Berebut Rp 4 Triliun Uang Pemilu

Bila ditumpuk, jutaan lembar kertas suara itu akan membentuk menara setinggi lima kilometer. Di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)-lembaga yang menyiapkan kertas suara untuk Pemilu 2004-tumpukan kertas itu tak hanya akan menyundul langit-langit kamar, tapi juga akan memenuhi semua ruang kantor. Di ruang kerja, di lorong-lorong, bahkan hingga WC dan kamar mandi, semua akan penuh dengan kertas bergambar logo partai warna-warni.

Pemilu 2004 memang masih setahun lagi. Tapi lihatlah bagaimana KPU sibuk menyiapkannya. Salah satunya, ya, soal kartu suara tadi.

Pada 5 April tahun depan akan ada 130 juta orang yang ikut memilih dalam lima item pemilu-pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Ditambah 2,5 persen kartu suara cadangan plus kartu suara tambahan untuk dua putaran pemilihan presiden dan wakil presiden, kertas suara yang harus disiapkan jumlahnya mencapai 800 juta lembar!

Pengadaan kertas suara hanya salah satu keruwetan yang dihadapi KPU. Selain itu, mereka juga harus menyiapkan pendataan pemilih, pengadaan kotak suara, pendidikan calon pemilihan, dan setumpuk pekerjaan lainnya. Semua ngebut mengejar target. Soalnya, pada September 2004, masa kerja presiden dan wakilnya akan habis. Jika pemilu tak rampung dan parlemen tak terbentuk, kekosongan pemerintahan bisa terjadi.

Karena itu kini KPU sibuk luar biasa. Dan untuk menjalankan mesin pemilu, lembaga yang diketuai pengamat politik Nazaruddin Syamsuddin itu membutuhkan dana sekitar Rp 4 triliun. Sebanyak Rp 3,023 triliun telah dianggarkan KPU sejak awal. Lalu masih ada kebutuhan duit sekitar Rp 800 miliar untuk menyelenggarakan dua putaran pemilihan presiden dan wakilnya. Belakangan kebutuhan uang membengkak sekitar Rp 80 miliar karena jadwal pemilu yang dipercepat dua bulan-semula pemungutan suara direncanakan Juni 2004. Rabu pekan lalu, komisi yang berkantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, itu meminta Departemen Keuangan untuk menomboki kekurangan dana Rp 80 miliar tersebut.

Untuk pengadaan kertas suara plus biaya pengangkutan ke daerah-daerah, KPU menganggarkan Rp 1 triliun. Ini bukan proyek kelas ikan teri. "Kertas itu harus tersedia dua bulan sebelum 5 April 2004," kata Ramlan Surbakti, anggota KPU.

Kertas suara akan dicetak dengan warna yang berbeda sesuai dengan daerah pemilihan, agar tidak tertukar. Desain dan ukurannya masih harus menunggu hasil verikasi yang dilakukan Departemen Kehakiman dan KPU terhadap partai-partai yang akan ikut pemilu. Verifikasi itu baru akan selesai September tahun ini. Dengan kata lain, hanya tersedia waktu lima bulan untuk mencetak 800 juta kertas suara.

Untuk pencetakan kertas suara, saat ini telah melamar 169 perusahaan percetakan. Satu di antaranya adalah PT Temprina Media Grafika, percetakan yang berpusat di Jawa Timur. "Dua pekan lalu mereka mengajukan penawaran dengan menggunakan sistem percetakan jarak jauh," kata Ramlan.

Percetakan di bawah Grup Jawa Pos ini memiliki 35 unit mesin percetakan di 29 kota yang tersebar dari Medan sampai Jayapura. Untuk kertas suara, perusahaan ini menawarkan jenis kertas dengan tinta khusus yang dikemas dengan hologram dan segel. Setiap helai kertas bisa memuat sampai 30 logo partai politik. Namun hingga akhir pekan lalu KPU belum memutuskan perusahaan mana yang akan ketiban rezeki nomplok tersebut.

Yang juga bakal bikin ruwet adalah pengadaan kotak suara. Untuk 400 ribu tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia, dibutuhkan 1,76 juta kotak. Menurut Ramlan Surbakti, agar praktis, KPU tengah mencari bentuk kotak suara yang bisa dilipat agar tahan lama. "Kotak ini akan disimpan untuk digunakan pada pemilihan umum berikutnya," kata Ramlan.

Salah satu perusahaan yang berminat memasok kotak suara adalah PT Asgarindo. Perusahaan ini telah memamerkan kotak suara buatannya di KPU. Mereka menawarkan kotak dari plastik yang aman dari kecurangan: sekali dipasang, tutupnya tidak bisa dibuka kecuali dengan merusaknya. Tapi KPU tak langsung tertarik. Komisi itu meminta PT Asgarindo membuat kotak yang terbuat dari bahan transparan.

Semakin banyak perusahaan yang melamar, semakin banyak ide ditawarkan. Sebuah perusahaan, misalnya, menjajakan kartu pintar untuk pemilih. Kartu itu bisa menyimpan data digital berisi identitas pemilih. Setiap kartu akan diperiksa di tempat-tempat pemungutan suara dengan perangkat pembaca kartu. Tujuannya agar tak terjadi pemalsuan data dan mencegah pemilih menusuk dua kali. Tapi, seperti juga penawaran yang lain, KPU belum mengambil kata putus. Mereka memang telah menyiagakan masing-masing Rp 250 miliar untuk pengadaan kotak suara dan kartu pemilih.

