Bisnis Sepekan

Indonesia memilih jalan aman setelah program pemulihan ekonomi yang dipandu Dana Moneter Internasional (IMF) berakhir pada Desember nanti. Sesuai dengan dugaan banyak kalangan, Indonesia memutuskan ikut Post-Monitoring Program (PPM). "Itu keputusan yang lazim diambil oleh negara lain yang pernah bekerja sama dengan IMF," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, seusai rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Senin pekan Lalu.

Pernyataan Djatun dipertegas oleh Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah. Menurut Burhanuddin, Indonesia sudah seharusnya mengikuti PPM karena utang IMF yang telah dicairkan oleh Indonesia telah mencapai lebih dari tiga kali lipat dari kuotanya. Sampai kini, Indonesia telah mencairkan pinjaman sekitar US$ 9 miliar, sementara kuota Indonesia cuma US$ 2,8 miliar. Menteri Keuangan Boediono menambahkan bahwa Indonesia akan mencicil utang IMF sebesar US$ 900 juta-US$ 1 miliar per tahun. "Cicilan bisa saja dipercepat kalau perekonomian kita membaik," katanya.

Keputusan untuk ikut serta dalam PPM juga disertai dengan penyusunan "buku putih", yang berisikan panduan kebijakan ekonomi pemerintah dalam tiga program besar pemulihan ekonomi. Program-program itu adalah kestabilan makroekonomi, konsolidasi fiskal, dan restrukturisasi sektor finansial.

Pilihan ini langsung memicu perdebatan di kalangan para ekonom. Mereka yang tergabung dalam tim Indonesia Bangkit seperti Rizal Ramli, misalnya, menyimpulkan bahwa pemerintah tidak percaya diri dengan memilih opsi PPM. Sebaliknya, kalangan perbankan dalam negeri menilai keputusan PPM merupakan jalan paling aman yang dapat dipilih oleh pemerintah. "PPM merupakan pilihan yang paling prudent," ujar Cyrillus Harinowo, Komisaris BCA, kepada Tempo Newsroom.

Pemerintah Melepas Danamon

Pemerintah kembali menjual sahamnya di Bank Danamon. Sebanyak 20 persen saham ditawarkan melalui berbagai paket dengan harga pukul rata Rp 1.325 tiap lembar. Dari penjualan ini, pemerintah mendapat Rp 3 triliun. Angka ini jauh lebih bagus ketimbang ketika pemerintah menjual 51 persen kepemilikannya kepada Konsorsium Asia Finance. Ketika itu pemerintah menjual saham Danamon dengan harga Rp 1.202 per lembar (Rp 1,3 triliun). Sampai sekarang, pemerintah telah mengantongi Rp 4,3 triliun dari penjualan 71 persen sahamnya di Bank Danamon Indonesia.

Tingginya harga saham Danamon tak lain karena besarnya minat para investor. Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung, di Jakarta Senin pekan lalu mengatakan bahwa ada 250 investor yang diundang dalam penawaran saham Danamon. Dari jumlah itu, 57 investor mengajukan permintaan 4,4 miliar lembar saham atau 5,2 kali dari jumlah saham yang ditawarkan. Tak aneh jika harganya bisa berlipat-lipat dibandingkan dengan ketika pemerintah menjualnya kepada Konsorsium Asia Finance, yang beranggotakan Temasek Holding dan Deutsche Bank.

SBI Turun Terus

Di tengah gempuran terhadap rupiah, Bank Indonesia agaknya tetap yakin dengan langkahnya menurunkan suku bunga. Dalam lelang sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada Rabu pekan lalu, suku bunga SBI untuk jangka waktu satu bulan turun lagi ke posisi 9,1 persen. Pada awal Januari lalu, suku bunga SBI masih di kisaran 16,93 persen. Sementara itu, selama enam bulan pertama 2003, suku bunga SBI rata-rata berada pada 11,65 persen, jauh di bawah patokan APBN 2003 sebesar 13 persen. Diperkirakan, suku bunga SBI ini masih akan turun terus meskipun tak secepat awal tahun.

Banyak pihak yang mengharapkan BI mengerem langkahnya menurunkan suku bunga karena nilai tukar rupiah sepanjang pekan lalu terus melemah. Rupiah bahkan sempat diperdagangkan pada kisaran Rp 8.700 per dolar AS. Jika BI terus menurunkan suku bunga, daya tarik rupiah kian berkurang dan pemilik rupiah akan mengalihkannya ke dolar. Namun, kekhawatiran itu bisa jadi berlebihan jika melihat bunga simpanan dolar juga masih rendah. Kendati demikian, pergerakan rupiah patut diperhatikan dengan saksama sebelum tiba-tiba terjungkal hingga Rp 10.000.

