-
26 Februari 2001
Endriartono Sutarto:
Tono, demikian ia biasa disapa oleh teman-teman dekatnya, senantiasa tampil apa adanya. Lulusan Akabri 1971 itu pernah disebut seorang tentara profesional dan jauh dari orientasi politik. Selama 20 tahun ia berada di pasukan tempur Kostrad. Ia sempat menjadi Asisten Operasi Kasdam Jaya (1993) dan Danrem 173 Kodam Trikora (1994). Setahun kemudian ia pulang kandang, diangkat menjadi Kepala Staf Divisi I Kostrad. Dalam waktu ringkas setelah Soeharto jatuh, orang Purworejo (Jawa Tengah) ini menduduki beberapa posisi penting justru pada saat-saat genting. Ia tampil menjadi Komandan Paspampres pada 1997, ketika kekuasaan Presiden Soeharto hampir runtuh. Sempat mengawal Presiden Habibie sebentar, akhirnya ia disodori tugas baru sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI. Dalam situasi politik yang cukup rawan pula, Oktober tahun lalu, dia tampil di posisi strategis sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Suasana yang tak nyaman terus berlanjut, malah kini semakin keruh. "Kelihatannya saya memang ditakdirkan untuk berada di posisi yang penting pada masa-masa susah," ujar Sutarto sambil tertawa lebar. Sebuah resep sederhana selalu dipegang sang jenderal, sehingga ia tak gampang terombang-ambing. Rahasianya, kata Sutarto, "Saya harus berani mengatakan benar, kalau memang itu benar, kepada siapa pun." Dikaitkan dengan jabatannya, sikap itu bisa menjadi tidak sederhana. Soalnya, selama ini, apalagi di zaman Orde Baru, petinggi TNI selalu patuh pada Presiden. Maka, masyarakat pun terperangah ketika TNI/Polri menyokong hasil Pansus DPR mengenai Buloggate dan Bruneigate. Kejutan terjadi pula saat dikabarkan kalangan TNI menolak keinginan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberlakukan keadaan darurat. Sampai kini berbagai spekulasi di seputar sikap TNI belum sepi. Pun suhu politik masih tinggi. Celakanya, di tengah situasi seperti itu, Presiden Abdurrahman, pekan lalu, justru pergi ke sejumlah negara di Timur Tengah sekaligus beribadah haji. Inikah ujian bagi Wakil Presiden Megawati dan kalangan TNI? Sejauh ini Sutarto tak panik. Kesan itu terpancar jelas dari raut mukanya. Dengan ramah pula ia menerima wartawan TEMPO Darmawan Sepriyossa, Gendur Sudarsono, dan fotografer Awaluddin, di kantornya di Mabes TNI AD, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, baru-baru ini. Ia duduk di sebuah kursi, di samping patung Jenderal Sudirman, sementara di dinding belakangnya berjajaran foto sesepuh TNI AD. Sambil sesekali menghisap rokok bernikotin rendah, dengan enteng Sutarto menjawab semua pertanyaan, termasuk masalah yang cukup sensitif, termasuk mengapa dia tidak hadir mengantarkan Presiden pergi ke luar negeri pekan lalu. Berikut petikannya.
