Pengumuman yang dilansir Transparency International Indonesia pada 7 Oktober 2003 itu sungguh memilukan. Indonesia adalah negara terkorup keenam dari 133 negara. Peringkat itu didasari nilai Indeks Prestasi Korupsi Transparency International 2003, yang dihasilkan dari 13 survei independen oleh lembaga survei internasional.
Memang bukan pertama kali ini Indonesia menyandang gelar itu. Tahun lalu, Transparency International—lembaga antikorupsi yang berpusat di Berlin, Jerman—menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 102 negara yang tidak korup di dunia. Peringkat hampir sama dianugerahkan kepada Indonesia dari Independent Committee Against Corruption, sebuah lembaga penelitian ekonomi independen asal Hong Kong.
Bukan rahasia lagi bahwa masalah korupsi di negeri "gemah ripah loh jinawi" ini memang parah. Tak jelas lagi siapa yang seharusnya memberantas korupsi dan siapa yang harus diberantas. Korupsi telah masuk ke semua lini kehidupan.
Menurut Jeremy Pope, mantan Direktur Eksekutif Transparency International, pemberantasan korupsi membutuhkan sistem nasional yang terintegrasi. Sistem dengan pendekatan holistik ini mengedepankan keterlibatan setiap pihak secara komprehensif. Pendekatan itu berupaya mempersempit ruang lingkup korupsi: setiap korupsi diupayakan menjadi tindakan yang "berisiko besar" tapi "beruntung kecil".
"Pemilihan umum merupakan kesempatan awal untuk mendapatkan politikus yang jujur, adil, dan serius dalam menangani pemberantasan korupsi," kata Pope, yang kini menjadi Kepala Pusat Riset dan Inovasi Transparency International.
Pada pengujung September lalu, wartawan TEMPO Ahmad Taufik dan Nurdin Kalim mewawancarai Pope, 65 tahun, yang tengah bertandang ke Jakarta. Berikut ini petikannya.
Bagaimana pemeringkatan negara terkorup itu dibuat?
Peringkat itu bukan buatan Transparency International sendiri, tapi didasari nilai indeks persepsi korupsi hasil sejumlah survei independen yang dilakukan oleh lembaga survei internasional. Transparency International kemudian mengolahnya dan menghasilkan daftar peringkat tersebut.
Lalu bagaimana validitas data survei itu?
Lembaga yang melakukan survei adalah The Institute for Management Development (IMD) Lausanne, The World Bank's World Business Environment Survey (WBES), The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hong Kong, dan Gallup International. Mereka bukan lembaga yang perlu diragukan. Mereka kredibel dan hasil kajiannya hingga kini menjadi acuan para investor dunia.
Apa kendala terbesar dalam memerangi korupsi di Indonesia?
Kendala terbesar itu ada pada upaya penegakan hukum. Indonesia telah membuat undang-undang antikorupsi, punya komisi antikorupsi, dan bahkan punya regulasi yang khusus dikeluarkan untuk memerangi korupsi. Tapi semua itu tidak bisa mengurangi korupsi. Malah bisa dikatakan korupsi di Indonesia kini telah menyebar dari pusat hingga daerah, merasuki partai-partai politik dan masyarakat sipil.
Nah, kegagalan pemimpin negeri ini memerangi korupsi itu telah mengecewakan masyarakat. Akibatnya, banyak orang di sini yang mengangankan kembalinya pemerintahan otoriter yang didominasi militer. Ini situasi yang sangat berbahaya. Apalagi jika masyarakat kemudian menyalahkan proses demokrasi akibat kesulitan hidup yang mereka derita.
Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi?
Indonesia perlu pemimpin yang kredibel, pemimpin yang bisa membuktikan bahwa dirinya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu, pemilihan umum merupakan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil, dan serius dalam memerangi korupsi.
Anda yakin itu akan berhasil? Pemilu 1999 dilaksanakan secara demokratis, tapi korupsi tetap ada.
Semua bergantung pada pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri. Upaya memerangi korupsi membutuhkan kerja sama semua pihak karena ini masalah yang berat dan membutuhkan waktu. Di beberapa negara, pemberantasan korupsi membutuhkan waktu puluhan tahun. Semuanya harus dijalani kalau kita mau serius memerangi korupsi.
Percayakah Anda bahwa korupsi telah menjadi budaya?
Saya tidak terlalu percaya. Korupsi itu bukan persoalan budaya semata. Korupsi adalah kejahatan yang melekat pada diri manusia. Kejahatan ini akan muncul pada masyarakat yang aturan-aturan politik, ekonomi, dan hukumnya tidak cukup kuat.
Tempo/Fernandez Hutagalung
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
