-
11 Juni 2001
Dari Rio Melalui Jakarta ke Johannesburg
Emil Salim*) *) Mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup SESUDAH tahun 1972, tumbuh tradisi sepuluh tahunan untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi guna membahas masalah lingkungan global yang dihadiri kepala pemerintah negara anggota PBB. Pertemuan akbar pertama, tahun 1982, dilaksanakan di Nairobi, Kenya. Hasilnya adalah keputusan untuk menempuh jalur hukum dalam mengelola lingkungan dengan mengembangkan konvensi dan perjanjian internasional tentang pengendalian pencemaran udara dan air, pengetatan pengawasan terhadap bahan kimia, serta konservasi keanekaragaman hayati. Proses perundingan untuk mencapai kesepakatan internasional dalam masalah tersebut berjalan lamban dan memakan waktu bertahun-tahun, tapi hasilnya cukup memadai. Sebanyak 500 perjanjian internasional bisa disepakati, 323 di antaranya menyangkut perjanjian regional yang disertai perkembangan organisasi yang menanggapi masalah lingkungan regional dan berkisar pada masalah kelautan berikut isinya, hutan beserta keanekaragaman hayati, dan kesepakatan mengenai nuklir. Sepuluh tahun sesudahnya, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil, 1992. Kesimpulan yang didapat dari acara itu adalah penanganan masalah lingkungan dirasakan tidak cukup jika hanya didekati dari sudut lingkungan. Diperlukan pendekatan holistis dan mencakup mantra ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus. Pembangunan tidak dilihat dalam kurun waktu jangka pendek, tetapi mencakup generasi demi generasi. Pembangunan diperlakukan sebagai aliran sungai yang mengalir tak putus-putus, tetapi berlangsung secara berkelanjutan terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan generasi demi generasi. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan inilah menonjol kebutuhan untuk memelihara keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan demi menjalankan fungsinya sebagai sistem penunjang kehidupan. Untuk menopang fungsi ini, muncullah keperluan memperlakukan sumber daya alam agar tidak terisolasi dari ekosistemnya. Ekosistem bisa diibaratkan sebagai jaringan yang mempertautkan satu komponen (misalnya cacing) dengan komponen lain (umpamanya tanah). Setiap komponen alam mempunyai hubungan dengan komponen lain. Dalam jaringan saling berkaitan inilah sumber daya alam memberi kehidupan, sehingga melahirkan "lingkungan hidup". Maka, hakikat pokok pembangunan berkelanjutan adalah mengelola sumber daya alam tanpa merobek jaringan ekosistem dan memelihara sustainabilitas lingkungan. Sungguhpun sustainabilitas lingkungan ini penting, ada hal-hal lain yang diperlukan agar pembangunan berkelanjutan bisa berjalan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menghendaki juga sustainabilitas ekonomi. Ini diwujudkan melalui laju pembangunan yang mantap (steady growth) yang ditopang kebijakan ekonomi dengan stabilitas, kenaikan produktivitas, dan efisiensi secara terus-menerus. Sustainabilitas ekonomi memerlukan dukungan sustainabilitas sosial. Ini diwujudkan melalui pengembangan perangkat sosial yang naik kualitasnya dan semakin lengket kohesi sosialnya. Pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, dan hukum berperan besar dalam mewujudkan norma-norma kehidupan yang bermuara pada sustainabilitas sosial. KTT Bumi di Rio 1992 menggantikan pola pembangunan konvensional dengan pembangunan berkelanjutan yang memuat sekaligus sustainabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini kemudian didukung oleh program kerja yang dikenal sebagai Agenda 21, dan mencakup kegiatan dalam ketiga bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertemuan itu juga menghasilkan suatu pengakuan penting bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan semua kelompok utama masyarakat, seperti perempuan, anak dan pemuda, penduduk adat setempat, buruh, petani, usahawan bisnis dan industri, masyarakat ilmuwan dan teknologi, serta organisasi masyarakat madani umumnya. Dengan keterlibatan mereka, berkembang ciri pembangunan yang beranekaragam dan pluralistis. Dan ini sesuai dengan hukum lingkungan hidup