Sebelum berangkat ke Mesir pekan lalu, Presiden memanggil Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu, Danjen Kopassus Mayjen Amirul Isnaeni, dan Pangdam Jaya Mayjen Bibit Waluyo secara terpisah. Tidakkah itu aneh? Ya, itu kan karena beliau mau pergi, kepada yang terkait langsung dengan masalah keamanan, ia titip pesan, wanti-wanti agar lebih waspada. Biasa. Kalau Anda mau meninggalkan rumah kan juga ngomong begitu, ha-ha-ha?. Kenapa mesti dipanggil secara terpisah begitu? Mengapa tidak dikumpulkan saja semua lalu diberi penjelasan sekaligus. Ya, tingkatannya kan berbeda. Beliau kan ingin mendengar laporan terakhir situasi Ibu Kota. Itu kan hal biasa. Pokoknya, nggak ada yang aneh. Ini sesuatu yang biasa. Hanya karena Gus Dur pergi, lalu dianalisis macam-macam. Bukankah itu memberi kesan kalangan TNI terpecah-pecah? Enggak. Presiden menelepon saya, "Saya mau bicara sama mereka, saya mau menitipkan masalah keamanan ini. Maka, tolong dipanggil mereka, setelah saya beri tahu, lapor lagi ke KSAD." Dicek saja. Tanya saja pada mereka apakah sebelum menghadap Gus Dur mereka bertemu KSAD dan setelah itu lapor lagi ke KSAD. Tanya saja. Bagaimana kalau terjadi kerusuhan? Kabarnya, selain dari kelompok anti-Presiden, pendukung Abdurrahman Wahid pun sekarang telah bersiap diri. Ya, mesti ditindak. Pokoknya, nggak peduli. Siapa yang mengacaukan keamanan, ya, harus ditindak. Malah ada skenario akan terjadi pengepungan parlemen dari pendukung Presiden untuk mendesak pembubaran DPR dan mendorong pemilu ulang? Itu bukan hanya tidak konstitusional, tapi sudah melanggar hukum. Membakar rumah melanggar hukum, membunuh orang melanggar hukum. Ya, harus ditindak. Kabarnya, Anda seharusnya ikut rombongan kunjungan Presiden ke luar negeri? Enggak. Kan nggak ada yang mengatakan harus ikut atau tidak harus ikut. Tapi mengapa Anda tak ikut pula mengantar Presiden sampai Bandara? Memang, selama ini saya tidak pernah ikut mengantar. Yang mengantar dan menerima itu hanya level Panglima TNI dan Kapolri. Nggak pernah kepala staf angkatan mengantar dan menjemput. Nanti, kalau saya ikut mengantar dan menjemput, malah aneh. Bukan bidangnya. Kalau Pangdam Jaya, iya. Karena ia sebagai Komandan Garnizun, protokoler. Sekarang ada muncul rumor ganjil sekaligus kecemasan di masyarakat. Dulu Soeharto jatuh setelah berkunjung ke Mesir. Nah, kini Gus Dur akan berkunjung ke sana pula. Apakah hal serupa akan terjadi? Ya, tidaklah. Kami kan sudah mengatakan ke semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang inkonstitusional. Kami sudah wanti-wanti agar kita jangan berpikir sesaat. Sebab, seolah-olah cara terbaik sekarang: Gus Dur turun. Tapi ke depan kita mikir juga, dong. Kita harus berpegang pada konstitusi. Memenuhi persyaratan nggak untuk diturunkan secara konstusi. Kalau tidak, ya jangan dong. Kalau mencukupi monggo?. Apakah ada jaminan tidak terjadi huru-hara selama Presiden pergi? Saya tidak menjamin. Hanya Yang Mahakuasa yang bisa menjamin. Tapi kami menjaga agar hal itu tidak terjadi dan jangan sampai terjadi. Di tengah kondisi keamanan yang mencemaskan seperti sekarang, apakah TNI tak ingin berperan lebih besar? Begini. Pada prinsipnya, kita harus berpegang pada aturan agar kita bisa menjadi negara berdemokrasi yang sehat. Lalu, setiap orang berupaya menempatkan diri sesuai dengan porsinya. Misalnya berkaitan dengan masalah keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum, kini hal itu menjadi tugas kepolisian. Kalau masyarakat belum siap dan kepolisian juga belum punya kemampuan optimal, dalam masa transisi masih bisa saja meminta bantuan TNI. Tapi, sekali lagi, pada dasarnya itu menjadi tugas kepolisian. Harus. Tidak boleh lagi, gara-gara satu dua kasus, kita harus mundur lagi. Tidakkah