Jepara, siapa sangka, bisa juga mengukir kerusuhan. Ini terjadi ketika sejumlah pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hendak meresmikan berdirinya kantor ranting di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, 30 April lalu. Acara ini sedianya dilakukan seminggu sebelumnya, tapi batal karena panggung dan lokasi pengajian diobrak-abrik massa pendukung Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.
Ternyata, peresmian itu gagal kembali. Sejak sore, lokasi peresmian sudah diblokade para pendukung partai berlambang Ka'bah itu, sehingga orang-orang partai bernomor tujuh itu tak bisa masuk. Bisa diduga akibatnya. Bentrok antara kedua pendukung partai di kawasan penghasil ukiran jati itu pun tak terelakkan. Siaran pers Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Tengah menyebut: 6 orang tewas, 3 luka-luka, 15 mobil dan 6 sepeda motor terbakar. Di antara yang tewas adalah seorang warga PPP dan tiga pendukung PKB.
Sementara itu, reporter TEMPO di Jepara, Bandelan Amarudin, melaporkan, setidaknya 8 korban luka-luka dilarikan ke RSU Kartini dan RS Islam Kudus. Rumah Ketua PKB ranting Dongos, Abdul Lathif, juga terbakar. Bentrok antara pendukung kedua partai itu sebenarnya bukan yang pertama. Dalam sepuluh hari terakhir ini, hampir setiap hari kedua partai itu bertikai di kota-kota sepanjang pantai utara Jawa, yang sesungguhnya merupakan kantong Nahdlatul Ulama (NU).
Sebelumnya, masih pada akhir April ini, bentrok antarpendukung dua partai Islam ini juga terjadi di Pekalongan, Ambarawa, Demak, dan Rembang. Semuanya di Jawa Tengah. Kalau sudah begini, mungkin ada baiknya jika Ketua Umum PKB Matori Abdul Jalil dan Ketua Umum PPP Hamzah Haz duduk sama-sama dan mencari solusi agar musibah buruk ini tak terulang. Kecuali jika massa keduanya memang susah dikendalikan.
Siapa Bakar Lapak di Kuta?
Kuta mulai kemasukan provokator, begitu kata orang. Tentu saja pelakunya bukan turis bule yang gemar berjemur di pantai beken itu. Tapi biangnya sejumlah orang berpakaian adat Bali. Jumlahnya lumayan banyak, sekitar seratus orang. Mereka, sebagaimana ditulis koran lokal Bali Post, Kamis pekan lalu, melakukan tindakan brutal: membakar ratusan lapak dan rombong pedagang kaki lima yang umumnya berasal dari Madura itu. Sebagian lainnya dihancurkan di tempat.
Para penjaja dagangan yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kaki Lima Kuta (PPKLK) itu biasa menginapkan lapaknya di pinggir dan di atas trotoar seputar Kuta. Tapi kini semuanya tinggal puing. Seratus pria berpakaian adat Bali belum jelas betul siapa gerangan mereka. Bendesa Adat Kuta Made Wendra hanya mengatakan bahwa desa adat tidak pernah merencanakan aksi brutal semacam itu. Namun, ia tak menyangkal bahwa pelakunya bisa saja warga Kuta.
Menurut Ketua PPKLK, Zainudin, kejadian itu paling tidak merupakan yang kelima dalam dua bulan terakhir ini. Tak jelas apa motifnya. Kecemburuan warga setempat terhadap para pendatang? Tak ada jawaban pasti. Yang jelas, kerugian material mencapai sekitar Rp 600 juta. Zainudin berjanji akan meredam anggotanya agar tidak balas dendam, asal aparat setempat bertanggung jawab. "Kuta merupakan lahan kami, kami siap berkorban meski harus dengan nyawa," begitu tekad Zainudin. Sebuah tantangan serius.
Kampanye Birokrat di Sul-Sel
PEGAWAI negeri sipil mestinya bersikap netral terhadap semua partai politik. Mereka tak lagi harus berpihak pada Golkar, seperti yang selama ini terjadi. Tapi nyatanya masih ada juga pejabat lokal yang memihak kepada partai berlambang beringin itu. Di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, misalnya, sang camat, H. Hasan, telah meminta bawahannya menghadiri acara pelantikan pengurus Partai Golkar, yang dirangkai dengan temu kader, pertengahan April lalu.
Selain itu, dalam surat undangannya ada embel-embel bahwa dalam acara itu Ketua Partai Golkar Kabupaten Wajo akan membagi-bagikan bantuan pakaian dinas dari anggota Badan Penasihat Golkar, Dr. Ahmad Arnold Baramuli, yang selama ini getol "berkampanye" di Indonesia Timur. Bantuan ditujukan untuk para kepala desa dan lurah serta para pemimpin partai tingkat kecamatan dan desa.
Camat Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Baharuddin, punya ulah serupa. Sepanjang April lalu, ia membagi-bagikan baju kaus kuning dan bendera partai bernomor 33 itu kepada aparat di 21 desa dan kelurahan di wilayahnya. Sedangkan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, idem dito. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan tersebut, Abdul Rauf, telah memotori acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 kepada guru-guru sekolah dasar. Gayanya mirip acara temu kader partai pimpinan Akbar Tandjung itu.
Ulah para abdi negara yang terkesan memihak itu tentu saja membuat berang sepuluh pemimpin partai di Sulawesi Selatan. Mereka lantas mengirim surat ke Presiden, Gubernur, Komisi Pemilihan Umum, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sul-Sel. "Pola birokrasi di pedesaan Sulawesi Selatan belum berubah, gaya baru Orde Baru masih tertanam kukuh," kata Ketua KIPP Sul-Sel, Nasiruddin, kepada Tomi Lebang dari TEMPO. Waduh.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