bahwa semakin terpelihara keanekaragaman, semakin stabil kehidupan. Hampir sepuluh tahun telah berlalu, dan sebentar lagi kita memasuki tahun 2002 atau sepuluh tahun sesudah Rio. Di Johannesburg, pada September 2002 akan diadakan World Summit on Sustainable Development (WSSD) dengan maksud menilai pelaksanaan Agenda 21, mengenali masalah-masalah strategis yang menonjol, dan menanggapi permasalahan yang bakal mempengaruhi tren perkembangan pembangunan berkelanjutan di dasawarsa pertama abad ke-21 ini. Materi pembahasan WSSD akan disiapkan dalam pertemuan akbar tingkat menteri di Indonesia, Juni 2002. Gagasan apakah yang bisa diajukan Indonesia dalam WSSD nanti? Pertama, adalah menggali pengalaman reformasi yang sedang ditempuh Indonesia. Reformasi kita mengubah pendekatan "dari atas" otoriter menjadi "dari bawah" demokratis. Ini berarti masalah harus digali secara demokratis dari bawah, dari masyarakat lokal, untuk dibawa secara bertahap ke tingkat nasional, subregional, regional, dan tingkat internasional. Karena itu, mulai sekarang hingga Juni 2002 nanti, diselenggarakan rangkaian pertemuan persiapan WSSD dari tingkat lokal sampai regional. Sejajar dengan ini, Indonesia mengembangkan pembangunan otonomi daerah dalam konteks pengembangan kesatuan ekonomi nasional. Pola pikir serupa bisa diterapkan dalam WSSD, yakni mengembangkan pembangunan "otonomi negara nasional" dalam pengembangan kesatuan ekonomi global, sehingga pembangunan global tidak dilihat sebagai proses yang didesakkan "dari atas", tetapi sebagai gerakan "dari bawah," bermula dari pembangunan nasional untuk beranjak ke dataran global. Kedua, adalah pelibatan sebanyak mungkin kelompok utama masyarakat. Berbagai kelompok, selaku stakeholder, memerlukan sumber daya alam dan lingkungan yang sama, sehingga menimbulkan pembenturan kepentingan antara kelompok satu dengan yang lain. Yang bisa mengikat tiap-tiap kelompok untuk bisa bersatu adalah kebutuhan bersama memelihara keutuhan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan hasil pendekatan yang komprehensif dan holistis. Kepentingan kelompok di tingkat nasional serupa dengan kepentingannya di tingkat global, dan bermuara pada kepentingan bersama untuk memelihara keutuhan sumber daya alam dan lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan yang pluralistis. Ketiga, adalah sentralnya peranan "penadbiran yang baik" (good governance) dalam pembangunan Indonesia. Krisis ekonomi Indonesia dipicu oleh penadbiran buruk di kalangan pemerintah dan konglomerat sehingga melahirkan keperluan untuk memberantas korupsi-kolusi-nepotisme. Diagnosis serupa berlaku di tingkat internasional. Sungguhpun banyak konvensi dan perjanjian internasional sudah dihasilkan, penerapannya tidak disertai sanksi. Contoh mencolok adalah ditolaknya Kyoto Protokol, yang mengendalikan pencemaran udara, oleh Presiden Amerika Serikat, sementara dunia internasional tidak berdaya untuk bertindak. Karena itu, perlu dikembangkan penadbiran global pembangunan berkelanjutan dengan hak menerapkan sanksi. Keempat, adalah penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi dunia internasional. Hak asasi manusia ini menjadi dasar berpijak bagi tuntutan hak membangun lingkungan hidup yang manusiawi. Bagaimana ini dikembangkan perlu menjadi agenda kerja global. Kelima, adalah pemberantasan kemiskinan dalam pola kehidupan masyarakat berkeadilan. Sasaran pembangunan Indonesia ini juga relevan untuk dunia global. Sumber daya alam dan lingkungan global cukup tersedia untuk mengikis habis kemiskinan, asalkan pola pembangunan global bermuatan unsur keadilan (equity). Berbagai pengalaman dan pergulatan masyarakat kita dengan demokrasi, pluralisme, penadbiran pembangunan berkelanjutan yang baik, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan kemiskinan dalam pembangunan berkeadilan merupakan gagasan yang bisa dilontarkan dalam WSSD nanti. Prasyaratnya, tentulah kita harus mampu mewujudkan gagasan ini di negara kita secara sungguh-sungguh, supaya pengajuannya ke forum internasional memiliki bobot kredibilitas yang fitri."Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
