NYONYA Candrawati, 40 tahun, tinggal di Jalan Harun Tohir, sekitar 200 meter di depan pintu gerbang kantor Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gresik, Jawa Timur. Puluhan tahun tinggal di dekat mesin pembangkit listrik raksasa dengan dua cerobong asap ukuran raksasa dan 18 cerobong ukuran kecil, wanita itu tidak pernah merasa terganggu oleh deru mesin listrik. "Enggak ada apa-apa di sini," kata Candrawati.
Lain dengan Sunyoto. Lelaki yang juga berumah di sekitar PLTU Gresik itu menilai bahwa perusahaan listrik negara tersebut menimbulkan gangguan lingkungan berupa semburan partikel asap. "Asapnya seperti butiran dan membuat baju warna putih menjadi kusam seperti terkena bekas karat besi," kata Sunyoto kepada Zed Abidin dari TEMPO, Kamis dua pekan lalu. Untuk menghalau gangguan itu, Sunyoto terpaksa menutupi kawat jemuran pakaian dengan tenda dari anyaman bambu.
Mesin listrik raksasa seperti yang dipakai PLTU Gresik memang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan bila penggunaan bahan batu baranya tak diatur. Soalnya, hasil pembakaran batu bara bisa menghasilkan emisi yang disebut sulfur dioksida (SO2). Kandungan partikel itu bila menggumpal di udara bisa mengakibatkan turunnya hujan asam di bumi. Hujan semacam itu bila mengenai benda terbuat dari besi bisa menimbulkan karat.
Sementara itu, udara yang tercemar SO2 bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Menurut Masnellyarti Hilman, salah satu deputi Kantor Menteri Lingkungan Hidup, bila gas itu berkadar tinggi dan dihirup dalam waktu singkat, akan mengganggu paru-paru. "Bahkan bisa mengakibatkan naiknya angka kematian," kata Masnellyarti. Memang, selama ini laporan menyangkut gangguan lingkungan akibat buangan SO2 di Indonesia belum terdengar. Apalagi gangguan limbah udara PLTU sulit dibuktikan. Pasalnya, hujan asam akibat SO2 biasanya tidak turun di sekitar lokasi pabrik, tetapi di daerah yang jaraknya bisa ratusan kilometer.
Menghadang dampak lingkungan itu, pemerintah Indonesia pernah mengatur batas maksimum muntahan gas-gas beracun tersebut ke udara. Langkah itu tertuang dalam surat keputusan yang diteken Menteri Negara Lingkungan Hidup bernomor Kep.13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Menurut keputusan itu, baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dibatasi secara ketat dan diberlakukan per tahun 2000. Batas maksimum SO2 itu, misalnya, harus berada di bawah angka 750 mg per m3.
Menyangkut pembatasan emisi itu, awalnya pihak Departemen Pertambangan pernah menyetujuinya. Namun, setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1998, rambu-rambu udara itu kehilangan giginya. "Mereka menawar batas maksimum itu. Jadi, mereka minta waktu untuk menundanya," kata Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf. Penundaan itu telah melewati tenggat tahun 2000, dan bahkan berlangsung hingga kini.
Meski tak langsung, Dr. Thamrin Sihite, Kepala Biro Lingkungan dan Teknologi Departemen Pertambangan dan Energi, mengakui kondisi yang ada. "Bila ketentuan itu yang dipakai, memang banyak PLTU berbahan batu bara yang bermasalah," kata Thamrin. Contohnya PLTU Suralaya, Jawa Barat. Pasalnya, sebagian besar batu bara yang digunakan PLTU itu mengandung sulfur hingga 1,2 persen. Batu bara jenis itu akan menghasilkan SO2 sebesar 2.040 mg per m3.
Begitu pula di PLTU Paiton 1 dan 2. Berdasarkan perhitungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), konsentrasi emisi SO2 di dua pembangkit itu pada tahun 1995 mencapai 1.500 mg per m3. Hingga tahun 2000, baku mutu emisi kedua PLTU itu masih melebihi batas maksimum yang semestinya. Menurut kajian dari Departemen Pertambangan, menggelembungnya emisi itu karena kandungan sulfur batu bara yang digunakan mencapai 1 persen. "Batu bara semacam akan menghasilkan emisi sebesar 1.600 mg per m3," kata Thamrin.
Banyak PLTU yang sulit menaati rambu-rambu udara itu karena untuk menekan muntahan emisi tersebut, dibutuhkan batu bara yang mengandung sulfur di bawah 0,3 persen. Padahal, Indonesia hanya mampu memproduksi batu bara semacam itu sebanyak 10 persen dari total stok nasional. Sedangkan batu bara impor mahal harganya.
Memang ada cara lain untuk menekan kadar emisi SO2. Misalnya, penggunaan peranti teknologi yang disebut flue gas desulfurization (FGD), yang bisa memangkas emisi hingga 160 persen. Namun, ya itu, harga alat itu miliaran rupiah. Dan ujung-ujungnya, konsumen listrik yang akan tercekik. "Harga listrik akan naik," kata Thamrin. Tampaknya benalu dari krisis ekonomi terus merambah ke mana-mana.
K.M.N. dan Hendriko L. Wiremmer
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
