SETELAH sebulan operasi pemulihan keamanan di Aceh, apa gerangan yang telah dicapai? Memberikan evaluasi di Markas Besar TNI di Cilangkap, Kamis pekan lalu, Jenderal TNI Endriartono Sutarto lebih menyoroti aspek kualitatif-ketimbang kuantitatif-sebagai ukuran keberhasilan. Bingkai pikiran ini menarik dirujukkan dengan pernyataan dua letnan jenderal purnawirawan, Hasnan Habib dan Agus Widjojo, sehari sebelumnya.
Jika body count dan penguasaan wilayah dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan-atau sebaliknya: kegagalan-kesimpulannya memang bisa menyesatkan. Ambil contoh Perang Vietnam. Dekat menjelang akhir perang, 1975, sudah lebih dari lima juta orang Vietnam terbunuh di sisi utara dan sisi selatan negeri itu, sebagian besar pasukan bersenjata. Untuk memisahkan gerilyawan bersenjata dari penduduk sipil, tentara Amerika juga menciptakan ratusan strategic hamlets-desa-desa strategis. Kelak terbukti, keduanya tidak menentukan hasil akhir pertempuran.
Karena itu menarik disimak "keberhasilan kualitatif" yang dicontohkan Panglima TNI: masyarakat Aceh mulai melawan kehendak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan membantu aparat menunjukkan personel GAM. Penemuan sejumlah lokasi GAM oleh TNI, menurut Panglima, merupakan hasil informasi yang disampaikan masyarakat. Di semua kawasan konflik, kita tahu, informasi merupakan bagian sangat mustahak dalam menghitung langkah ke depan.
Adalah berkat "informasi" pula, sejumlah pegawai negeri sipil, anggota DPRD, dan pengusaha di Aceh sempat ditangkap penguasa darurat militer, pekan lalu. Sebagian besar kemudian dilepas walaupun pada mulanya semua mereka dicurigai membantu GAM. Atau paling tidak, menurut istilah seorang analis, "bermuka dua". Nasib kelompok "bermuka dua" ini memang bak buah simalakama. Ia bukan saja bisa dibuat repot oleh "muka" yang sini, tapi juga oleh "muka" yang sana!
Kita tentu berharap bisa menaruh kepercayaan sangat besar kepada penguasa darurat militer untuk menapis informasi yang masuk, agar tak jatuh korban sia-sia. Sebab, ketika kabar dari garis depan menyiratkan langkah maju pasukan, berita-berita dari "garis belakang" justru bisa merisaukan. Misalnya rencana melancarkan penelitian khusus (litsus) terhadap 67 ribu pegawai negeri sipil di provinsi yang belum tenteram itu.
Sebagai istilah yang diestafetkan dari masa rezim yang lalu, "litsus" terasa angker dan mengganggu rasa aman. Padahal justru rasa aman itulah yang hendak dicapai operasi pemulihan keamanan ini pada akhirnya. Mungkin karena itu pemerintah di Jakarta segera meralat: bukan litsus, melainkan sekadar pendataan ulang. Lagi pula, jika gerak pasukan di garis depan telah menunjukkan hasil kualitatif, cukup bijaksanakah memperpanjang front sampai ke garis belakang?
Tentu tak semua harapan harus ditumpukan ke pundak TNI-dan Polri-semata-mata. "Perang merupakan urusan yang terlalu penting untuk dipercayakan hanya kepada tentara," kata Georges Clemenceau, pemikir dan politikus Prancis yang pernah menjabat menteri peperangan. Distribusi rasa aman dan tenteram di "Serambi Mekah" itu memerlukan keterlibatan semua pihak yang berkemauan baik, termasuk para pejabat sipil dan lembaga kemanusiaan serta pemantau hak asasi manusia.
Karena itu diperlukan keterbukaan, kebeningan, kejernihan, dan kemauan menerima koreksi yang tulus untuk mencari solusi yang tidak hanya berakhir pada "menang" dan "kalah". Kalau selama sebulan lalu di sana-sini masih terjadi kesimpang-siuran, kesalahpahaman, sampai pada kekeliruan, dalam evaluasi bulan berikutnya kita berharap bisa lebih merasa terhormat dan berpengharapan.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
