SEANDAINYA umat Islam di Indonesia minoritas, soal Piagam Jakarta telah selesai sejak dulu. Masalahnya, permintaan hak eksklusif dalam sebuah negara sangat wajar dilakukan kelompok minoritas yang punya identitas khas. Misalnya umat Islam di Filipina Selatan, puak asli (Indian) dan suku Amish di Amerika Serikat, atau orang Aborigin di Australia. Demi menjaga agar mereka tidak punah, hak-hak eksklusif pun diberikan negara, terutama dalam menjalankan syariat adat mereka.
Persoalannya dengan Piagam Jakarta adalah kenyataan bahwa umat Islam merupakan kelompok mayoritas, bahkan hampir 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, pemberian hak eksklusif sulit diberikan negara karena berarti memberlakukan kebijakan diskriminasi seperti politik apartheid, yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Walhasil, perjuangan sebagian kecil kalangan Islam menghidupkan kembali soal ini akhirnya bermuara pada sebuah paradoks.
Paradoks yang ternyata tak berhenti di titik ini. Coba bayangkan seandainya ketujuh kata tersebut dicantumkan dalam konstitusi. Maka diperlukan pembuatan undang-undang untuk mengimplementasikannya, termasuk segala perlengkapan petunjuk pelaksanaan yang membahasnya secara lebih rinci. Persoalannya kemudian adalah interpretasi kelompok Islam yang mana yang akan dipakai.
Ini bukan hal mudah karena sejarah hubungan dua organisasi Islam terbesar-NU dan Muhammadiyah-dipenuhi oleh konflik interpretasi syariat Islam yang kadang sempat keluar dari kendali. Bahkan perbedaan yang disebut soal-soal khilafyah (kecil) pun tak jarang menimbulkan konflik fisik.
Pengalaman pahit ini agaknya merupakan faktor penting mengapa mayoritas pimpinan NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Apalagi pada saat Indonesia sedang berada dalam era demokrasi. Sebab, bukankah dalam iklim demokrasi merupakan kesempatan terbesar bagi kelompok mayoritas untuk mewarnai seluruh tatanan kenegaraan dengan nilai-nilai yang dianutnya?
Pilihan antara cap dan substansi seperti ini memang bukan soal baru. Seperti sering disebut oleh almarhum Muhammad Natsir: "Mana yang lebih baik, minyak babi dalam kaleng cap unta atau minyak unta dalam kaleng cap babi?" Atau, dalam kata-kata Amien Rais, "Jika politik bendera atau gincu yang dipegang, akan tampak berkibar dan menyala-nyala. Tapi hal itu akan menimbulkan reaksi dari kelompok lain. Sebaliknya, jika politik garam yang dipegang, itu tak akan menyala atau berkibar-kibar. Cuma, rasa gurih dan asinnya langsung dirasakan masyarakat."
Selain tidak memancing reaksi dari kelompok lain, politik garam juga melahirkan sifat kemasyarakatan yang inklusif. Sebab, jika kita melihat dengan kaca mata jernih, nilai-nilai Islami dalam kemasyarakatan boleh dikata tak jauh berbeda dengan nilai-nilai Kristiani, misalnya. Walhasil, hubungan antarumat sebenarnya mempunyai dua pilihan utama: mencari kesamaan nilai (yang substantif dan banyak jumlahnya itu) dan hidup dalam kedamaian serta berperadaban, atau mencuatkan perbedaan (yang tidak banyak dan terkonsentrasi pada soal-soal ritual) yang berpotensi meletuskan konflik akar rumput dan membawa kita mundur ke peradaban primitif.
Menghadapi dua alternatif tersebut, tak sulit untuk memilih mana yang terbaik bagi kita. Solusi demokratis yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan akan membawa masyarakat Indonesia untuk kembali ke tradisi nenek moyangnya yang membanggakan: toleransi antarumat dan keterbukaan terhadap perbedaan pandangan. Simaklah sejarah. Masuknya agama dan budaya baru di Nusantara boleh dikata bebas dari kebisingan pertempuran dan anyirnya banjir darah. Indonesia tercatat sebagai tempat kejayaan umat Buddha ketika ajaran ini menguasai dunia dan mewariskan monumen Borobudur. Indonesia juga tempat kerajaan Hindu yang berjaya ketika budaya Hindu menguasai peradaban dunia dan mewariskan candi Prambanan. Kini demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia menguasai peradaban dunia, maka kejayaannya di Indonesia boleh jadi hanyalah soal waktu.
Yang penting, semangat demokrasi dan saling menghormati itu didukung oleh semua umat beragama di Indonesia. Terutama dalam memisahkan antara soal hubungan kemasyarakatan dan hubungan setiap pribadi dengan Tuhan. Sebab paradoks Piagam Jakarta yang lain adalah dalam soal hubungan manusia dengan Tuhan.
Bila kisah kemunculan iblis dalam ajaran Islam maupun Kristen (atau Yahudi) yang dijadikan acuan, akan muncul pandangan tentang kemuliaan manusia yang serupa. Iblis pada awalnya adalah malaikat yang berpindah kutub karena membangkang dari perintah Tuhan untuk tunduk pada manusia (Adam), karena merasa dirinya lebih mulia. Akibatnya, terdapatlah tiga kategori ciptaan Tuhan yang punya sifatnya masing-masing. Malaikat adalah makhluk yang tak punya pilihan untuk berbuat dosa, iblis adalah makhluk yang tak punya pilihan untuk mendapat pahala, dan manusia yang punya pilihan untuk membuat dosa maupun pahala. Sulit untuk tidak berkesimpulan bahwa kelebihan dalam memilih itulah yang menyebabkan Tuhan menyebut manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang paling mulia.
Kelebihan untuk memilih inilah yang berpotensi untuk dipangkas oleh Piagam Jakarta. Setidaknya bila diartikan negara harus memaksakan setiap umat Islam menjalankan syariat Islam. Sebab, ini berarti negara diberi tugas meniadakan pilihan manusia untuk membuat dosa, yang berarti mendorongnya menjadi malaikat, yang dalam pandangan Tuhan adalah makhluk yang kalah mulia dibandingkan dengan manusia. Inikah yang diinginkan para pendukung Piagam Jakarta?
Para pendukung Piagam Jakarta tentu punya argumen lain untuk mendukung pendapatnya, dan ini sah-sah saja. Yang penting semua pihak dapat menyampaikan argumennya melalui mekanisme debat yang santun. Kalaupun perdebatan tak menghasilkan kesepakatan dan voting pada akhirnya harus dilakukan, kita semua harus menerima hasilnya dengan lapang dada, siapa pun yang memenanginya.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
