DERETAN nyiru teronggok sunyi di sepanjang lorong pabrik rokok Kebayak, Nganjuk, Jawa Timur. Hanya suara cericit burung walet di langit-langit ruangan pabrik yang mendominasi suasana kerja di pabrik yang berdiri sejak 1930-an itu. Menurut Soekarto, 56 tahun, yang telah bekerja 35 tahun di Kebayak, kondisi muram seperti itu telah berlangsung sejak krisis 1997 lalu. Setahun terakhir ini, kondisi pabrik bahkan semakin tak menentu.
Padahal, pada tahun 70-an rokok Kebayak adalah salah satu rokok yang terpopuler di Jawa Timur. Saat itu buruh Kebayak mencapai sekitar 1.000 orang, dengan produksi mendekati 30 juta setahun. Tetapi sejak 1999 buruh Kebayak tinggal 300-an orang saja, karena produksinya hanya sekitar 11 juta setahun. Sejak dihajar empat kali kenaikan harga jual eceran (HJE) pada tahun lalu, produksi Kebayak semakin turun. Kini dalam setahun produksi Kebayak malah cuma sekitar 7 juta batang. Maka, buruh linting seperti Soekarto, yang diupah Rp 7 per sebatang rokok klobot dan Rp 3 untuk per batang rokok kretek, kini hanya bisa mengantongi Rp 8-10 ribu per hari.
Bagi pengusaha rokok kecil, berita kenaikan HJE yang mulai diberlakukan 1 Desember lalu terdengar seperti bunyi lonceng kematian. Untuk menambah pemasukan, pemerintah memang telah memutuskan: sigaret kretek mesin (SKM) naik Rp 75 per batang, dan sigaret kretek tangan (SKT) naik Rp 60 per batang. Anehnya, sigaret putih mesin (SPM) hanya naik Rp 45 per batang. Padahal, menurut Goei Siauw Hong, analis dari Nomura Securities, rokok linting hanya menyumbang 3-5 persen penerimaan cukai rokok, sedangkan rokok putih menyumbang 7-8 persen cukai rokok. Alhasil, peningkatan HJE rokok linting sudah tak signifikan menambah pemasukan cukai, malah menambah pengangguran pula.
Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pa-brik Rokok Indonesia (Gappri), Ismanu Soemiran, target cukai pemerintah untuk RAPBN tahun depan sebesar Rp 22,35 triliun itu terlalu besar. Itu berarti meningkat Rp 4,74 triliun dari target APBN 2001 yang cuma Rp 17,6 triliun. Padahal, dalam hitungan Ismanu, pengusaha rokok kretek saat ini hanya bisa menyetor cukai tambahan sekitar Rp 2 triliun. Alasannya, waktu yang tersedia terlalu singkat. Kendala lainnya, menjelang Lebaran dan Natal biasanya pemasaran rokok kretek merosot 50-60 persen.
Tanggapan keras juga datang dari Guntur, Sekretaris Forum Pengusaha Rokok Kudus (FPRK). "Yang diuntungkan dari kenaikan HJE kali ini hanya rokok putih," katanya. Menurut hitungannya, seharusnya kenaikan HJE rokok linting hanya Rp 30 per batang karena empat bulan lalu sudah naik Rp 25 per batang. Nah, kenaikan harga kali ini diperkirakan Guntur bakal menyapu separuh dari 120-an pengusaha rokok kecil yang tergabung dalam FPRK.
Nasib pabrik rokok linting masih pula tergencet oleh pabrik rokok mapan yang juga memproduksi rokok murah setelah terjadi krisis. Rokok Janur Kuning milik Guntur, misalnya, harus berhadapan dengan rokok kretek mesin buatan PT Djarum yang lebih canggih, bermerek Senior. Agar pabriknya tak mati angin, Guntur terpaksa menjual rokok Janur Kuning di bawah harga banderol. Rokok seharga Rp 2.050 berisi 12 batang dijual Rp 1.500. Dengan cara itulah Janur Kuning bertahan. Jika rokok Janur Kuning dijual menurut harga banderol, Guntur khawatir para pelanggannya bakal lari ke Senior. Pabriknya yang tahun lalu masih mempekerjakan 400-an buruh dan kini tinggal 100-an orang itu pun kian terancam. Padahal, produksi hingga akhir November lalu cuma tinggal 8,6 juta batang.
Jika kenaikan HJE berpotensi "membunuh" pabrik rokok kecil, mengapa pemerintah terkesan nekat? Menteri Keuangan Boediono mengakui bahwa pemerintah tidak punya pilihan lain untuk memenuhi defisit anggaran 2002. Hingga akhir Oktober lalu realisasi penerimaan cukai baru sebesar Rp 16,2 triliun, sementara targetnya Rp 17,6 triliun.
Tetapi Goei Siauw Hong kurang sependapat dengan cara yang ditempuh pemerintah. Untuk memaksimalkan penerimaan cukai, seharusnya kenaikan harga SKM sama dengan SPM. Sebab, 90 persen penerimaan cukai disumbang oleh rokok kretek mesin. Muhammad Chatib Basri, ekonom dari Universitas Indonesia, pun menyarankan agar pemerintah menghitung kenaikan HJE berdasarkan skala perusahaannya. "Kenaikan HJE pabrik rokok sekelas Gudang Garam sebaiknya sama dengan produsen rokok putih seperti PT BAT, berkisar Rp 75 per batang, sementara untuk SKT cukup Rp 20 per batang," katanya. Dengan begitu, selain target penerimaan cukai terpenuhi, pemerintah sekaligus melindungi pabrik rokok kecil yang menyerap banyak tenaga kerja.
Iwan Setiawan, Dwidjo U. Maksum (Nganjuk), dan Bandelan A. (Kudus)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
