-
10 Desember 2001
'Memanfaatkan' Momentum Perang Global
A. Tony Prasetiantono *) *) Penulis adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi UGM dan peneliti di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSE-KP) UGM ADA "berita baik" yang akhir-akhir ini perlu kita simak. Wacana sentimen perang global (globar war) kini tampaknya kian meluas, tidak saja terbatas pada isu perang terhadap terorisme, tapi juga mulai ada usaha untuk "menularkannya" ke wilayah lain. Laura D'Andrea Tyson, dekan sekolah bisnis Universitas California di Berkeley, secara bagus melontarkan gagasan ini dalam kolomnya "Inilah Saatnya Mengedepankan Perang Global terhadap Kemiskinan" (It's Time to Step Up the Global War on Poverty, dalam Business Week, 3 Desember 2001). Intinya, Laura mengingatkan bahwa dunia tidak saja sedang dicekam gelombang terorisme yang menakutkan, tapi juga fakta bahwa masih ada musuh lain yang layak diperangi, yakni kemiskinan. Sinyalemen Laura ini klop dengan data Bank Dunia yang dikutip M.A. Thomas di majalah Foreign Affairs (September-Oktober 2001). Hari ini tercatat 41 negara termiskin di dunia yang sedang mengalami kebangkrutan. Separuh dari penduduk 41 negara itu, yang jumlahnya mencapai 600 juta jiwa, berpenghasilan kurang dari US$ 1 sehari. Dalam definisi Bank Dunia, penduduk miskin adalah mereka yang penghasilannya di bawah US$ 1 sehari. Masalah betapa seriusnya isu kemiskinan ini tentu saja bukan hal yang baru. Ekonom pembangunan terkemuka Amartya Sen, misalnya, di sepanjang karirnya yang hebat sebagai dosen dan peneliti di Harvard (Amerika Serikat) dan Cambridge (Inggris), sudah lama giat bergulat di wacana kemiskinan ini, sampai akhirnya mengantarnya memperoleh hadiah Nobel 1998. Namun, dengan maraknya isu "perang global", yang kini isunya diangkat oleh Laura untuk menghadapi musuh bersama (commom enemy) bernama kemiskinan, tesis Sen seolah-olah mengalami reaktualisasi dan menemukan relevansinya. Isu ini pada dasarnya memang evergreen (senantiasa hidup sepanjang masa, tak lapuk ditelan zaman), tapi dari waktu ke waktu selalu memerlukan momentum untuk menjadi pusat perhatian. Tanpa adanya momentum khusus, isu kemiskinan mudah dilupakan, ditelan oleh isu-isu yang dianggap lebih mutakhir seperti isu globalisasi dengan segala variasi hi-tech dan electronic commerce di dalamnya. Dalam bukunya yang terbit segera setelah mendapatkan hadiah Nobel, Development as Freedom (Oxford University Press, 2000), Sen mengingatkan bahwa kebebasan (freedom) adalah juga merupakan komponen penting dalam pembangunan. Kebebasan yang dimaksud Sen termasuk di dalamnya kesempatan ekonomi (economic opportunites), kebebasan politik (political freedoms), fasilitas sosial, garansi terselenggaranya transparansi (transparency guarantees), serta keamanan yang protektif (protective security). Tesis Sen ini kini menjadi relevan dan aktual ketika kita mem-bicarakan nasib rakyat Afganistan yang baru saja mulai menikmati kembali kebebasannya. Dunia kini mulai menatap Afganistan, negara yang perekonomiannya teramat compang-camping dan luar biasa miskin. Dengan jatuhnya pemerintahan Taliban, blessing in disguise yang dapat dipetik dari momentum ini adalah bahwa mata dunia mulai terbuka, dan perhatian terhadap Afganistan pun dengan cepat meningkat. Data tentang perekonomian Afganistan kini tersingkap jelas. Negara berpenduduk 21 juta orang itu ternyata hanya memiliki pendapatan per kapita US$ 80. Angka ini merupakan penurunan secara substansial dari level US$ 200 pada 1979. Melalui kedua angka ini saja kita sudah dapat menangkap, seberapa