SIKAP POLITIK DAN VISI MEREKA

AMIEIN RAIS
Timor Timur: Terserah rakyat Tim-Tim
Otonomi Daerah: Dewan Otonomi Daerah harus diperhatikan kemandiriannya
Penyidikan Soeharto: Usut sampai tuntas
Dwifungsi ABRI: Dicabut secara bertahap
Perbaikan Ekonomi: Berorientasi pada masyarakat, melalui mekanisme pasar
Lembaga Peradilan: Harus segera dimandirikan
Amandemen UUD 45: Demi reformasi dan konstitusi

MEGAWATI
Timor Timur: Bagian dari Negara Kesatuan RI
Otonomi Daerah: Pembagian pendapatan daerah tingkat II dan pusat harus dipertegas
Penyidikan Soeharto: Tidak ada keseriusan
Dwifungsi ABRI: Dicabut secara bertahap dalam jangka panjang
Perbaikan Ekonomi: Mengacu pada kepentingan masyarakat banyak
Lembaga Peradilan: Belum Independen
Amandemen UUD 45: Tidak perlu

GUS DUR
Timor Timur: Terserah rakyat Tim-Tim
Otonomi Daerah: masih dalam tataran administratif
Penyidikan Soeharto: Belum serius
Dwifungsi ABRI: Dalam jangka panjang, setuju dihapus
Perbaikan Ekonomi: Mekanisme pasar yang adil
Lembaga Peradilan: Perlu restrukturisasi
Amandemen UUD 45: Kenapa tidak?

WIRANTO
Timor Timur: Terserah MPR
Otonomi Daerah: Ada kemajuan
Penyidikan Soeharto: Jaksa Agung jangan banyak omong
Dwifungsi ABRI: Jangan dihapus mendadak
Perbaikan Ekonomi: Dunia usaha dan investasi harus digerakkan
Lembaga Peradilan: TNI tidak ikut campur
Amandemen UUD 45: Tidak menolak, tapi perlu ekstrahati-hati

HABIBIE
Timor Timur: Referendum 8 Agustus 1999
Otonomi Daerah: Memberi kesempatan luas mengembangkan diri
Penyidikan Soeharto: Jaksa Agung sudah bekerja semestinya
Dwifungsi ABRI: Akan berakhir seiring perkembangan masyarakat madani
Perbaikan Ekonomi: Pelaku ekonomi diperbanyak, salah satunya lewat koperasi
Lembaga Peradilan: Trias politica harus ditegakkan, eksekutif terpisah dari yudkatif dan legislatif
Amandemen UUD 45: Setuju, tapi harus konstitusional.

Sumber: riset Pusat Data dan Analisa TEMPO (PDAT, serta wawancara dengan berbagai sumber.