DOKTER juga bisa sakit. Agen penyehatan perbankan nasional alias Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pun dianggap sakit hingga perlu direformasi. Itulah usul yang dikemukakan Institute for Development, Economics and Finance (Indef). Usul itu didasari kinerja BPPN yang penuh diwarnai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN. Akibatnya, recovery rate atau pengembalian uang negara yang dicolong para konglomerat itu tidak sesuai dengan harapan.
Ekonom Indef, Drajad H. Wibowo, menyatakan bahwa tim Indef telah melakukan berbagai penelitian yang hasilnya menunjukkan berbagai keanehan dalam aktivitas BPPN. Itu bisa dilihat dari banyaknya kasus transaksi yang tidak transparan dan penuh dengan nuansa konflik kepentingan. Hal itu menyebabkan negara rugi triliunan rupiah.
Penjualan aset eks Grup Salim, misalnya. "Penjualan aset Holdiko milik Salim Group memiliki recovery rate senilai 55,8 persen, sehingga negara telah dirugikan sekitar Rp 13,1 triliun," ungkap Drajad dalam acara "Diskusi Awal Tahun Indef" di Jakarta, Kamis pekan lalu.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
