-
26 Februari 2001
Berebut Serpihan Tulang
Sri Mulyani Indrawati*) *) Ekonom dari UI DALAM satu setengah bulan di tahun 2001 ini, kita disuguhi drama politik yang mulai menginjak aksi menegangkan. Dalam satu versi bisa disebutkan, inilah proses demokrasi yang tengah kita pelajari dan jalani. Namun, di versi lain, inilah salah satu contoh esensi pertarungan kekuasaan untuk memerintah negeri ini. Pertanyaannya, kekuasaan yang diperebutkan sebenarnya digunakan untuk apa. Idealnya, siapa pun yang memegang kekuasaan tersebut, tentu kekuasaan itu digunakan untuk menciptakan perbaikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dengan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa ini di bidang ekonomi, politik, hukum, ataupun sosial. Dan dalam proses penyelesaian masalah, sangat mungkin akan timbul masalah baru dengan dimensi dan tingkat urgensi yang berbeda. Inilah yang sering disebut pilihan sulit (trade off) yang selalu dihadapi oleh suatu pemerintahan. Dalam kondisi demikian, masyarakat tetap mengharapkan agar pemerintah mampu memecahkan berbagai masalah dengan segala konsekuensinya tapi dapat juga menciptakan ruang gerak yang makin luas, sehingga secara gradual masyarakat merasakan kecenderungan terjadinya perbaikan. Kata kecederungan tersebut patut digarisbawahi. Sebab, siapa pun yang memerintah negeri ini dengan kepiawaian apa pun, menghadapi segudang masalah seperti Indonesia jelas ia tidak akan mampu dengan ajaib menyelesaikannya secara seketika dan tuntas dalam waktu singkat (meskipun dalam jangka lima tahun sekalipun). Jadi, harapan rakyat bukanlah penyelesaian tuntas hari ini, melainkan terjadinya kecenderungan perbaikan yang menghasilkan persepsi dan harapan positif mengenai kondisi saat ini dan masa depan. Dalam bidang ekonomi, sebagian masalah tersebut adalah warisan masa lalu atau populer disebut produk Orde Baru, tapi sebagian lainnya merupakan konsekuensi dan hasil dari program pemerintah untuk memulihkan ekonomi selama hampir tiga tahun ini. Di tingkat makro, saat ini pemerintah harus makin ketat memelihara lingkungan yang terdiri dari kondisi neraca pembayaran, kondisi moneter, dan kondisi fiskal (APBN) yang masih dan makin rapuh. Neraca pembayaran kita masih dibayangi oleh lemahnya neraca modal secara fundamental. Selain total utang luar negeri dari pemerintah, utang BUMN dan swasta yang mencapai lebih dari US$ 140 miliar dengan perkiraan jatuh tempo mencapai lebih dari US$ 20 miliar tahun ini, neraca modal pun dihantui oleh masih berlangsungnya arus modal keluar dan berbagai kegagalan dalam proses restrukturisasi utang perusahaan. Tahun 2000, jumlah arus modal keluar swasta mencapai lebih dari US$ 14 miliar, jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan arus masuk, yang hanya US$ 3,7 miliar. Akibat tekanan arus keluar dan beban utang luar negeri, sungguh sulit menahan melemahnya rupiah kita meskipun di tahun lalu penerimaan ekspor menunjukkan perbaikan. Depresiasi rupiah yang di atas 25 persen selama sepuluh bulan terakhir jelas dipengaruhi oleh faktor ekonomi, meskipun juga diperburuk oleh tekanan politik. Akibatnya, inflasi meningkat, baik karena imported inflation maupun karena faktor kenaikan upah dan BBM serta meningkatnya jumlah uang beredar, yang menyebabkan makin perlunya pengetatan moneter yang akan menghasilkan suku bunga yang cenderung meningkat. Suku bunga SBI, yang saat ini di atas 14,8 persen, sungguh sulit untuk ditekan agar mencapai asumsi APBN sebesar 11,5 persen. Bahkan sangat mungkin suku bunga tersebut akan cenderung meningkat di atas 15 persen. Peningkatan suku bunga dan inflasi ini sungguh berat akibatnya untuk APBN kita, yang harus menanggung biaya dari obligasi pemerintah yang memiliki suku bunga variabel sebesar Rp 219 triliun ataupun dari obligasi yang diindeks terhadap inflasi sebesar Rp 218 triliun. Setiap peningkatan 1 persen dari kedua variabel di atas akan menambah beban APBN sekitar Rp 4 triliun. Beban fiskal pemerintah memang sangat berat akibat biaya rekapitalisasi perbankan yang telah mencapai Rp 635 triliun, yang mengakibatkan beban bunga Rp 60 triliun per tahun. Obligasi ini mulai tahun 2004 akan jatuh tempo sekitar Rp 52 triliun setiap tahunnya dan akan meningkat terus, yang bila ditambah dengan beban bunga diperkirakan akan mencapai di atas Rp 102 triliun. Ruang gerak APBN menjadi sangat sempit akibat beban subsidi yang mencapai Rp 40 triliun, yang untuk