parah perekonomian negara itu. Di luar angka-angka tersebut, sejumlah data lain juga memberi arah yang sama. Skala perekonomian (size of economy) negara itu hanya US$ 2 miliar. Sebagai perbandingan, utang luar negeri Indonesia saja hampir US$ 140 miliar. Tingkat buta huruf sangat tinggi, mencapai 80 persen. Tingkat kekurangan gizi hingga 70 persen. Harapan hidup cuma 40 tahun (Indonesia sekitar 65 tahun). Partisipasi sekolah hanya 39 persen di kalangan anak lelaki, dan cuma 3 persen di kalangan anak perempuan. Melihat fakta betapa parahnya keadaan sosial-ekonomi Afganistan ini, yang mulai dipikirkan pihak Barat adalah bagaimana membangun kembali perekonomian Afganistan melalui sejumlah tahap. Dalam jangka pendek, yang diperlukan adalah menyediakan bahan makanan dan ketersediaan sarana kesehatan. Dalam jangka menengah, diperlukan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak karena perang. Dalam jangka panjang, membangun sistem finansial, yudisial, dan menarik investor asing. Majalah Business Week (3 Desember 2001) secara tepat menyebut bahwa yang diperlukan Afganistan sekarang adalah menerima fasilitas semacam "Marshall Plan mini", yakni sejumlah bantuan ekonomi yang diperlukan untuk membangun kembali puing-puing infrastruktur (fisik dan nonfisik) setelah sebelumnya dicekam rezim Taliban dan kemudian dihajar peperangan. Fenomena Afganistan yang ternyata menyimpang sejumlah data dan fakta sosial-ekonomi yang sedemikian "seram" itu kini telah menginspirasikan kita semua bahwa betapa sebenarnya masih banyak bagian dunia yang dirundung kemiskinan yang akut, dan jauh dari hiruk-pikuk gelombang globalisasi, liberalisasi ekonomi, electronic commerce, dan sebagainya. Para pemikir Barat, yang umumnya masih cenderung asyik tenggelam dalam kalkulasi dampak positif globalisasi dan liberalisasi perdagangan, kini semacam disadarkan bahwa masih banyak bagian dunia yang miskin, ketinggalan, dan terpuruk tak mendapatkan ke-bebasan seperti yang dilontarkan Sen, dan kini aktual kembali melalui tulisan pendek Laura D. Tyson. Karena itu, saya pikir para pemikir globalisasi itu juga harus mau diajak berpikir ulang, bagaimana bisa menggapai cita-cita globalisasi dan liberalisasi dalam masyarakat dunia yang teramat majemuk ini. Euforia yang marak setelah Cina akhirnya mau diajak bergabung ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) hendaknya juga diikuti dengan sikap kehati-hatian menatap liberalisasi perdangan dan investasi. Soalnya, di sisi lain, ternyata masih ada negara (Afganistan) yang pendapatan per kapitanya hanya US$ 80, atau bahkan lebih rendah dari negara termiskin di dunia seperti Rwanda, Somalia, Etiopia di Afrika, dan Bangladesh di Asia. Tulisan ini tak hendak bermaksud menghambat (discouraging) laju globalisasi dan liberalisasi yang sudah berjalan, yang diharapkan meluncur tak terhadang seperti gelindingan bola salju, dan seolah menemukan momentum besarnya, setelah Cina mau bergabung. Namun, lihatlah, betapa ancaman krisis global, dan fakta di Afganistan, serta di 41 negara termiskin di dunia (Indonesia "kebetulan" tidak termasuk di dalamnya), ternyata masih merupakan bencana yang akut dan harus menjadi keprihatinan bersama. Saya tahu bahwa globalisasi dan liberalisasi merupakan fakta dan realita yang tak terbantah. Istilahnya, ia sudah menjadi hal yang given alias tak terbantahkan lagi. Namun, di sisi lain harus semakin disadari bahwa dunia benar-benar sangat majemuk. Ketimpangan kaya-miskin itu, betapapun, merupakan batu sandungan besar bagi realisasi globalisasi dan liberalisasi. Apakah si miskin