TNI merasa gatal untuk segera mengatasi keadaan? Tidak. Kalau TNI menjadi gatal dan mengambil langkah proaktif di luar aturan yang berlaku, kita set back (mundur). Kami termasuk orang yang ingin segera melakukan reformasi. Sebab, kami melihat pada masa-masa lalu TNI melakukan penyimpangan yang agak jauh. Maka, untuk kembali ke jalan yang seharusnya, kami paling banyak melakukan perubahan. Hanya, memang perlu ada masa transisi. Jangan kita loncat sekaligus. Itu akan menyebabkan instabilitas. Tapi pada dasarnya anggota TNI kan prajurit pejuang.? Kalau semua orang kemudian merasa dirinya pejuang, dan punya kewajiban untuk menangani permasalahan apa pun yang berkaitan dengan kepejuangannya, akan jadi apa negara ini? Jiwa kepejuangan kita tidak untuk melakukan langkah proaktif yang melanggar aturan. Tetapi, kapan pun bangsa ini kemudian memerlukan kami, kami akan senantiasa siap memberikan yang terbaik sampai titik darah penghabisan. Panasnya suhu politik jelas terkait dengan memorandum DPR. Mengapa dulu Fraksi TNI/Polri mendukungnya? Saat ini memang kami masih punya wakil yang ada di DPR, tempat mereka bermain politik. Itu harus, karena memang itu lembaga politik. Tetapi, di politik tingkat mana kami bisa ikut bermain? Tentu di tingkat yang bisa mengatur masalah kenegaraan. Jadi, kita tidak bermain pada tingkat politik praktis. Soal hasil Pansus DPR (mengenai Buloggate dan Bruneigate) lalu, kami melihat, ada dua pilihan. Apakah kita menerima atau tidak menerima. Nah, dengan data yang ada, fraksi menganggap bahwa memang data-data itu sudah cukup untuk? (sejenak terdiam) mengatakan bahwa kami menyetujuinya. Mereka kemudian menyampaikan ini pada Panglima TNI. Kami bahas semua itu. Kalau memang kami harus bersikap, akan salah kalau abstain. Padahal, kita harus mengatakan "ya" atau "tidak". Mengapa sikap abstain Anda anggap salah? Sebagai contoh saya berikan gambaran. Taruhlah ada dua orang. Yang satu mengatakan: 2+2=4. Yang lain mengatakan: 2+2=5. Yang netral, kalau kita mengatakan bahwa 2+2=4 itu yang benar dan 2+2=5 itu salah. Itu netral. Tapi, kalau mengatakan, "Saya tidak bisa menjawab 2+2=4 itu benar atau salah, atau 2+2=5 itu benar atau salah," itu juga tidak netral. Jadi, netralitas kami justru pada bagaimana kita harus bersikap. Kalau kita menyatakan sesuatu tidak benar, ya katakan tidak benar, sesuai dengan data. Kabarnya, pihak Mabes TNI di Cilangkap menggariskan agar bersikap netral (abstain), tapi Anda menginginkan anggota Fraksi TNI "mendasarkan diri pada hati nurani".? Dalam suatu proses pengambilan keputusan itu selalu ada pro dan kontra. Justru karena ada pro dan kontra itu, proses pengambilan keputusan itu kami harapkan menjadi lebih sempurna. Lebih komprehensif. Kalau begitu, sikap Fraksi TNI/Polri sangat dipengaruhi pendapat Anda? Nggak, nggak benar. Tidak betul. Kalau sikap Angkatan Darat, mungkin ya. Dalam suatu pengambilan keputusan itu ada yang pro dan kontra. Tapi, mengatakan bahwa itu sikap saya, kemudian yang lain mengikuti, hmmm? (menggeleng). Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Benarkah pada Minggu pagi, beberapa hari sebelum hasil Pansus DPR itu diputus, ada pertemuan di Istana? Ya, dan di sana juga hadir Ibu Mega. Siapa lagi yang hadir? Presiden, Panglima TNI dengan tiga kepala staf angkatan, Kapolri, Menko Polsoskam. Benarkah saat itu Presiden menyampaikan keinginan untuk memberlakukan keadaan darurat? Ya?. (lama terdiam sebelum menjawab). Beliau kan pernah menyampaikan itu pada pertemuan Sabtu malam, saat beliau bertemu dengan para rektor perguruan tinggi Islam. Gagasan itu dikemukakan kembali pada hari Minggu itu. Kami memandang kepentingan bangsa dan negara itu harus ditempatkan di atas kepentingan yang lain. Maka, kami mencoba