AKSI protes karyawan PT Dirgantara Indonesia menentang keputusan pemutusan hubungan kerja, yang disusul dengan penutupan sementara perusahaan itu, jelas merupakan awal dari sebuah kemelut besar. Mereka yang mengikuti perkembangan Dirgantara--dulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)--sudah bisa memastikan bahwa perusahaan itu cepat atau lambat akan kolaps. Dan keyakinan ini tidak dipetik dari langit. Keyakinan ini timbul karena Dirgantara, selain mewarisi beban utang IPTN, juga tidak dikelola secara efisien.
Sejauh ini, manajemen Dirgantara bukannya tidak berusaha mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapinya. Tapi upaya banting setir--dari produksi pesawat terbang beralih ke suku cadang--ternyata tidak bisa menutup biaya produksi, apalagi mencicil utang. Kelebihan jumlah karyawan--dari 9.800 karyawan, hanya 3.000 orang yang produktif--telah menguras sekitar 30 persen dari pendapatan perusahaan. Sebagai entitas bisnis, prospek Dirgantara pastilah suram sekali.
Dengan kinerja yang nyaris tidak menjanjikan itu, bisa dipahami mengapa Menteri Negara Laksamana Sukardi dan Menteri Keuangan Boediono bersikap ekstrawaspada. Mereka keberatan bila, misalnya, pemerintah menyuntikkan dana ke Dirgantara atau mengkonversi utangnya menjadi penyertaan modal negara (PMN). Di tengah kesulitan menutup defisit, membayar triliunan utang, dan memproses pemutusan hubungan dengan IMF, hal itu bisa dipahami. Kita sendiri tidak sepantasnya beranggapan bahwa utang Dirgantara yang Rp 3 triliun itu sangat tak berarti bila dibandingkan dengan utang BLBI yang mencapai ratusan triliun rupiah. Saat ini, ketika di tingkat rakyat kecil orang tega membunuh tetangganya hanya karena uang Rp 100 ribu, di tingkat pemerintah mutlak perlu sikap arif dan kepala dingin.
Bisa saja memang, sesudah menghitung-hitung dana yang terbenam di Dirgantara, pemerintah terdorong untuk menyelamatkannya at all costs. Akibatnya, berbagai risiko seperti beban anggaran yang meningkat, restrukturisasi perusahaan yang belum tentu lancar, dan moral hazard alias penyalahgunaan yang mungkin terjadi dalam proses PMN cenderung tidak diperhitungkan sama sekali. Kalau hal-hal seburuk inilah yang terjadi, berarti pemerintah Megawati tersandung pada batu yang sama seperti pemerintah Orde Baru. Maksudnya, pemerintah juga “membeli" gagasan IPTN dari B.J. Habibie at all costs.
Karena itu, ada baiknya agar lebih dulu menemukan jawaban untuk beberapa pertanyaan seperti ini: kalau pabriknya dipertahankan, apakah Dirgantara juga harus utuh diselamatkan? Adakah jaminan bahwa suntikan modal bisa menyehatkan Dirgantara? Tanpa industri dasar yang kuat, bukankah kemajuannya akan terhambat? Dan ingat, konsumennya terbatas dan sewaktu-waktu bisa saja beralih ke pihak lain.
Kebobrokan Dirgantara tentu tidak terlepas dari kegagalan IPTN sebagai cikal-bakal. Kendati diniatkan sebagai industri, IPTN lebih mirip bengkel besar, lengkap dengan peralatan canggih dan mahal, tapi tanpa pasar. Masih lekat dalam ingatan kita betapa pesawat CN-235 yang dibanggakan itu dibeli oleh Thailand lewat barter dengan beras ketan. Ketidakmampuan menyediakan suku cadang, atau kenyataan bahwa CN-235 pernah diistirahatkan karena tidak laik terbang, juga sudah jadi rahasia umum.
Moral dari kegagalan ini ialah impian membangun industri pesawat terbang kandas kalau tidak mampu menciptakan pasar. Bicara tentang pasar, industrialis Jepang mengerti benar keruwetan dan risikonya. Mereka tidak pernah berambisi membangun industri pesawat terbang walaupun sukses di bidang otomotif dan elektronik.
Bila kini pemerintah bersedia direpotkan oleh Dirgantara, itu sebaiknya dilihat sebagai kesiapan mengurus bengkel, bukan industri. Jadi, sesuaikanlah biaya penyelamatan dengan ukuran dan prospek sebuah bengkel. Serentak dengan itu, keluarlah dari “menara gading" dan berhentilah melihat Dirgantara sebagai proyek kebanggaan nasional.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
