PERASAAN kecewa dan marah berkecamuk pada dua gadis cantik, Alma Levi dan adiknya, Lila Levy, ketika menerima surat pemecatan dari sekolahnya. Keputusan itu datang dari dewan disiplin Sekolah Menengah Negeri Henry Wallon di Aubervilliers, kawasan tepi kota Paris, pada Jumat dua pekan lalu, karena mereka bersikeras mengenakan jilbab. "Saya lebih dari marah. Saya merasakan ketidakadilan," kata Lila.
Sebenarnya, sudah hampir sebulan Alma, 18 tahun, dan Lila, 16 tahun, terpaksa belajar di rumah?sejak pengurus sekolah menjatuhkan hukuman skorsing lewat surat yang mereka terima pada 24 September silam. Dalam surat itu pengurus sekolah menilai kebiasaan Alma dan Lila mengenakan kerudung di sekolah bertentangan dengan pendidikan. "Kerudung Islami yang mereka (Alma dan Lila) pakai di dalam kelas dinilai sebagai sikap sok pamer," begitu pernyataan resmi pengurus sekolah Henry Wallon.
Skorsing berlanjut dengan pemecatan, dan meluaplah kegeraman Laurent Levy, ayah kandung kedua gadis itu. Levy adalah seorang pengacara keturunan Yahudi yang beristri perempuan Aljazair. Kedua anak gadisnya tertarik dengan agama ibunya dua tahun silam, dan mulai mengenakan jilbab setahun lalu. Meski keturunan Yahudi dan mengaku atheis, Laurent Levy membela sikap keagamaan anaknya. Ia menuduh kelompok kiri dan kanan garis keras sebagai "ayatullah sekularisme" yang berkhotbah tentang doktrin baru antitoleransi. "Dengan mengatakan mereka (Alma dan Lila) mempraktekkan ajaran agama sebagai sesuatu yang buruk, itu jelas menciptakan jalan untuk menimbulkan kekacauan," kata Levy.
Kini warga menjumpai momentum yang tepat untuk mempertanyakan kembali makna kebebasan di negeri itu. Gerakan Antirasial Prancis (MRAP), misalnya, punya pandangan khusus. "Keputusan pemecatan itu merupakan kekalahan buruk untuk sekularisme, kecerdasan, dan dialog," kata Mouloud Aounit, Presiden MRAP. Tapi salah seorang guru di Henry Wallon, Loris Castellani, menyatakan sekolahnya tak akan surut dari tekanan. Apalagi pemerintah sayap kanan Prancis mendukung keputusan pengurus sekolah Henry Wallon. "Peraturan itu harus dihormati setiap orang," kata Menteri Dalam Negeri Nicolas Sarkozy. Bahkan pemimpin oposisi Partai Sosialis, Francois Hollande, menyatakan hukum harus ditegakkan. "Kita kan hidup di negeri sekuler," katanya.
Sekularisme sebagai ideologi negara di Prancis muncul pada 1905, yang secara hukum memisahkan negara dan gereja. Sejak itu Republik Prancis menghentikan perlindungan terhadap agama mayoritas, Katolik. Tapi pemerintah mengizinkan berdirinya dewan Katolik, Protestan, dan Yahudi, yang menjamin berdirinya sekolah berciri tiga agama itu. Fasilitas inilah yang tak dimiliki kelompok muslim, yang umumnya imigran dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Padahal Islam kini merupakan agama kedua terbesar di Prancis dengan lima juta pemeluknya.
Kerepotan pun terjadi ketika penduduk muslim yang kuat memegang tradisi berjilbab menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri yang melarang penggunaan jilbab atas nama sekularisme. Tak mengherankan bila kasus pemecatan pelajar berjilbab sering terjadi di Prancis, bahkan hampir setiap tahun ajaran baru. Kasus pemecatan siswi berjilbab terbesar terjadi pada 1994, yakni 19 siswi didepak dari sekolah negeri.
Upaya menyelesaikan masalah ini bukannya tak ada. September silam berdiri sekolah menengah muslim pertama di Prancis yang dibiayai pemerintah sebagaimana sekolah swasta berciri agama lainnya. Sekolah muslim yang diberi nama Averroes itu?diambil dari nama filsuf Spanyol keturunan Arab pada abad ke-12?muncul setelah terbentuk Dewan Muslim Prancis pada April lalu atas inisiatif pemerintah. "Dewan ini dibentuk untuk memberikan hak warga muslim bersuara," kata Menteri Sarkozy. Pemerintah berharap sekolah muslim dapat membantu integrasi masyarakat muslim dengan warga kulit putih Prancis.
Repotnya, ada yang khawatir kemunculan sekolah muslim di Prancis justru mengisolasi masyarakat muslim dan buntutnya akan melahirkan radikalisme di kalangan pelajar muslim. "Kami menganut demokrasi, dan mereka (warga muslim) berhak membuka sekolah sebagaimana lainnya. Tapi demokrasi lemah di hadapan fundamentalisme," kata Jacqueline Costa-Lascoux, anggota komisi pemerintah urusan masyarakat muslim.
Sehelai kerudung, ancaman terhadap sekularisme. Sekadar paranoid? Atau sekularisme yang mengeras, kehilangan toleransi, sebagaimana dipraktekkan rezim militer Turki?
Raihul Fadjri (BBC, Christian Science Monitor, AP)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