agar kebijakan itu tidak diberlakukan. Kalau memang ada keinginan untuk memberlakukan keadaan darurat secara nasional, dilanjutkan dengan pembubaran DPR maupun MPR, TNI melihatnya sebagai sesuatu yang berisiko. Karena itu, Panglima TNI dan kami (TNI AD) memandang itu tidak pas. Itu tidak akan memperbaiki kondisi bangsa, tetapi justru akan memperburuk. TNI tidak mau terjebak. Tapi bukankah itu kesempatan bagi TNI, misalnya, untuk mengambil alih kekuasaan? Terus-terang, saya heran bahwa masyarakat masih memandang kami ingin mengambil kekuasaan, ingin berkuasa lagi. Saya ingin mengatakan, TNI itu pada prinsipnya memandang kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Dengan pikiran seperti itu, ya, insya Allah, kami tidak akan mengambil langkah yang akan memperburuk situasi bangsa. Kalau kami melakukan pengambilalihan kekuasaan dengan memanfaatkan situasi yang ada, itu kan tidak sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Justru dalam kemelut politik sekarang, saya tidak akan mundur satu tapak pun untuk berpegang pada konstitusi. Saya tak ingin, orang hanya melihat kepentingan sesaat tanpa memandang kepentingan jangka panjang. Orang bisa saja mengatakan, sekarang ini yang terbaik bagi bangsa: Gus Dur mundur. Terus diturunkanlah ia dengan segala cara. Tapi, ke depannya, mau seperti apa? Presiden Republik Indonesia ini bisa diturunkan kapan pun, dengan cara apa pun, oleh siapa pun. Akibatnya, mungkin kita akan punya presiden dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Kita akan punya kabinet yang berganti tiap tahun. Lalu bangsa ini mau jadi bangsa apa? Dengan berpegang pada konstitusi, orang tidak akan mudah menjatuhkan seorang presiden. Selama persyaratannya tidak terpenuhi untuk menurunkan presiden secara konstitusional, dia tidak bisa menurunkan. Ada usul, Abdurrahman Wahid menjadi semacam bapak bangsa, lalu sehari-hari Wapres yang memegang pemerintahan. Mungkinkah itu dilakukan? Ya, itu penyelesaian politik. Saya serahkan saja pada mereka yang sekarang ada pada level politik. Kalau hal itu menjadi suatu konsensus yang disepakati bangsa, mungkin itu jalan keluar yang terbaik, ya silakan. Boleh-boleh saja. Kalau memang kesepakatannya harus melalui sidang istimewa, ya boleh. Tapi, yang tidak saya inginkan, kalau ada sekelompok masyarakat mengambil cara yang inkonstitusional Ada rumor, Anda dan Panglima TNI akan diganti, menyusul penolakan pemberlakuan keadaan darurat itu? Yang jelas, sampai saat ini saya belum pernah dihubungi secara formal, baik oleh Panglima TNI maupun Presiden, bahwa saya akan dicopot. Jadi, kalau memang ada isu seperti itu, ya..., saya anggap itu sekadar isu. Apakah masih bisa dikatakan profesional jika pimpinan TNI berani menolak keinginan Presiden? TNI alat negara, bukan alat pemerintah. TNI alat negara yang digunakan oleh negara ini dalam menjaga kedaulatannya. Adalah hak Presiden untuk menggerakkan TNI untuk berbuat sesuatu dalam kaitan menjaga kedaulatan negara. Nah, kita akan salah kalau menolak menaati perintah Presiden dalam kaitan dengan masalah kedaulatan. Bagaimana sebetulnya hubungan Anda dengan Presiden selama ini? Sejauh ini cukup baik. Saya bisa menyampaikan kepada Presiden, misalnya, bagaimana kalau si A dijadikan ini, bagaimana kalau ini diganti dengan ini. Dan beliau bisa menerima dengan baik. Tinggal tergantung seberapa jauh kita punya keberanian untuk menyampaikan kepada Presiden dengan suatu alasan yang logis. Kalau kita menjadi safety player, susah. Mungkin saja, begitu Presiden mengatakan, "Coba si A dijadikan ini." Dan kita jawab, "Oh ya, oh ya, Pak." Jadilah. Padahal, kalau kita sampaikan alasan bahwa itu tidak pas, beliau juga akan menerima. Sampai sejauh ini, saya bisa. Apakah Anda memang tak mau menjadi