SIANG itu, di sebuah toko swalayan di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, Diana, 26 tahun, sedang asyik memilih selai roti dalam botol yang berjajar di rak. Setelah cukup lama meneliti, mahasiswi berjilbab dari sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung ini memutuskan membeli dua botol jelly dengan label halal pada kemasannya. "Biarpun produk impor, ada label halalnya. Makanya, saya yakin dan berani beli," katanya kepada TEMPO.
Bukan hanya Diana yang berlaku demikian. Ial, 27 tahun, pria yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, juga memilih untuk tidak mengonsumsi produk yang belum jelas benar kehalalannya. "Biarpun iklannya bagus, direkomendasikan kawan-kawan, tapi kalau belum ada label halalnya, saya tidak akan membelinya," tutur Ial.
Sikap konsumen yang peduli pada label halal tampaknya semakin luas. Tentu bukan hanya di Indonesia, juga di negara-negara lain. Itulah sebabnya wakil dari 11 negara anggota World Halal Council (WHC) perlu berkumpul dalam sebuah kongres dan seminar produk halal yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), pekan lalu. Pesertanya datang antara lain dari Amerika Serikat, Australia, Singapura, Jerman, Afrika Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Antusiasme peserta dari negara yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk Islam untuk mendapatkan produk halal menunjukkan adanya kebutuhan peran lembaga yang dapat memberikan jaminan kehalalan suatu produk. Kebutuhan itu pula yang melatarbelakangi pembentukan WHC, dua tahun lalu di Jakarta.
Dalam pertemuannya kali ini, menurut Profesor Aisjah Girindra, Direktur LPPOM MUI yang juga Presiden WHC, sebuah hasil penting didapat. Sebuah kesepakatan untuk mengadakan penyamaan proses sertifikasi halal di tiap negara anggota diraih, mulai administrasi?misalnya formulir isian yang standar?pengadaan bahan baku, termasuk pembeliannya, proses produksi, sampai pengepakan..
Memang, meski organisasi itu sudah berumur dua tahun, proses sertifikasi halal di tiap negara masih berbeda. Ada negara yang menguji kehalalan suatu produk secara administratif belaka, dan ada pula yang lengkap dengan uji proses dan laboratorium. Akibat perbedaan prosedur ini, meski label sertifikasi halal sudah ditempel, tetap saja ada keraguan terhadap produk negara tertentu.
Adanya proses standar pengujian produk halal juga sangat membantu negara-negara yang masih hijau dalam melakukan sertifikasi. "Agar jangan ada dusta dan agar konsumen tak ragu-ragu," kata Aisyah.
Kepentingan sertifikasi bukan hanya untuk konsumen muslim. Profesor Bill Aossey dari Islamic Services of America, sebuah lembaga masyarakat muslim di Amerika Serikat yang mengurusi soal sertifikasi, mengungkapkan bahwa produsen asal negara Barat kini juga mulai peduli pada sertifikasi. Tentu, alasannya berkaitan dengan keuntungan bisnis. Menurut Aossey, produk Barat yang masuk ke Asia dan Timur Tengah diusahakan telah bersertifikasi halal.
Bahkan, Singapura, yang mayoritas masyarakatnya bukan pemeluk Islam, lewat Majelis Ugama Islam Singapura, paling peduli pada sertifikasi. Sikap "keras" itu ternyata melahirkan keuntungan bagi pengusaha. Sebagai contoh, restoran siap saji Taco Bell, Kentucky Fried Chicken, dan Pizza Hut setempat labanya meningkat 40 persen setelah produk mereka berlabel halal.
Meski salah satu agenda pembicaraan serius di WHC itu tuntas sudah, persoalan baru muncul, yakni perkembangan teknologi yang berpengaruh langsung pada proses produksi makanan yang semakin rumit. Karenanya, organisasi WHC sudah mengingatkan agar setiap lembaga anggotanya harus siap pula meningkatkan kemampuan dalam melakukan proses pengujian dan sertifikasi halal.
Komisi Fatwa MUI sendiri merasa siap menyongsong tantangan itu. Menurut dr. Anwar Ibrahim dari komisi fatwa, mereka masih percaya pada kinerja tim LPPOM. Ia yakin bahwa perkembangan teknologi produksi makanan masa kini yang muncul masih bisa ditangani oleh tim LPPOM yang memiliki keahlian di bidangnya. Meskipun begitu, ia menambahkan, dengan berkembangnya teknologi baru, komisi fatwa juga dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan sebuah fatwa. Anwar juga menegaskan, meski teknologi berkembang pesat, peranti fikih Islam dalam menetapkan kehalalan suatu produk tetap relevan. Jadi, kini mestinya menyantap makanan bersertifikasi jadi semakin afdol.
Agus Hidayat
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
