Menulis buku bukan pekerjaan mudah. Dan juga bukan pekerjaan yang singkat. Apalagi buku tebal seperti buku mantan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib, yang kini banyak dibicarakan ini. Jika ada orang yang menyebutkan buku itu sebagai pembelaan diri yang terlambat, mungkin yang mengatakannya itu tak pernah menulis buku. Dan jika ada yang mengatakan A.M. Ghalib membela diri dan mencuci namanya lewat buku ini, ia ternyata setuju-setuju saja (lihat rubrik Wawancara).
Bahwa Ghalib menyebutkan buku ini juga sebagai "pelurusan sejarah", ada benarnya. Banyak buku yang sekarang ditulis oleh mantan pejabat untuk meluruskan sejarah. Sebut misalnya buku Oemar Dhani dan Soebandrio, di sekitar "sejarah" pemberontakan G30S-PKI. Kita, yang hidup di generasi yang tak jelas melihat peristiwa itu, menjadi terperangah bahwa ada kisah-kisah yang diselewengkan selama ini. Apakah pembelaan Oemar Dhani dan Soebandrio juga terlambat? Tentu saja, tetapi bagaimana mereka bisa menulis buku dengan cepat kalau situasi tak mengizinkan: berada di penjara dan dalam tekanan situasi.
Bahwa pelurusan sejarah itu kemudian ternyata menjadi "kesimpang-siuran sejarah", marilah kita memilah-milahnya dengan hati yang jernih. Kita harus bisa menghormati dengan takjub bahwa mereka, bapak-bapak pelaku sejarah itu, mau dan ada waktu untuk menuliskan pengalamannya. Membaca buku Ghalib, kita jadi tahu bahwa ia sesungguhnya sudah lama ingin mengadili Soeharto. Hanya Presiden Habibie dan Menhankam Wiranto (waktu itu) yang tidak setuju. Apakah kita serta-merta menuding Ghalib berbohong? Rasanya lebih bijaksana kalau Wiranto dan Habibie menulis buku, bagaimana sebenarnya kasus itu versi mereka. Atau Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja ICW, menerbitkan semua bahan yang dia punyai untuk membantah buku Ghalib. Masyarakat pembaca lalu menjadi hakim, siapa yang berbohong.
Yang perlu disayangkan bahwa semua pembelaan dan "cuci diri" ini harus keluar lewat buku yang diterbitkan setelah pejabat itu lengser. Ini menunjukkan bahwa budaya politik di masa Orde Baru sangat mengharamkan pejabat berbicara sesuai dengan nuraninya. Menyedihkan lagi, tersurat di sini bahwa perbedaan pendapat itu selalu dibungkus dengan rapi, sehingga masyarakat sebenarnya tak bisa menguji seketika, pejabat mana yang salah dan pejabat mana yang benar. Kita baru mendapatkan informasi setelah mereka "menggerundel" lewat buku?beberapa tahun kemudian.
Yang juga kita sayangkan adalah buku-buku begini?yang dimaksudkan sekaligus sebagai buku memoar?dicetak dengan luks, sehingga harganya tak terjangkau oleh masyarakat luas. Seolah-olah, pembelaan dan apa pun namanya itu hanya untuk kalangan terbatas. Padahal, manfaat buku seperti ini sangat besar, betapapun kontroversialnya dan apa pun tujuan penulisan buku itu.
Karena itu, kita mengimbau agar mantan pejabat ramai-ramai menulis buku. Banyak hal yang gelap di negeri ini. Supersemar asli yang hilang, Peristiwa Malari 1974 yang masih kelabu, kasus 27 Juli 1996 yang membingungkan, tragedi 13 Mei 1998 yang misterius, semua perlu penjelasan. Ayo, siapa berani?
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
