JAKARTA kota metropolitan, pusat pemerintahan, dan kota modern dengan gedung-gedung menjulang tinggi. Memang terasa aneh kalau masih ada becak yang berseliweran di jalan. Ini karena kondisi jalan yang tidak mendukung akibat sistem transportasi belum tertata dengan baik.
Jakarta pernah mencanangkan diri sebagai kota bebas becak setelah secara bertahap jalan-jalan dibebaskan dari becak. Peraturan daerah yang mengatur masalah itu bahkan sudah ada. Namun, karena krisis ekonomi melanda negeri ini dan penduduk kesulitan menemukan lapangan pekerjaan, becak masih ditoleransi di beberapa kawasan permukiman.
Kini, Gubernur DKI bertekad menegakkan kembali peraturan itu. Berbeda dengan penertiban di masa lalu, sekarang ada perlawanan secara terbuka. Para abang becak semakin berani, sejalan dengan keberanian wong cilik untuk bersuara. Apalagi mereka mendapat dukungan sebuah LSM yang aktif membela abang becak ini, yakni Urban Poor Consortium (UPC) atau Konsorsium Kemiskinan Kota, pimpinan Wardah Hafidz. Cara-cara perlawanan ala LSM pun ditempuh: aksi unjuk rasa, berpawai di jalan umum, menggugat ke pengadilan, dan sebagainya.
Kengototan Gubernur DKI menertibkan becak, yang mendapat dukungan penuh DPRD dan aparat kepolisian, akhirnya membawa korban. Pekan lalu, terjadi bentrokan. Seorang anggota hansip meninggal dunia dan beberapa mobil rusak. Kita sedih dengan peristiwa ini. Tidak adakah alternatif lain, jalan yang lebih damai, setelah warga kota jenuh dan muak dengan aksi-aksi macam begini?
Barangkali Gubernur Sutiyoso mau sedikit mengalah dengan mencarikan alternatif. Misalnya, biarkan becak masih berada di kawasan permukiman dan diberikan kuota per wilayah. Dirembukkan berapa kuota yang pas setelah dilakukan penelitian atas keadaan wilayah, ruas jalan, kepadatan lalu-lintas, dan semacamnya. Kalau itu masih kurang, pecah lagi menjadi dua: becak siang dan becak malam. Ini meniru daerah-daerah lain. Dengan pembatasan itu, kalau ada becak baru yang masuk ke wilayah itu, biarlah para penarik becak sendiri yang melarangnya. Harus ada ketegasan, tak boleh menambah jumlah yang ada.
Justru jumlah becak itu harus berkurang terus setiap saat. Jadikan ini masa transisi sebelum ada alternatif alih profesi. Kalau ekonomi membaik, dan lapangan kerja makin terbuka, para abang becak harus "diarahkan" untuk jenis pekerjaan yang lain. Berikan pengertian kepada mereka, profesi sebagai penarik becak tidak dibutuhkan di Jakarta, seperti halnya di beberapa daerah lain, misalnya Bali.
UPC semestinya bisa bekerja sama dengan Pemda DKI, bukannya berseberangan terus. Misalnya, UPC ikut membendung datangnya warga baru yang membawa becak ke Jakarta. Sebab, bagaimanapun, mereka itu datang dari daerah. Dana yang diperoleh UPC, dari mana pun datangnya, hendaknya juga dipakai untuk mendidik abang becak agar mereka bisa beralih profesi. Semua warga Jakarta harus terlibat aktif untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang aman, lancar lalu-lintasnya, dan sejahtera penduduknya. Jakarta adalah etalase negeri ini. Jangan biarkan keadaan semrawut terus-menerus.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
