MEMBACA laporan Investigasi TEMPO berjudul Obat Palsu Mengancam Kita pada edisi 3-9 September 2001, kami sangat menghargai. Persoalan obat palsu ini kami anggap sangat krusial dan patut mendapat perhatian semua pihak.
Hanya, kami sedikit terusik dengan saran Bapak Anthony Ch. Sunarjo, Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, bahwa berobat ke puskesmas adalah kiat yang cukup bagus untuk lolos dari obat palsu.
Hasil kajian Somasi NTB (Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi) terakhir menunjukkan bahwa pengawasan obat untuk jalur ke puskesmas pun sebenarnya masih meragukan. Perusahaan/distributor obat-obatan ini sama, begitupun pabrik/pasar sumber obatnya, idem dito.
Selain BPOM dan Dinas Kesehatan lewat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dilatih khusus oleh kejaksaan, pengawasan terhadap obat masih minim. Anda bisa membayangkan, di BPOM Mataram saja cuma ada tujuh petugas PPNS yang membawahkan tujuh kabupaten/kota di NTB, yang terdiri dari dua pulau. Sementara itu, untuk Mataram, kasus obat palsu November 2000 lalu sebenarnya harus menjadi catatan penting pihak terkait bahwa obat palsu memang leluasa keluar-masuk daerah.
Sebenarnya, menurut kajian kami, jalur obat ke puskesmas ini masih bisa dikontrol lewat proses pengadaan obat di tiap kabupaten (setelah beralih ke daerah sesuai dengan era otonomi). Namun, sialnya, proses pengadaan barang/jasa (proses tender) di NTB memang masih sangat buruk, kolutif, dan jauh dari transparan, serta tidak jarang melibatkan transaksi antara pemda dan distributor/perusahaan yang ditopang DPRD.
Hasil investigasi Somasi NTB sepanjang Juli-awal September ini pun mengungkap bahwa proses pengadaan obat-obatan untuk puskesmas-puskesmas kita yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di sejumlah kabupaten di Nusatenggara Barat pun kental dengan bau kolusi.
Tentu saja Anda bertanya, apa hubungannya? Di NTB, kami mencatat tiga kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa, melakukan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan ini. Ada kesengajaan meloloskan sejumlah perusahaan tertentu yang persyaratan teknisnya tidak memadai menurut petunjuk teknis pengadaan obat, seperti meloloskan perusahaan yang nomor registrasinya tidak lengkap untuk setiap item obat yang disediakan ataupun tidak lengkapnya sertifikat CPOB. Bisa diperkirakan, obat yang menuju puskesmas-puskesmas dan kemudian dikonsumsi masyarakat pun sebenarnya tidak bebas dari serangan obat palsu.
Seperti saran Bapak Anthony, sebaiknya meminta saran dokter bila ingin membeli obat. Tanpa menegaskan saran itu, kami menyarankan perlunya evaluasi dalam sistem distribusi obat kita dengan tujuan adanya perbaikan, termasuk memikirkan bagaimana melakukan proses kontrol yang tepat terhadap ancaman obat palsu.
ERVYN KAFFAH
Jalan Pariwisata 41, Mataram
Nusatenggara Barat 93121
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
