-
26 Februari 2001
Teka-teki Sesudah Presiden Pergi
Pagi itu langit Jakarta masih mendung. Hujan deras telah berhenti, tapi gerimis belum habis. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden Abdurrahman Wahid, yang berkemeja batik cokelat, berdiri lesu. Sebaliknya, dengan baju kuning muda yang dihiasi kembang merah kecil-kecil, Megawati Sukarnoputri, pada hari Kamis pekan lalu itu, kelihatan ceria. Sesaat kemudian, mereka bersalaman. Dituntun para pengawalnya, sebelum menapaki tangga pesawat kepresidenan, Abdurrahman masih sempat berbicara kepada pers. "Tenang-tenang saja, kan ada Ibu Mega di sini," katanya. Sebentar kemudian, pesawat Presiden membelah angkasa menuju Yaman. Selama 16 hari Presiden Abdurrahman Wahid akan jauh dari negeri ini. Ia melawat ke negara-negara di Timur Tengah sekaligus beribadah haji. Dan, kepergian sang kiai rupanya tidak hanya meninggalkan tugas bagi Wakil Presiden Megawati, tapi juga menyisakan kontroversi dan teka-teki. Lihatlah cara mantan Ketua PBNU itu mendeteksi keadaan keamanan negara. Sehari menjelang keberangkatannya, Presiden mengundang Panglima Kostrad Letjen Ryamizard Ryacudu dan Danjen Kopassus Mayjen Amirul Isnaeni untuk makan sidang di Istana Merdeka. Sebelumnya, ia juga memanggil Pangdam Jaya Mayjen Bibit Waluyo. Namun, kata Adhi M. Massardi, juru bicara Presiden, itu pertemuan biasa. Namanya saja Presiden mau pergi. "Masing-masing melaporkan tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya. Lalu, sorenya, sekitar pukul 15.00, giliran Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, Menhan Mahfud M.D., Panglima TNI Laksamana Widodo, KSAD Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal S. Bimantoro, dan sejumlah petinggi TNI lainnya yang dipanggil. Saat itu Presiden menyerahkan urusan pengelolaan keamanan dalam negeri kepada S.B. Yudhoyono di bawah arahan Megawati. Di kalangan TNI, hal itu menjadi pergunjingan yang hangat. Menurut mereka, urusan keamanan seharusnya diserahkan ke Panglima TNI atau Kapolri. Sebab, merekalah yang mempunyai jalur komando ke pasukan. Toh, bagi Jenderal Endriartono Sutarto, semua itu wajar saja. "Selama ini dia kan sebagai koordinator bidang keamanan," ujarnya kepada TEMPO. Selain menggambarkan adanya friksi di kalangan TNI sendiri, gosip seperti itu juga menyiratkan gejala lain. Hubungan Presiden dengan para petinggi TNI dan Polri terkesan kurang mesra. Dan, sejatinya itu bukan rahasia lagi. Pemicunya adalah sikap 38 anggota Fraksi TNI/Polri di DPR, yang awal Februari silam menyokong memorandum. Petinggi TNI juga terang-terangan menolak keinginan Abdurrahman Wahid untuk memberlakukan keadaan darurat. Perlawanan itu, kata Arbi Sanit, merupakan lanjutan dari gesekan yang muncul tahun lalu, ketika Presiden hendak memaksakan Agus Wirahadikusumah menjadi KSAD. Sejak itu, menurut pengamat politik dari UI itu, para petinggi TNI lebih akrab dengan Megawati. Anehnya, seperti pada saat-saat memorandum DPR lahir, isu kudeta terembus lagi menjelang Presiden berangkat ke luar negeri. Kabar itu beredar tak lama sesudah Abdurrahman memanggil sejumlah petinggi TNI secara berantai. Tapi, kata Adhi Massardi, Presiden Abdurrahman tidak cemas. "Presiden yakin, TNI tak akan melakukan kudeta," ujarnya. Kegelisahan dan ketidaksabaran memang terlihat pada sejumlah perwira TNI yang menduduki jabatan kunci. Dalam wawancara dengan TEMPO (lihat Wawancara: TNI Tak Mau Terjebak), Sutarto mengisyaratkan bahwa cara yang terbaik sekarang: Presiden Wahid turun, bukan diturunkan. Mereka masih bisa menahan diri, menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jenderal Endriarto Sutarto sendiri sudah berkali-kali mengatakan agar semua pihak, termasuk kalangan TNI sendiri, tidak berpikiran sesaat. Dengan berpegang pada konstitusi, orang tidak akan mudah menjatuhkan seorang presiden. Selama persyaratannya tidak terpenuhi untuk menurunkan presiden secara konstitusional, dia tidak bisa menurunkan. Dalam perhitungan Arbi Sanit, dalam setahun dua tahun ini kalangan tentara belum akan berani bergerak sendiri. Kalaupun mau berkuasa, mereka harus membonceng figur sipil. Selain ada perpecahan di dalam, kepemimpinan yang lemah, kalangan militer juga akan kesulitan mendapatkan pengakuan internasional. Yang sekarang amat bernafsu untuk berkuasa, katanya, justru orang-orang di DPR. Mungkin bentuknya bukan kudeta. Arifin Junaidi, Sekretaris Dewan Syuro PKB pendukung Presiden, mendengar bahwa Abdurrahman Wahid akan di-Soeharto-kan. Dulu, Soeharto jatuh tak lama setelah ia pulang dari kunjungan ke Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-15 (15 negara). Ia terpaksa mundur karena adanya kerusuhan, demonstrasi di DPR, dan sejumlah menteri yang serentak menarik dukungan. Dalam situasi yang serawan dulu pula, sekarang Presiden Abdurrahman berkunjung ke Mesir. Bedanya, ia akan