menguranginya dibutuhkan kesiapan politik dan teknis yang tidak mudah, terutama pada saat posisi pemerintah tengah terpuruk dan terpojok seperti saat ini. Kenaikan BBM hingga 20 persen pada April nanti hanya akan mengurangi beban APBN sebesar Rp 4 triliun, yang setara dengan tambahan beban bunga obligasi bila suku bunga dan inflasi meningkat satu persen. Untuk mengatasi beban obligasi yang sangat berat ini, jelas pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan diri pada penerimaan pajak. Penerimaan dari penjualan aset BPPN atau privatisasi menjadi sangat penting untuk menentukan survival bujetnya. Bahkan, pemerintah sudah dipastikan perlu menerbitkan obligasi baru untuk membayar utangnya yang jatuh tempo, selain juga perlu menerbitkan instrumen keuangan jangka pendek seperti treasury notes dan bills untuk mengatasi persoalan arus kas dan beban risiko. Indonesia akan menginjak era baru dalam menangani tantangan dan risiko pengelolaan utang domestiknya, yang sangat berat. Utang domestik pemerintah ini merupakan pinjaman kita kepada generasi anak-cucu kita. Bila pemerintah sampai gagal mengelola dan membayar utang domestik ini, kita ibarat telah merampok masa depan generasi mendatang. Masa depan APBN sungguh sangat suram, bahkan pada tahun 2002 akan sangat kritis akibat berbagai utang pemerintah sudah harus dibayarkan kembali. Jangka waktu penundaan hasil Paris Club I ataupun beban utang kepada IMF akan mulai jatuh tempo pada April 2002. Dapat diperkirakan bahwa April tahun depan, pemerintah akan terpaksa meminta diadakan lagi pertemuan Paris Club III untuk penundaan pembayaran utang luar negerinya. Kemungkinan tersebut, selain sangat sulit didukung bila hubungan pemerintah dan IMF masih belum jelas seperti saat ini, juga bisa mengakibatkan rating Indonesia di dunia internasional makin terpuruk. Gambaran ini persis menunjukkan betapa sulitnya situasi yang tengah dan akan dihadapi pemerintah. Ibarat maju kena mundur kena, yang makin membutuhkan kepiawaian dan kepemimpinan yang ekstrahebat serta dukungan masyarakat (politik) yang solid untuk mengatasinya. Beban dan kerawanan makroekonomi tersebut masih akan dibayangi oleh rapuhnya struktur perekonomian di tingkat industri dan perbankan. Kenaikan suku bunga akan mengancam kelangsungan hidup bank-bank yang telah selesai direkapitalisasi dan saat ini dimiliki oleh pemerintah. Kasus BII dengan kredit terafiliasi Sinar Mas juga menggambarkan bank-bank rekap masih memiliki titik-titik rawan yang setiap saat bisa jebol dan akan menambah beban pemerintah. Celakanya, pemerintah tidak mendapat dukungan DPR untuk segera menjual banknya seperti BCA dan Bank Niaga, dengan dalih bank tersebut menguntungkan. Sisi risiko sama sekali tidak dipertimbangkan oleh DPR bahwa pemerintah menjadi semakin rawan dengan beban dan exposure risiko akibat kepemilikan yang sangat dominan dalam perbankan. Yang paling sulit untuk meyakinkan khalayak, politisi, ataupun pemerintah sendiri bahwa situasi saat ini masih begitu rawan dan perlu dijaga secara ekstrahati-hati adalah kenyataan bahwa di tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mencengangkan. Ekspor meningkat tajam, konsumen sangat bersemangat belanja, dan harga minyak begitu menawan. Selain bahwa faktor-faktor penentu pertumbuhan tersebut diyakini tidak akan terulang kembali secara mudah di tahun ini, ancaman kelangsungan pertumbuhan ekonomi juga makin nyata dengan masih langkanya minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Tentu pandangan pesimistis dan hati-hati ini sangat tidak populer pada saat semua pihak sudah mulai menikmati suasana pesta (kekuasaan) kembali. Yang mengagumkan, semangat memperebutkan kekuasaan masih sangat tinggi, bahkan cenderung meningkat pesat, meskipun yang diperebutkan tinggal serpihan tulang-belulang berserakan dengan segudang penyakit. Kesimpulan dari fenomena tersebut hanya dua: pertama, mereka yang bertarung memang sudah sangat siap dan paham untuk menerima tanggung jawab berat bangsa ini dan telah menyiapkan pasukan supercanggih untuk mengatasi kesulitan bangsa. Atau, alasan kedua yang lebih masuk akal adalah mereka sekadar nekat dan mengira bisa mengatasi sambil jalan, dan berharap masih ada sisa-sisa daging yang bisa dinikmati untuk merayakan pesta kemenangannya. Sungguh bergidik membayangkannya."Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
Album
Sakit
Catatan Pinggir
Infalibilitas
TEMPO|interaktif
