirip rencana pemindahan yang dirintis 10 tahun lalu oleh Gubernur Ramli Hasan. Proyek itu sampai kini tetap diingat karena dilakukan semena-mena dengan ganti rugi yang ditentukan seenaknya saja.
Protes juga kian marak karena, dalam pandangan penduduk, hunian baru sangatlah tidak layak. Lokasinya terletak lima kilometer lebih dari Sungai Musi, didirikan di atas tanah bekas rawa yang diuruk dengan lumpur sungai, hingga tidak bagus untuk bercocok tanam. Lalu, solusi bagaimana yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak? Keinginan penduduk sederhana: pemerintah lebih dulu mendengarkan suara rakyat, sebelum melakukan relokasi dan berbagai program yang belum tentu tepat mengenai sasaran dan ternyata cuma menghambur-hamburkan duit.
Bina Bektiati, M.D. Asnadi C.A. (Palembang)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