Yang sudah jelas wujudnya adalah pembangunan jaringan komputer internal di KPU. Nazaruddin dan kawan-kawan telah menetapkan PT Interteknis Surya Terang, perusahaan teknologi informasi yang berdomisili di Jakarta, untuk menjalankan proyek itu. Sebelumnya perseroan ini bertanding dalam tender terbuka dengan 31 perusahaan sejenis.

Saat ini KPU juga tengah menggelar tender pembangunan jaringan luas (wide area network) yang akan menghubungkan kantor KPU di Jakarta dengan 30 KPU provinsi dan 438 KPU kabupaten atau kota. Sebanyak 108 perusahaan bertarung untuk mengerjakan proyek Rp 135 miliar ini.

Menurut Nazaruddin Syamsuddin, dana KPU juga akan banyak digelontorkan untuk program Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Program yang diharapkan rampung Oktober 2003 ini akan menghasilkan tiga jenis data sekaligus: data jumlah penduduk, daftar pemilih tetap, dan pusat data penduduk Indonesia. "Setiap orang, dari bayi sampai yang sudah uzur, akan mengisi 20 item pertanyaan yang tersimpan di pusat data," kata Ramlan Surbakti. Dalam proyek ini KPU akan dibantu oleh Badan Pusat Statistik dan Departemen Dalam Negeri.

Untuk menebar 75 juta lembar formulir P4B ke daerah-daerah, KPU telah menetapkan PT Varuna Tirta Prakasya, perusahaan ekspedisi di Jakarta, sebagai pelaksananya. Dana yang dipakai untuk program ini adalah Rp 1,44 miliar.

Menurut Ramlan, pusat data ini memungkinkan pemilihan umum yang akan datang tidak lagi memakan biaya besar. "Datanya tinggal diperbarui, kotak suara masih bisa dipakai, kantor KPU daerah dengan fasilitasnya juga masih ada," tambahnya.

Dari mana dana KPU berasal? Sebagian besar dari kas pemerintah. Bantuan dari pihak ketiga, misalnya dari negara lain, memang tidak ditutup. Diharapkan sekitar Rp 1 triliun ongkos pemilu bisa ditutup oleh uluran tangan badan-badan internasional.

Dari kas pemerintah, sampai bulan ini lebih dari setengah triliun rupiah sudah dicairkan pemerintah. Dana itu, menurut Maurin Sitorus, juru bicara Departemen Keuangan, merupakan bagian dari biaya operasional KPU. Sebagian di antaranya telah digunakan untuk pelatihan petugas pendaftaran pemilih, biaya pelaksanaan pencatatan penduduk, dan pengolahan data. Termasuk di dalamnya adalah biaya operasional sekretariat KPU di 30 provinsi dan 438 kabupaten. Juga pembelian satu mobil untuk satu sekretariat serta pengadaan rumah dinas untuk anggota KPU.

Dibandingkan dengan tahun 1999, dana Pemilu 2004 memang jauh lebih besar. Empat tahun lalu, KPU, yang beranggotakan 48 wakil partai peserta pemilu dan lima wakil pemerintah, hanya dijatah dana Rp 1,6 triliun. Uang yang dikelola KPU pusat hanya Rp 527 miliar. Sisanya dipakai KPU daerah.

Meski hanya punya "sedikit" uang, pada 1999 KPU tetap digerogoti tikus korupsi. Tak lama setelah pemilu usai, borok KPU langsung tersingkap. Kebocoran terjadi di sana-sini. Mulai dari pengadaan kertas dan tinta, pembelian kendaraan bermotor, mesin ketik, hingga produksi bendera partai politik, semua dikorup. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sekitar Rp 117 miliar dana Pemilu 1999 lenyap tak bisa dipertanggungjawabkan.

Kasus ini berlanjut hingga ke pengadilan. Dua orang kepala biro KPU duduk di kursi terdakwa dengan tudingan menilap Rp 5,157 miliar. Selain mereka, dua anggota KPU yang berasal dari partai politik juga tersangkut kasus ini, meski tak ditahan.

Dengan dana yang besarnya tiga kali lipat dari pemilu sebelumnya, KPU kini dituntut lebih jujur dan berhati-hati. Proyek-proyek yang kini tengah ditawarkan atas biaya negara, menurut Ramlan Surbakti, dijalankan oleh sekretariat KPU. "Tapi para anggota KPU mengawasinya dengan ketat," katanya.

Ramlan optimistis, berbeda dengan anggota KPU sebelumnya yang berasal dari partai, rombongan KPU 2004 ini adalah tokoh independen dan nonpartisan. Dia berharap, karena independen, mereka jadi lebih teguh terhadap godaan materi. Tak ada jaminan, memang. Tapi untuk sementara, mari berprasangka baik pada janji Ramlan. "Tidak usah jadi terdakwa di pengadilan, jadi saksi pun jangan sampai, deh," katanya.

Tomi Lebang

Lari Cepat Menuju Pemilu 2004

April 2003
Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.

Mei-Desember 2003
Pengolahan daftar pemilih.

Juli 2003
Penetapan jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota.

Juli 2003
Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Agustus-November 2003
Pemetaan daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD.

Oktober 2003
Pengumuman daftar pemilih sementara.

Oktober-November 2003
Penelitian dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Desember 2003
Penetapan jumlah kursi setiap daerah pemilihan.

Desember 2003
Pengumuman daftar pemilih tetap.

Desember 2003
Pengajuan nama calon legislatif dari partai ke KPU.

Februari 2004
Pengumuman daftar calon legislatif DPR dan DPRD.

Maret 2004
Kampanye pemilu.

1-4 April 2004
Minggu tenang.

5 April 2004
Pemilihan Umum 2004.

"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

Terima Kasih.