menghadiri KTT G-8. Menurut Arifin, gerakan untuk mewujudkan skenario "Soeharto" itu memang ada. "Tapi seperti hantu, bisa dirasakan, tidak kelihatan komandannya. Polanya masih seperti dulu, lewat parlemen dan luar parlemen," katanya. Di parlemen, kubi anti-Abdurrahman Wahid memang belum berhenti bergerilya. Kepergian Presiden yang cukup lama justru menjadi bahan amunisi yang siap ditembakkan. Lihat saja reaksi A.M. Fatwa, Wakil Ketua DPR. Di mata anggota Fraksi Reformasi itu, Presiden tidak bisa memilih prioritas. "Kalau pergi haji sih oke-oke saja, tapi untuk keliling Timur Tengah, sama sekali tidak penting." Tindakan itu, kata Fatwa, bakal menjadi bahan untuk menilai kesungguhan Presiden dalam memperhatikan memorandum DPR. Bersama Alimarwan Hanan dari PPP, pekan lalu Fatwa menggulirkan gagasan koalisi permanen di DPR yang beranggotakan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDI-P, dan Fraksi Reformasi. Menurut dia, hal ini sebagai antisipasi kalau Abdurrahman Wahid mundur atau dimundurkan. Jadi, tujuannya, agar Megawati yang menggantikannya mempunyai dukungan politik yang kukuh. Disebut-sebut pula akan segera muncul manuver untuk mengembosi kabinet Abdurrahman Wahid. Menteri yang akan ditarik, antara lain, Al-Hilal Hamdi (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari PAN) dan Zarkasih Noer, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPP). Menurut Ketua Umum PPP Hamzah Haz, ia sudah memberikan mandat dari partai untuk sewaktu-waktu menarik kader partai satu-satunya di kabinet itu. "Saya kira kok tinggal tunggu timing-nya saja," ujarnya. Demikian pula sikap PAN. Sebagi konsekuensi dari pencabutan dukungan terhadap Presiden Abdurrahman, menurut Fatwa, PAN telah memberikan isyarat agar kadernya mundur dari kabinet. Tapi semua itu diserahkan pada si kader. Yang jelas, katanya, "Sejauh ini saya belum melihat sinyal Pak Al-Hilal Hamdi akan mundur." Yang menarik, setelah dihujani tuntutan agar partainya dibubarkan, petinggi Golkar menjadi cukup low profile. Kata Akbar Tandjung, sang ketua umum, pihaknya tidak akan memanfaatkan kepergian Presiden. Ia juga tidak tertarik ikut dalam berbagai manuver. Kata Akbar, "Golkar sekarang tidak punya kepentingan untuk berada di dalam kekuasaan." Melihat gelagat politik Golkar itu, "takhyul Mesir" bisa sulit terbukti. Apalagi bukan cuma serangan Golkar yang reda, para politisi PDI-P pun mulai surut menghantam Presiden. Dan, seiring dengan redanya serundukan Banteng, Jumat pekan lalu terbetik kabar menarik. Widjanarko Puspoyo, seorang kader PDI-P, bakal diangkat menjadi Kepala Bulog, yang selama ini dirangkap oleh Menko Perekonomian Rizal Ramli. Menurut Yusuf Syakir, Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Keppres pengangkatan itu sudah turun, tinggal menunggu pelantikan. Jelas, ini merupakan isyarat: Presiden Abdurrahman berupaya memberi "kue" kekuasaan yang lebih besar kepada PDI-P. Apalagi, selama ini Bulog dikenal sebagai gudang dana. Sebetulnya, Presiden Abdurrahman juga berupaya merangkul PPP. Masuknya Baharuddin Lopa, salah salu kader partai itu, bisa memberi indikasi. Dan, belakang diakui oleh Zarkasih Noer, ia sering ditemui oleh Salahuddin Wahid, adik kandung Presiden. Walau sikap PPP bisa mempengaruhi irama permainan politik, gongnya tetap di tangan PDI-P. Apalagi, Megawati kini telah diserahi kendali pemerintahan selama Abdurrahman Wahid pergi. Rully Chairul Azwar dari Golkar berharap, rumusan sementara itu bisa menjadi permanen, benar-benar dipakai untuk melaksanakan Ketetapan MPR tahun lalu mengenai Pembagian Kekuasan. Yang terjadi selama ini, kata Rully, Presiden hanya memberikan kekuasaan secara de jure, lewat Keppres, tapi secara de facto tidak. Andaikata Presiden memang sedang memenuhi harapan semacam itu, teka-teki menjadi tidak sulit lagi. Pada saat belajar memegang kendali, Megawati tentu tidak mau diajak menciptakan manuver yang menimbulkan kontroversi, apalagi mencelakakan diri sendiri. Pertarungan politik pun tak akan gawat lagi. Problemnya, selama ini ucapan dan arah politik Presiden Abdurrahman susah dipegang. Maka, wajar bila para kader di akar rumput PDI-P masih terus waspada. Malah, di berbagai daerah, posko gotong-royong mulai dihidupkan lagi. Kata Zoelvan Lindan, anggota F-PDI-P di DPR, langkah itu sekadar antisipasi terhadap terjadinya ketegangan di tingkat bawah. Jadi, jelasnya, "Bukan untuk ikut dalam konflik, sekadar untuk menjaga diri." Dalam tradisi PDI-P, mau ikut bermain atau sekadar menjadi diri sendiri, agaknya cuma Megawati yang bisa menentukan. Dan, dia pula yang menyimpan rahasia, mengapa wajahnya amat cerah saat melepas kepergian Presiden. Gendur Sudarsono, Adi Prasetya, Purwani Diyah Prabandari, Andari Karina Anom"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
Album
Sakit
Catatan Pinggir
Infalibilitas
TEMPO|interaktif
