SELAMA tiga pekan terakhir, badan usaha milik negara (BUMN) tak putus disorot dari berbagai angle dan titik rawan. Audit atas lima BUMN (Pelindo II, Jasa Marga, PTPN IV, Garuda Indonesia, dan Telkom) mengungkapkan bahwa tingkat inefisiensi pada 1995-1999 mencapai Rp 8,47 triliun. Lima BUMN itu lalu diwajibkan membuat rencana tingkat lanjut dan diharuskan mengurangi potensi kerugiannya.
Ternyata pemaparan inefisiensi itu sekadar "pemanasan" karena kemudian Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, mengemukakan berbagai rencana yang terkesan seperti serangkaian shock therapy. Pertama-tama, ia akan membentuk komisaris independen di setiap BUMN dalam upaya menerapkan good corporate governance. Selang dua hari, Laksamana mengumumkan bahwa manajemen BUMN akan diminta menandatangani kontrak kinerja guna menghindari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan meningkatkan transparansi di tubuh perusahaan negara. Awal pekan silam, ia bicara lebih keras lagi. Katanya, ia akan meminta BPKP agar melakukan audit investasi terhadap BUMN bidang keuangan-seperti Jamsostek dan Danareksa-yang terindikasi melakukan penyelewengan keuangan.
Ada apa di balik gebrakan Laksamana? Ada banyak hal, tapi yang agaknya paling menyesakkan adalah defisit APBN 2001. Untuk menekan defisit sebatas 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB)-sekitar Rp 54 triliun-pemerintah selain menggenjot divestasi sahamnya di sejumlah aset BPPN (targetnya Rp 27 triliun) juga akan memacu privatisasi BUMN. Sejauh ini privatisasi itu belum membawa hasil. Target privatisasi Rp 6,5 triliun, hasilnya nihil. Sebaliknya, tumpukan utang BUMN kepada pemerintah mencapai Rp 61,9 triliun, tanpa ada tanda-tanda segera bisa dikurangi.
Di samping defisit, kenyataan bahwa laba BUMN sangat kecil-tahun 2000 labanya cuma Rp 13,35 triliun-juga menimbulkan syak wasangka. Jumlah semua BUMN ada 188 buah, nilai asetnya Rp 860 triliun, tapi labanya terlalu minim. DPR, yang juga risau melihat kinerja yang begitu parah, lalu memutuskan agar setoran dividen BUMN tahun 2001 ke kas negara dinaikkan menjadi Rp 7,5 triliun. Sedangkan untuk tahun 2002, target itu dinaikkan menjadi Rp 8 triliun. Pada tahun 2002 juga, pemerintah akan menarik piutangnya dari BUMN sebesar Rp 4,1 triliun.
Masalahnya, seberapa besar potensi BUMN sehingga target itu bisa direalisasi? Agar jawabannya akurat, tentu harus dilakukan audit. Hanya, audit perlu waktu. Padahal situasi sudah sangat mendesak. Data yang ada pada Dirjen Lembaga Keuangan untuk sementara semestinya bisa digunakan, paling tidak untuk melacak beberapa kebocoran. Sebut saja kerugian yang diderita gara-gara penyelundupan BBM yang luput dari jangkauan Pertamina. Juga, mengapa inefisiensi PLN tidak bisa ditekan, padahal perusahaan ini sudah mendapat lampu hijau untuk menaikkan tarifnya secara otomatis setiap tiga bulan sekali. Telkom seharusnya bisa diandalkan, tapi ternyata juga masih menyimpan masalah. Kerentanan yang sama bisa ditemukan pada hampir semua BUMN, dari Garuda Indonesia sampai Kereta Api Indonesia, Jasa Marga sampai Pelni, Jamsostek sampai Danareksa.
Kita tidak perlu berangan-angan memiliki BUMN sehebat Singapore Airlines, Singtel, atau Petronas. Namun, kita terlalu tidak bertanggung jawab bila membiarkan BUMN merugi terus-menerus atau bocor terus-menerus. Cita-cita reformasi memang menuntut agar BUMN tidak dijadikan sapi perah di tangan pihak yang berkuasa. Tapi juga sangat tidak pantas kalau BUMN jadi beban bagi perekonomian bangsa yang kini morat-marit dan compang-camping. Shock therapy jelas perlu, tapi kelanjutannya berupa sanksi administratif dan sanksi hukum harus dijadikan kunci ke arah penyehatan BUMN. Tanpa itu, sia-sia membicarakan target, audit, good corporate governance, dan berbagai hal muluk lainnya.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