safety player dalam politik? Saya tidak mengatakan bahwa saya bukan safety player. Saya hanya ingin mengatakan kalau benar, ya saya harus berani mengatakan benar. Pada siapa pun. Begitu juga kalau tidak benar. Itu karena saya diberi amanah pada posisi seperti ini, yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada para prajurit. Kalau saya sekadar ingin menikmati jabatan ini tanpa berbuat apa pun, lebih baik saya tidak usah duduk di sini. Kasihan prajurit. Kasihan pada diri saya, karena saya tidak mampu mempertanggungjawabkan semua itu. Dulu kan Abdurrahman Wahid sebetulnya tidak menjagokan Anda sebagai KSAD. Nggak. Artinya begini, saya tidak tahu bahwa beliau punya calon lain sebelum saya. Calon itu kan bagusnya bukan cuma satu. Dua, tiga, empat, bahkan lima calon itu lebih baik. Bahwa kemudian tertunjuk saya, artinya beliau mempercayai saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Itu kan sudah melalui proses. Tapi kelihatannya Anda lebih dekat dengan Wapres Mega? Saya merasa dekat dengan semua, karena saya memang sering diajak makan oleh Presiden, ditelepon Presiden. Diajak makan oleh Bu Mega, ditelepon juga sering. Memang saya harus dekat dengan semua orang. Kalau saya tidak dekat dengan semua orang, nanti ada hal-hal yang tidak terkomunikasikan. Bukankah dulu Megawati yang mengusulkan Anda menjadi KSAD? Setahu saya Panglima TNI, bukan Bu Mega. Karena Panglima TNI sebelumnya sudah pernah menyampaikan dan menanyakan apakah saya bersedia dicalonkan. Jadi, setahu saya, yang mengusulkan itu Panglima TNI. Bukankah tampak dulu bahwa Presiden lebih cenderung pada Agus Wirahadikusumah? Yang terbagus, suatu kebijakan selalu menaati peraturan. Walaupun kewenangan menentukan itu ada pada Presiden, awal datangnya calon-calon adalah dari Panglima TNI. Calon-calon itu pun bukan digodok sendiri, tapi digodok oleh suatu dewan. Kemudian muncul satu, dua, tiga calon. Nah, tiga calon inilah kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dipilih. Saya rasa, kalau semua melakukan itu sesuai dengan aturan, itulah yang paling sehat. Bila aturannya adalah masuk dan keluar harus melalui pintu, maka jangan melalui jendela. Lalu bagaimana halnya soal reformasi TNI? Banyak yang mengatakan TNI terlalu lamban dalam penghapusan komando teritorial. Saya heran, mengapa setiap berbicara tentang reformasi di TNI, kita selalu membicarakan komando teritorial. Mereka tidak pernah melihat bahwa kami sudah betul-betul melepas diri kami dari peran sosial politik. Kami sudah memensiunkan mereka yang duduk di jabatan struktural. Lalu, kami tidak lagi menangani masalah keamanan, sejauh itu tidak diminta oleh polisi. Kok, itu nggak dihitung sebagai perubahan. Saya justru menaruh kecurigaan kepada orang yang meneriakkan itu. Soalnya, faktor itulah yang justru menjadi alat paling ampuh untuk mengamankan kedaulatan bangsa dan negara. Kalau saat ini negara ini belum punya sistem yang baru yang menggantikan sistem yang ada, kemudian kita buru-buru membubarkan komando teritorial, akibatnya bangsa ini menjadi terpecah-pecah. Saya lebih baik disebut sebagai KSAD status quo, yang ingin mempertahankan komando teritorial, daripada saya disebut reformis tapi kemudian negara ini terpecah belah. Apakah batas akhir TNI di DPR pada 2004 bisa ditepati? Ukurannya bukan waktu. Saya tidak bisa mengatakan pasti ya. Ukurannya adalah yang menjadi tugas di DPR berkaitan dengan membentuk bangunan baru itu sudah kelar. Kapan itu? Ya, sejauh secepat kita bisa melakukan itu. Kalau tahun depan itu sudah selesai, tahun depan kami keluar. Bulan depan selesai, bulan depan kita keluar. Kalau targetnya kan 2004."Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
Album
Sakit
Catatan Pinggir
Infalibilitas
TEMPO|interaktif
