Penjualan Bank Niaga kembali jadi kontroversi. Adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Kwik Kian Gie, yang lagi-lagi memprotes penjualan bank-bank rekap. Alasannya tetap sama: masih ada obligasi rekap di bank yang mau dijual itu. Menurut Kwik, di Bank Niaga masih ada obligasi rekap senilai Rp 9,4 triliun, sedangkan menurut direksi Niaga jumlahnya tinggal Rp 7,4 triliun. Nah, dengan bunga 12 persen saja, Bank Niaga akan menyedot bunga obligasi sekitar Rp 1 triliun per tahun. Ini jumlah yang tidak kecil, dan jelas menguntungkan Bank Niaga, termasuk pemiliknya yang baru.
Karena itu pula agaknya, Komisi IX DPR RI juga kritis menanggapi rencana divestasi saham pemerintah di Bank Niaga. Dalam rapat internal Selasa pekan lalu, Komisi Keuangan dan Perbankan ini mengusulkan agar BPPN menegosiasi ulang harga Bank Niaga dengan calon kuat investor, yakni Commerce dari Malaysia. DPR minta agar harganya dinaikkan sampai 2,5 nilai buku atau minimal Rp 30 per lembar.
Seperti diketahui, Konsorsium Commerce Asset Holding Berhad, yang adalah penawar terakhir, telah mengajukan harga Rp 26,5 per saham (1,45 nilai buku), lebih tinggi dari harga dasar yang ditetapkan BPPN sebesar Rp 24,84 (1,38 nilai buku). Jika transaksi dengan Commerce terlaksana, pemerintah akan memperoleh hasil divestasi 51 persen sahamnya sebesar Rp 1,057 triliun. Sementara itu, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung berpendapat, jika dilakukan reverse stock split atau pengumpulan kembali saham, saham Bank Niaga bisa dijual Rp 2.400 per lembar. Ini berarti lebih baik daripada harga penjualan saham BCA senilai Rp 1.775.
Sesuai dengan usul DPR, Jumat pekan lalu BPPN menegosiasi kembali harga, dan Senin ini hasilnya akan dilaporkan ke Komisi IX DPR. Menurut Deputi Ketua BPPN bidang Restrukturisasi Perbankan, I Nyoman Sender, BPPN mungkin akan meminta Commerce menaikkan penawarannya hingga dua kali nilai buku atau sekitar Rp 36-total menjadi sekitar Rp 1,4 triliun. Tapi semuanya bergantung pada Commerce. Direktur Utama Bank Niaga, Peter B. Stok, mengatakan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah segera membereskan divestasi Niaga. "Sudah dua kali rencana divestasi Bank Niaga gagal. Kita harapkan yang ketiga ini jangan sampai gagal lagi," katanya.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
