Women in Indonesia: Gender, Equity and Development Penyunting : Kathryn Robinson dan Sharon Bessell
Penerbit : Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2002
Tebal : Paperback 284 halaman
SETIAP kali sebuah buku dengan fokus perempuan terbit, muncul berbagai komentar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Yang paling sering dilontarkan ialah, "Mengapa harus ada buku dengan fokus khusus perempuan? Perlukah buku dengan fokus khusus laki-laki?"
Bila tidak mau menjawab panjang-lebar, tunjukkan buku Women in Indonesia: Gender, Equity and Development, suntingan Kathryn Robinson dan Sharon Bessell, dari penerbit Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, yang baru terbit tahun ini. Di situ tersirat jawaban penting mengapa masih perlu fokus khusus pada perempuan.
Terlepas dari pandangan subyektif para penulisnya, data yang terdapat dalam tulisan-tulisan dari berbagai pakar dalam buku ini sudah cukup menunjuk pada jalan yang masih panjang bagi kaum perempuan di Indonesia dalam mencapai persamaan hak dan peluang dengan laki-laki.
Kendati sebagai pemilih jumlah perempuan melebihi laki-laki, dalam Pemilu 1999, umpamanya-57 persen dari 100 juta pemilih di seantero negara-hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perempuan masih saja terdorong ke sisi. Representasi perempuan dalam badan-badan pembuat kebijakan masih sangat rendah, malah sudah menurun dibandingkan dengan dasawarsa lalu.
Hanya 12 persen anggota Mahkamah Agung taraf IV yang perempuan. Menurut Badan Pusat Statistik 1994, hanya satu dari 37 anggota Dewan Pertimbangan Agung yang perempuan; pada tingkat daerah, tidak ada perempuan yang menjabat posisi gubernur.
Selama tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru, perempuan dengan rapi ditempatkan di bawah laki-laki, dengan organisasi-organisasi yang pada permukaannya berfungsi sebagai wadah aspirasi tapi efektif sebagai pembatas dan pemantau perempuan, seperti PKK dan Dharma Wanita.
Kita jadi bertanya, "Sudah berapa banyak kemajuan yang dicapai perempuan sejak tercetusnya ide reformasi?" Buku ini juga memaparkannya. Bahkan Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan mantan Direktur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengingatkan pembaca bahwa perempuan berdarah pemimpin dalam sejarah Indonesia sudah ada sejak berabad-abad lalu, dari Tribuana Tungga Dewi, Cut Nyak Dien, Cut Mutiah, Martha Christina Tiahahu, Nyi Ageng Serang, sampai sekarang, Megawati Sukarnoputri.
Upaya Kartini adalah mengangkat martabat dan citra saudara-saudara perempuannya dengan membuka peluang untuk belajar, tapi dalam era-era selanjutnya kata "perempuan" hampir sinonim dengan kata "istri". Dengan kata lain, perempuan cuma punya tempat dalam masyarakat kalau dia "menempel" pada seorang laki-laki. Perubahan yang berarti mulai tampak pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, ketika kekuatan mulai pindah tangan. Menteri Urusan Wanita berganti rupa menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, yang juga mengepalai BKKBN serta bertanggung jawab atas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak. Hampir berbarengan dengan itu, juga berdiri berbagai lembaga yang mengangkat isu-isu hak asasi perempuan serta mempertajam kesadaran akan peran dan daya wanita dalam membangun masyarakat.
Dalam seni rupa, perempuan juga sudah mulai menguak tabir penutup mereka. Carla Bianpoen, dalam Pasal 10, Indonesian Women Artists: Transcending Compliance, memperkenalkan karya-karya yang sudah melampaui jiwa "pasrah" dari para seniwati, bagaimana tanpa terlalu tampil menginjak kaki rekan prianya, para seniwati sudah menembus alam yang biasanya dikenal sebagai dunia pria, umpamanya pesan-pesan sosial politik.
Namun itu baru langkah-langkah dini. Sebab, kalau kita tilik data yang bercerita tentang partisipasi tinggi dari perempuan dalam lahan pekerja, relatif sedikit yang menembus langit-langit kaca yang menghalangi kenaikan pangkat perempuan, apalagi sampai taraf manajemen.
Yang membesarkan hati, kini sudah ada upaya merancang statistik yang memasukkan segregasi data antara laki-laki dan perempuan, sehingga badan-badan pemerintah yang berwenang membuat kebijakan dapat merancang dengan akurat dan dengan pertimbangan yang realistis.
Buku ini meliput lahan luas, dari isu dimensi kepresidenan Megawati, dampaknya pada perkembangan ekonomi negara; peran Sinta Nuriah, istri Abdurrahman Wahid, dalam penelitian isu perempuan dalam agama Islam; sampai dimensi homoseksualitas. Dalam 20 pasalnya, bagian-bagian yang cenderung membuat kita meringis karena harus menghadapi kenyataan yang tidak begitu cerah diimbangi dengan bagian-bagian yang sanggup membuat hati berbunga dan harapan melembung. Kini tinggal implementasi sungguhannya.
Dewi Anggraeni
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
