MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama sejumlah pemimpin organisasi massa Islam tingkat pusat, Selasa lalu, mengeluarkan amanat serius. Isinya: seruan agar umat Islam dengan ikhlas dan niat ibadah kepada Allah swt. memilih salah satu partai politik yang secara sungguh-sungguh menonjolkan calon legislatifnya yang beragama Islam serta memiliki akhlak mulia. Pada saat bersamaan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan seruan serupa. "Sikap kami sama dengan MUI," kata Ketua PP Muhammadiyah, A. Syafi'i Ma'arif.
Ketua Umum MUI K.H. Ali Yafie punya alasan di balik amanat itu. Sebab, lembaga yang dipimpinnya itu adalah khadimul ummah atau pelayan umat. MUI memberikan bimbingan moral kepada umat untuk menentukan pilihannya secara benar dalam pemilu nanti. "Aspirasi umat Islam harus disalurkan melalui caleg yang Islam pula," kata Ali Yafie kepada Raju Febrian dari Majalah TEMPO.
Menurut dia, amanat ini tidak mengandung muatan politis sedikit pun, melainkan semata-mata untuk menggugah kesadaran umat untuk menyukseskan pemilu. Ia juga menolak anggapan bahwa seruan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya partai politik yang tidak memperjuangkan Islam, apalagi jika diartikan sebagai "gerakan" menghadang laju popularitas PDI Perjuangan, yang kebanyakan calon legislatifnya memang bukan muslim. "Kami tidak menyebutkan nama satu partai politik, bukan?" Ali balik bertanya.
Namun, Gus Dur mengkritik tindakan MUI itu. Di sela kampanye Partai Kebangkitan Bangsa di Ambon, Kamis pekan lalu, Ketua Umum Nahdlatul Ulama itu mengatakan, sebagai lembaga keagamaan, MUI mestinya tak perlu mengeluarkan seruan semacam itu. Sebab, tindakan itu hanya akan menyeret MUI ke lingkaran politik. Padahal, MUI bukan partai politik. "Nasihat saya, abaikan saja seruan itu," kata Gus Dur.
Rp 150 Juta buat Wakil Rakyat
APA yang bisa Anda beli dengan uang Rp 150 juta? Tanyalah kepada anggota DPR/MPR. Soalnya, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 47/1999, yang ditandatangani Habibie 20 Mei lalu, mereka diputuskan akan menerima uang penghargaan atas prestasi kerja sebagai anggota DPR periode 1997/2002 sebanyak Rp 150 juta per orang. Uang penghargaan ini diberikan tanpa memandang jabatan, as pukul rata.
Keputusan ini tentu saja akan membuat anggota dewan lega. Soalnya, "pesangon" memang telah menjadi salah satu isu yang sudah lama bertiup di Senayan, tepatnya seusai kelahiran Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998, yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota DPR RI periode 1997/2002 akan berakhir pada Agustus 1999. Ini berarti masa kerja para wakil rakyat itu mesti usai lebih cepat tiga tahun dari seharusnya.
Percepatan masa kerja ini tentu mempengaruhi proyeksi pendapatan sebagai anggota dewan. Asal tahu saja, gaji wakil rakyat itu Rp 5 juta per bulan. Jadi, kalau masa kerjanya dipercepat tiga tahun, itu berarti mereka akan kehilangan peluang sebanyak Rp 180 juta. Belum lagi fasilitas ini-itu yang belum sempat mereka nikmati. Karena itulah uang penghargaan itu bisa dianggap semacam kompensasi.
Selain menyebut pesangon yang akan dibayarkan pada masa akhir jabatan, keppres itu juga menyebut pemberian hak pensiun, yang penetapannya diatur menurut perhitungan masa jabatan sebenarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Lumayanlah, Bung!
Di Senen, Golkar Diamuk
MASA kampanye berakhir antiklimaks di Jakarta. Setelah hampir tiga minggu berjalan relatif tenang, hari terakhir kampanye Jumat pekan lalu diwarnai amuk massa di sekitar Pasarsenen. Tanpa diketahui asal mulanya, massa yang berjumlah sekitar 800 orang itu sangat anti pada apa pun yang berbau Golkar, partai yang mendapat giliran menutup kampanye hari itu. Mereka merusak spanduk, merobek, menginjak-injak, serta membakar bendera dan motor. Massa yang bertahan selama kurang lebih lima jam itu bahkan sampai mengejar hampir setiap simpatisan Partai Beringin yang melintas. Bila tertangkap, simpatisan yang terhadang itu disuruh melepas atribut yang mereka pakai.
Kepala Kepolisian Metro Jaya, Mayor Jenderal Noegroho Djajoesman, yang berada di tengah massa, sempat mencoba menenangkan. Massa yang mulai membanyak itu diajaknya menjauhi Pasarsenen. Tapi yang diajak bertahan tidak mau membubarkan diri. Sambil melempar-lemparkan bendera Golkar yang telah koyak ke udara, massa berteriak-teriak, "Bubarkan Golkar! Golkar tidak diizinkan ikut pemilu! Hidup rakyat!" Untung saja, bentrok yang lebih luas bisa terhindarkan dan korban jiwa tak jatuh.
Inikah puncak kekesalan masyarakat terhadap partai yang dianggap bertanggung jawab atas semua keributan di Tanah Air? Sulit menjawabnya. Yang jelas, selama masa kampanye, Partai Beringin hampir selalu dimusuhi di mana-mana. Golkar rupanya memang sedang memasuki masa senja.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
