BILA keasyikan memirsa televisi atau membaca koran terputus oleh iklan, itu soal biasa. Tapi kalau keseriusan membaca soal-soal ujian terganggu oleh gambar dan pesan sponsor? Itu hanya bisa ditemukan di Yogyakarta Utara.
Pertengahan bulan lalu, murid-murid di 69 sekolah dasar di wilayah itu menempuh ulangan umum bersama. Uniknya, pada halaman pertama dan terakhir lembar soal ulangan, terdapat gambar biskuit merek Pedro Festival dan Tini Wini Biti disertai pesan-pesan khusus yang tercetak miring. "Pesan Sponsor: Pedro Festival dan Tini Wini Biti, Rajin Pangkal Pandai, Capailah bintang-bintang di langit, pelajar tugas utama belajar," begitu bunyi pesan sponsor itu.
Inilah satu bentuk kreativitas para guru di wilayah Yogyakarta Utara dalam menyiasati kerontangnya dana. Para pendidik mengundang sponsor setelah dana yang tersedia tak cukup untuk menutup ongkos cetak soal. Berkat sponsor, ulangan memang bisa berlangsung. Namun, kreativitas itu berbuah protes, antara lain datang dari Elya Totok Sujiyanto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta. Protes yang diluncurkan dua pekan lalu itu mempersoalkan etis-tidaknya iklan yang ditujukan kepada anak-anak yang sedang menggarap ulangan.
Dan ada satu hal yang memang mengundang pertanyaan. Kalau memang sekolah tidak mempunyai dana, kenapa juga memaksakan ulangan umum bersama? Soalnya, Departemen Pendidikan sendiri sejak empat tahun lalu sudah melarang pelaksanaan ulangan umum bersama. Tujuannya adalah agar siswa tidak dibebani bermacam-macam tes: dari tes mingguan, caturwulan, hingga ujian nasional. Namun, masih banyak daerah yang memaksakan ulangan umum bersama karena ingin mengetahui tingkat kemampuan siswa di wilayahnya. Dan untuk itu biasanya sekolah membebankan sebagian biaya kepada siswa.
Pada kasus di Yogya itu, tak semua kekurangan biaya dibebankan kepada murid. Seperti dijelaskan tim pelaksana ulangan umum bersama, saweran yang didapatkan dari siswa ternyata tidak bisa menutup biaya untuk mencetak soal. Padahal, bagi setiap siswa kelas satu dan dua sudah dipungut biaya Rp 750 per anak. Sedangkan kepada setiap murid kelas tiga hingga enam ditarik Rp 1.350. Ternyata biaya cetak naik, sementara ujian harus tetap jalan. "Kami tak tega menarik dana tambahan," ungkap Suyono, Kepala SD Ungaran I.
Saat mereka pusing mencari dana tambahan, salah satu produsen makanan kecil untuk anak-anak menawarkan bantuan, dengan imbalan pemuatan gambar dan kalimat pesan sponsor. Tim pelaksana ujian yang beranggotakan 56 orang akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Tim ini mengajukan harga Rp 3,5 juta. Namun, dalam tawar-menawar, akhirnya didapat angka Rp 2,5 juta.
Panitia ujian akhirnya hanya memakai uang sebesar Rp 750 ribu untuk menambal kurangnya biaya cetak. Sisanya dikembalikan ke dinas untuk biaya penataran 69 kepala sekolah di wilayah Yogyakarta Utara.
Menurut Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Yogyakarta, Sugito, tindakan para anak buahnya itu bukan suatu pelanggaran. "Mungkin caranya saja yang tidak pas," katanya membela. Seharusnya, kata Sugito, nama produk tidak tercantum di lembar soal. Dan sponsor tetap bisa masuk dengan membagikan semacam leaflet kecil kepada siswa ketika mereka keluar dari kelas.
Bagaimanapun, guru sekarang ini memang dituntut untuk lebih kreatif mencari dana. Dengan manajemen berbasis sekolah seperti yang sekarang berlaku, setiap sekolah dituntut mencari sendiri sumber dana untuk membiayai kegiatan pendidikan.
Pendapat Sugito didukung oleh Kepala Subdirektorat Pembinaan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional, Sediono. Departemen Pendidikan, menurut Sediono, tidak berhak menghakimi langkah yang dipakai sekolah dalam mencari dana. Dalam otonomi sekolah nantinya, yang lebih berperan adalah komponen sekolah?di antaranya orang tua dan masyarakat. "Selama sudah ada dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, mengapa tidak?" kata Sediono.
Itu berbeda dengan pandangan pengamat pendidikan Mohammad Surya. Memasukkan nama sponsor dalam soal ujian, menurut Surya, bukan cara yang tepat dalam mencari uang. "Sekolah itu bukan media bisnis," kata Surya, yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.
Agung Rulianto, Idayanie (Yogyakarta)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
