Belum saatnya menikmati masa-masa pensiun. Barangkali pikiran itulah yang ada di benak Prof. Dr. Emil Salim. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pria kelahiran Lahat, Sumatra Selatan, 71 tahun silam ini. Mobilitas salah satu arsitek ekonomi Orde Baru ini memang sangat tinggi: dari mengurus Yayasan Kehati, menjadi pembicara seminar baik di dalam maupun di luar negeri, berkunjung ke daerah-daerah, sampai pekerjaannya sebagai penasihat ekonomi pemerintah. Emil juga sibuk membantu pemerintah menyosialisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak. Pendek kata, tiada hari tanpa bekerja.
Belakangan ini, Wakil Presiden Megawati pun banyak berkonsultasi dengan doktor ekonomi lulusan Universitas California, Berkeley ini, terutama menyangkut revisi (penyesuaian) APBN 2001. Bagaimana pandangan Emil mengenai berbagai masalah genting di Indonesia ini? Berikut petikan wawancara wartawan TEMPO, Endah W.S., dengan Emil Salim.
Apakah perekonomian Indonesia masih punya harapan di tengah kondisi politik dan keamanan seperti sekarang ini?
Ketika sidang DPR yang membahas memorandum II berjalan mulus tanpa kekerasan dan keputusan mengenai sidang istimewa diketuk, pasar modal tidak panik dan mata uang rupiah malah menguat. Ini memberi pertanda bahwa pasar lebih peka terhadap kekerasan, apalagi tembakan dan perkelahian, ketimbang perselisihan politik antara Presiden dan DPR. Ini juga menunjukkan bahwa pasar dan ekonomi mulai bisa dipisahkan dari politik. Tentu tidak seluruhnya, tapi faktor risiko yang terdapat dalam kurs rupiah bisa sedikit berkurang.
Masalahnya yang urgen sekarang adalah bagaimana mencegah agar rupiah tidak turun. Suku bunga juga harus diturunkan dengan menumbuhkan kepercayaan pasar melalui langkah kebijakan ekonomi yang jelas. Jika konflik Presiden dengan DPR/MPR bisa terpecahkan melalui alur konstitusi dalam MPR pada Agustus ini, ketidakpastian bisa berkurang sehingga terbuka kesempatan merebut kepercayaan pasar kembali. Yang penting adalah tetap berusaha mencari celah-celah perbaikan ekonomi dan tidak menyerah pada ketidakpastian akibat kondisi politik-keamanan yang belum mantap. Atas dasar logika ini, saya masih punya harapan akan perbaikan ekonomi parsial di tengah kondisi politik saat ini. Jika penyesuaian APBN 2001 dilaksanakan bersamaan dengan program pemerintah lainnya dan semua unsur pemerintah secara terpadu committed mewujudkannya, cahaya di ujung terowongan gelap mulai tampak bersinar.
Faktor krusial apa yang ada dalam perekonomian Indonesia? Apakah masih bisa diperbaiki?
Sasaran utama adalah mencegah lepasnya kendali atas inflasi. Dalam kaitan ini, defisit anggaran yang membengkak menjadi Rp 87,3 triliun (6 persen dari produk domestik bruto) dari Rp 52 triliun (3,7 persen PDB) bisa berbahaya. Defisit sebesar itu sangat mempengaruhi inflasi, naiknya volume uang, dan imbasnya pada kurs rupiah akan memaksa Bank Indonesia membendungnya dengan menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga ini dipengaruhi oleh luar negeri dan premi risiko. Jika pengaruhnya tinggi, terutama karena premi risiko, bunga riil yang diterima masyarakat kecil. Dan ini menyebabkan terjadinya pelarian modal. Kalau ini terjadi, BI bisa mengubah rezim devisa bebas. Tapi dampaknya juga sangat besar: kepercayaan pasar yang sudah tipis bisa terguncang. Pada akhirnya ini akan mendorong timbulnya ekses-ekses dan kebocoran akibat lemahnya penadbiran (poor governance) negara kita. Karena itu, perlu dicegah membubungnya defisit sebagai pemicu inflasi.
Apakah penyesuaian anggaran bisa menyelesaikan masalah itu?
Memasuki Juni 2001, ketika masa berlaku APBN tinggal enam bulan, sangatlah penting mengusahakan kebijakan yang bisa menurunkan defisit dengan segera melalui pemasukan anggaran (seperti pajak pertambahan nilai) dan memangkas pengeluaran (seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak). Langkah-langkah kebijakan ini haruslah efektif. Setiap bulan penyesuaian APBN 2001 ditunda, ada tambahan biaya Rp 1,2 trilliun. Ini juga berarti bahwa berbagai langkah?seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pendapatan, pemberantasan korupsi, peningkatan efisiensi aparatur pemerintah dan BUMN, pemberantasan penyelundupan kayu bulat dan minyak bumi, penggalakan bus memakai gas, dan sebagainya?tetap perlu diusahakan dan itu sudah tercakup dalam program kerja pemerintah.
Bagaimana hasilnya?
Hasilnya tidak terwujudkan dalam waktu enam bulan ini, tetapi baru di tahun 2002 dan sesudahnya. Sehingga, betapapun pentingnya langkah-langkah kebijakan ini, ia kurang efektif dalam menanggapi keperluan anggaran sekarang. Pemerintah harus berpacu dengan waktu, sehingga harus ada semangat urgensi dan penajaman prioritas. Kita seakan-akan berada dalam situasi ketika dapur rumah sedang terbakar, sehingga yang diperlukan adalah air penyiram sekarang juga, bukan air yang akan datang tahun depan. Dengan kerja konsisten dan terkoordinasi pada prioritas, ekonomi Indonesia bisa diperbaiki.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