Pipa Gas Sumatera-Singapura

Kendati sempat diragukan oleh sejumlah pihak di luar negeri, PT Perusahan Gas Negara (PGN) berhasil menuntaskan pembangunan jalur pipa gas dari Sumatera Selatan ke Singapura. Penyelesaian pembangunan pipa ini tepat sesuai dengan jadwal, yakni 15 bulan. Jalur pipa yang berawal dari Grissik itu membentang di sepanjang pesisir timur Sumatera, menyeberang laut ke Pulau Batam dan Pulau Kempin, sebelum memasuki Singapura.

Menurut Direktur Utama PGN, W.M.P. Simanjuntak, untuk membangun saluran distribusi gas tersebut perusahaannya harus mengeluarkan biaya US$ 100 juta. Sebagian besar dana untuk membangun rangkaian pipa tersebut dikucurkan oleh lembaga keuangan asing, seperti ADB, JBIC, serta Bank Investasi Eropa. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh 20 kontraktor yang, menurut Simanjuntak, sebagian besar merupakan kontraktor dalam negeri.

Rangkaian pipa itu akan menyalurkan gas alam cair dari ladang gas di Sumatera Selatan, yang dikelola oleh Conoco Phillips. Pada tahap awal, sebanyak 350 juta kaki kubik gas akan dialirkan melalui pipa tersebut. Kapasitas pendistribusian jalur pipa akan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan hingga maksimum 600 juta kaki kubik. Peresmian jalur pipa akan dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada Senin pekan ini, disaksikan oleh Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong.

Tender Sukhoi Sepi

Tender pengadaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam rangka pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia ternyata sepi peminat. Dari 37 calon pemasok yang diundang, hanya delapan yang memenuhi undangan Bulog dalam sesi penjelasan mengenai program imbal dagang pada Senin pekan lalu. Dan ternyata, dari delapan perusahaan tersebut, cuma satu yang mengajukan penawaran, yakni Multimas Nabati Asahan. Karena itu, Bulog kemudian memperpanjang masa penawaran hingga Senin pekan ini.

Menurut Direktur Perkembangan dan Informasi Teknologi Bulog, Tito Pranolo, jika sampai Senin ini tak ada tambahan peserta lagi, Bulog akan memilih pola penunjukan langsung. Berdasarkan perjanjian dengan Rosoboronexport, yang menjadi mitra Bulog dari Rusia, pengiriman pertama senilai US$ 15 juta seharusnya sudah dilakukan paling lambat 1 Juli 2003.

Namun, karena perjanjiannya belum siap, pengiriman ditunda hingga akhir Juli. Dengan belum terpilihnya pemasok CPO, pengiriman ditunda lagi hingga batas pada akhir Agustus nanti.

Telkom Akuisisi Ariawest

Telkom akhirnya mengambil alih Ariawest Internasional. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia itu kini menguasai 100 persen saham di KSO Divre III Jawa Barat dan Banten. Akuisisi ini berdasarkan perjanjian jual-beli bersyarat 8 Mei 2002. Telkom mengambil saham Ariawest dari Aria Infotek, Mediaone International IBV, anak perusahaan AT&T Wireless, dan The Asian Infrastructure Fund.

Direktur Utama Telkom, Kristiono, mengatakan pengambilalihan ini menyelesaikan sejumlah masalah. Arbitrase di International Chamber of Commerce berhenti dan utang-utang Ariawest direstrukturisasi. "Telkom tak punya halangan lagi membangun infrastruktur jaringan, termasuk fixed wireless di Ja-Bar dan Banten," kata Kristiono.

Untuk mengakuisisi Ariawest, Telkom membayar tunai US$ 58,67 juta dan dengan surat utang (promes) sebesar US$ 109,1 juta. Sebesar US$ 20 juta sudah diba- yar saat penandatanganan jual-beli, sedangkan promesnya, yang bebas bunga, akan dibayar tiap semester selama sepuluh kali. Telkom juga akan menanggung utang Ariawest sebesar US$ 270 juta dengan fasilitas utang baru berjangka empat tahun. Total dana yang dikeluarkan Telkom untuk mengakuisisi Ariawest lebih dari US$ 463,81 juta.

Akrobat Obligasi Pemerintah

Likuiditas di dalam negeri diperkirakan akan semakin basah pada awal bulan ini. Pada Selasa kemarin, pemerintah mengumumkan pembelian kembali 14 seri obligasi negara yang jatuh tempo pada 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2006. Obligasi-obligasi tersebut akan dibeli kembali secara tunai melalui sistem lelang pada 5 Agustus mendatang.

Menurut Departemen Keuangan, ada 16 institusi keuangan-asing ataupun lokal-yang telah terdaftar sebagai peserta lelang. Departemen Keuangan tidak menyebut berapa besar dana yang dipersiapkan untuk lelang yang baru pertama kali diadakan sepanjang tahun ini. "Kami tidak mentargetkan jumlah. Kalau ada tawaran dan harga yang baik, tentu kami beli," ujar Menteri Keuangan Boediono. Dalam APBN tahun 2003, dana sebesar Rp 13,5 triliun telah dialokasikan untuk program buyback obligasi negara.

"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

Terima Kasih.