BAGI orang awam, apa yang akan dihadapi Ketua Golkar Akbar Tandjung pada awal tahun 2002 bisa membuat tubuh gemetar. Pekan ketiga Januari ini, rapat paripurna DPR bakal menentukan apakah panitia khusus (pansus) yang menyelidiki Buloggate II-skandal penggunaan dana Badan Urusan Logistik (Bulog) sebanyak Rp 40 miliar oleh Akbar dan Golkar-akan dibentuk. Jika panitia itu dapat dibentuk dan hasil penyelidikannya positif, DPR bisa merekomendasikan pemecatan Akbar sebagai Ketua DPR. Bahkan parlemen bisa meminta Mahkamah Agung membubarkan Golkar karena menerima dana partai di luar ketentuan. Dengan kata lain, bila semua tuduhan itu terbukti, Partai Golkar, yang telah tiga dasawarsa menguasai politik Indonesia, bisa lenyap.
Tapi Akbar bukan orang awam dalam pertarungan politik. Rabu pekan lalu, dua peng-acara Akbar, Tommy Sihotang dan Ruhut Sitompul, melempar bola panas. Mereka menuding bekas presiden Habibie dan bekas Kepala Bulog Rahardi Ramelan yang bersalah. Tudingan ini dilempar setelah Habibie memberikan kesaksian kepada jaksa pemeriksa di Jerman Barat.
Sejatinya, publik pun tak optimistis kasus ini akan berujung happy ending. Pansus Buloggate II bisa saja dibentuk, tapi hasilnya menurut mereka tak akan dramatis. Paling banter, Akbar disimpulkan bersalah tapi ia tidak tersingkir dari panggung politik. Partainya pun akan aman sentosa.
Apa yang membuat publik pesimistis adalah ancaman Golkar dari balik panggung. Santer disebut-sebut, jika DPR berkeras menggebuk Golkar, partai itu akan balik menyerang. Sudah menjadi rahasia politisi DPR bahwa Golkar sebenarnya bukan satu-satunya partai yang menerima dana Bulog. Sebelumnya, ada PKB-yang kasusnya membuat Abdurrahman Wahid terjungkal dari kursi presiden-dan PDIP, yang seorang politisinya pernah disebut-disebut terkait kasus Buloggate I.
Jika fakta-fakta ini bisa dipercaya, ancaman Golkar itu punya implikasi luas. Bukan cuma politisi Senayan akan sibuk dengan pansus-pansus selanjutnya-sehingga agenda penyelesaian krisis akan terabaikan-tapi juga satu per satu partai politik akan rontok jika terbukti memakai dana haram untuk partainya. Politik akan lebih amburadul jika partai yang dituding berontak. Senayan akan menjadi ring tinju yang tak habis-habisnya.
Seburuk itukah? Mungkin ya. Tapi publik peserta jajak pendapat ini menilai, meski buruk, penegakan hukum tak boleh diabaikan. Katakanlah semua partai politik di negeri ini kotor, konsekuensinya satu: semuanya harus dibersihkan-walau harus dibayar dengan harga mahal.
Arif Zulkifli
Perlukah DPR membentuk Panitia Khusus Buloggate II?
Perlu
72,15%
Tidak perlu
27,85%
Jika perlu, apa alasannya?*
Meski kasusnya juga ditangani kejaksaan, pansus perlu dibentuk untuk mencari fakta secara politik
75,34%
DPR pernah membentuk pansus serupa untuk Abdurrahman Wahid, jadi pansus juga harus dibentuk untuk kasus Akbar Tandjung
59,52%
Penyelidikan kejaksaan mudah dipengaruhi Golkar, sedangkan pansus DPR bisa bekerja lebih independen
29,22%
* Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban
Jika tidak perlu, apa alasannya?*
Ini adalah kasus lama dan DPR hanya bertugas mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan
52,08%
Pansus hanya akan dipakai lawan-lawan politik Golkar untuk menjatuhkan Golkar
52,78%
Pansus akan mempengaruhi kerja kejaksaan
45,14%
* Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban
Apa manfaat Pansus Buloggate II?
Untuk secara politik membuktikan kesalahan Golkar dan Akbar Tandjung
55,32%
Menjatuhkan Akbar Tandjung dari posisi Ketua DPR
30,17%
Membubarkan Partai Golkar
14,51%
Jika akhirnya terbentuk, apa akhir Pansus Buloggate II?
Memperkuat temuan kejaksaan tapi tidak memberikan sanksi politik apa-apa kepada Akbar Tandjung dan Golkar
38,49%
Memecat Akbar Tandjung dari kedudukan sebagai Ketua DPR
25,92%
Terkatung-katung karena dimainkan politisi Golkar
24,37%
Memberikan rekomendasi kepada MA untuk membubarkan Golkar
11,22%
Jika pansus terbentuk, percayakah Anda Golkar akan menyeret keterlibatan partai lain dalam penggunaan dana Bulog untuk biaya pemilu?
Percaya
72,53%
Tidak percaya
24,47%
Selain Golkar, partai apa lagi yang mungkin menggunakan dana nonbujeter Bulog?*
Percaya
Tidak Percaya
Partai Kebangkitan Bangsa
43,52%
56,48%
Partai Bulan Bintang
39,85%
60,15%
Partai Persatuan Pembangunan
33,46%
66,54%
Partai Amanat Nasional
18,96%
81,04%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11,41%
88,59%
Partai Keadilan dan Persatuan
11,27%
88,73%
Partai Daulat Umat
10,81%
89,19%
* Partai yang tertera hanya yang dipercaya responden menggunakan dana nonbujeter Bulog
Jika sanksi politik diberikan kepada Golkar (memecat Akbar Tandjung/membubarkan Golkar), lalu Golkar berkeras mempersoalkan partai lain yang juga menggunakan dana nonbujeter Bulog/dana haram lainnya, apa yang sebaiknya dilakukan DPR?
Membiarkan penyelidikan terhadap partai lain dilakukan meski itu berakibat konflik politik makin meluas dan perbaikan ekonomi Indonesia makin tersendat
66,54%
Melakukan negosiasi politik baru agar kasus ini bisa diredam
33,46%
Metodologi jajak pendapat :
Jajak pendapat ini dilakukan Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 517 responden di lima wilayah DKI pada 11-14 Desember 2001. Dengan meng- gunakan ukuran sampel tersebut, estimasi terhadap nilai parameter mempunyai margin error 5 persen. Survei dilakukan dengan metode multi-sampel acak bertingkat dengan unit analisis kelurahan dan rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tatap muka dan melalui telepon.
Independent
Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