akan ditinggalkan begitu saja, dan cukup menjadi penonton para pemain besar yang asyik bersilat di panggung globalisasi? Kalau begitu yang dimaui, solusinya menjadi gampang. Globalisasi hanya akan menjadi komoditi eksklusif negara-negara yang siap dan mampu saja. Sedangkan Afganistan yang miskin dan papa cukup menjadi penonton di kejauhan. Saya yakin sekali, tentunya bukan itu yang dimaui oleh para penggagas dan pendukung globalisasi dan liberalisasi. Semua warga dunia harus ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam domain yang bernama globalisasi dan liberalisasi itu, bukan? Lalu bagaimana solusi konkretnya? "Marshal Plan mini" bagi Afganistan adalah sebuah keharusan. Namun, seperti ungkapan yang sering dipakai dalam ilmu ekonomi pembangunan, "it's necessary, but not sufficient" jika kita menarik garis ke persoalan kemiskinan di seluruh dunia. Kemiskinan absolut bukan cuma persoalan di Afganistan. Dengan definisi pendapatan per kapita di bawah US$ 1 per hari, kemiskinan absolut sedang melanda miliaran penduduk dunia, khususnya negara-negara termiskin yang dikategorikan sebagai "heavily indebted poor countries" (HIPCs), yang kini terlilit timbunan utang US$ 170 miliar kepada kreditor internasional. Wacana yang sekarang sedang terus menggelinding adalah diperlukan langkah konkret untuk menanggulanginya. Yang dimaksud di sini, negara-negara miskin itu perlu diberi pengampunan utang. Skema memberi utang baru kepada debitor yang kesulitan membayar utang lama, yang selama ini dianut Bank Dunia, sudah tidak cukup memadai lagi untuk memperbaiki keadaan. Harus ada langkah yang lebih tegas dan drastis: potong utang-utang itu dalam jumlah yang substansial. Indonesia, meski bukan termasuk ke dalam kategori HIPCs, sudah sepantasnya memanfaatkan "kesempatan dalam kesempitan" ini. Mau bukti? Ada. Belum lama ini Bank Dunia menerbitkan laporan tahunan menjelang Pertemuan CGI (Consultative Group on Indonesia) di Jakarta, minggu pertama November 2001. Di situ jelas-jelas tercantum bahwa saat ini 60 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Meski definisi absolute poverty yang digunakan terlalu tinggi, yakni US$ 2 per orang per hari, seyogianya pernyataan Bank Dunia itu dijadikan "modal" untuk membuat persetujuan dengan lembaga multilateral itu. Pejabat ekonomi kita tidak usah repot membantah bahwa kemiskinan di Indonesia tidaklah seburuk yang digambarkan laporan Bank Dunia itu. Yang penting, dengan data itu, mari kita membuka perembukan dan penjajakan, agar kita mendapatkan fasilitas pemotongan utang (ingat, kita mau berunding dan bicara baik-baik secara fair dalam dua arah, bukan ngemplang secara sepihak). Alasannya jelas: bagaimana mungkin negara yang penduduknya 60 persen di bawah garis kemiskinan absolut (sekali lagi ini versi Bank Dunia) harus menanggung utang luar negeri hampir US$ 140 miliar? Mana tahan? Karena itu, saya sempat senang ketika Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti melontarkan gagasan bahwa sebaiknya utang di masa lalu sebagian dianggap hibah saja. Pemikiran ini merupakan langkah maju karena belum pernah ada seorang pun menteri ekonomi kita yang "berani" berpikiran "maju" seperti ini. Tinggal sekarang bagaimana kita terus "mengipasi" Dorodjatun dan memberinya lebih banyak "mesiu" agar dia mau melanjutkan gagasan itu, dan mengajukannya ke meja lobi sambil "memanfaatkan" momentum perang global yang kini sudah dicanangkan ke wilayah kemiskinan. Tampaknya ini akan menjadi momentum yang bagus untuk meminta debt relief."Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
