Indonesia kembali mendapat pinjaman lunak dari Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) sebesar US$ 3,27 miliar untuk jangka waktu tiga tahun ke depan. Pinjaman itu direncanakan guna membiayai pelbagai program di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, pemanfaatan energi dan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur. Menurut pejabat urusan program ADB, Shiladitya Chatterjee, sekitar 57 persen dari 30 proyek tersebut diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada juga program bantuan teknis senilai US$ 12 juta-14 juta per tahun khusus untuk mendukung paket ekonomi pasca-IMF-yang biasa disebut White Paper.
Sejak bergabung dengan ADB, Indonesia telah memperoleh sekitar 263 pinjaman, total bernilai US$ 19,096 miliar. Sekitar 62 pinjaman di antaranya masih aktif hingga akhir tahun lalu. Juga ada 433 bantuan teknis seharga US$ 200 juta.
U-IMV Buatan Daihatsu dan Toyota
Bila tak ada aral, mobil-mobil kecil (U-IMV) buatan dua produsen mobil terkemuka dunia, Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) dan Toyota Motor Corporation (TMC), segera akan memenuhi jalan-jalan macet di Indonesia.
Mobil itu akan dirakit di pusat produksi Daihatsu, yakni di PT Astra Daihatsu Motor, lalu dipasarkan pada 2004.
Kerja sama Daihatsu dan Toyota ini merupakan yang ketiga kalinya. Semula keduanya bekerja sama di Pakistan pada tahun 2000 dan Venezuela tahun 2001. Adapun U-IMV yang akan diproduksi itu dimaksudkan untuk menciptakan segmen baru di pasar otomotif Indonesia. Kombinasi teknologi serta kemampuan produksi Daihatsu dan Toyota-melalui U-IMV-diperkirakan akan memuluskan jalan ke arah segmen baru tersebut. Kedua produsen mobil ini sangat yakin, mobil kecil ciptaan mereka, selain menawarkan mutu terbaik, juga kompetitif secara global.
Kisruh Karyawan Lippo
Gara-gara direksi melarang mereka aktif di serikat pekerja, karyawan Bank Lippo yang tergabung dalam Serikat Kerja Karyawan Bank Lippo (SKKBL) mengadukan direksi ke Organisasi Buruh Sedunia (ILO) yang bermarkas di Jenewa. Mereka juga menuntut proses divestasi ditunda, hingga permasalahan ini selesai.
Menurut Sekjen SKKBL, Mukhlis, sejak dua bulan lalu seluruh jajaran direksi termasuk pimpinan cabang mengintimidasi karyawan agar mengundurkan diri dari serikat pekerja. Akibatnya, jumlah anggota menyusut drastis. Selain SKKBL, ada Serikat Karyawan Lippo Bank (Sekar Liba)-yang tersebar di cabang-cabang-dan Serikat Pekerja Bank Lippo (SPBL).
Kecuali SPBL, baik SKKBL maupun Sekar Liba baru terbentuk tahun ini. Karyawan merasa perlu membentuk serikat pekerja karena merasa kurang terlindungi hak-haknya. Namun, karena tak kunjung ada dialog, ketiga serikat pekerja akhirnya menggelar aksi keprihatinan dengan mengenakan baju hitam-hitam, akhir Agustus lalu.
Pihak direksi sempat memaksa agar baju hitam-hitam itu dilepas. Belakangan, anggota serikat pekerja diinterogasi, lalu diintimidasi supaya mengundurkan diri dari keanggotaan. Bahkan mereka dibatasi ruang geraknya. "Sambungan telepon langsung ke luar sudah dicabut. Komputer dan gerak-gerik kami sudah sangat diawasi," tutur Ketua Harian SKKBL, Zulkifli R. Rasjid, kepada TEMPO.
Pada puncaknya, direksi Bank Lippo memutasi puluhan karyawannya-yang pengurus serikat pekerja-secara sepihak. Ujung-ujungnya, kata Sekjen SKKBL, mereka malah dibujuk agar bersedia mengundurkan diri. Tapi karyawan bertekad menolak keputusan mutasi itu. Direksi justru bersikap sebaliknya: memajukan tenggat mutasi dari 1 November menjadi Senin 27 Oktober yang baru lalu. Tapi Agus Suyanto, Pejabat Hubungan Masyarakat Bank Lippo, membantah adanya intimidasi itu. "Manajemen memberi keleluasaan kepada karyawan untuk berserikat," katanya seperti dikutip Koran Tempo.
Divestasi Bank Lippo Gagal
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memutuskan, tidak ada pemenang dari divestasi Bank Lippo. Alasannya, untuk tender penjualan 52 persen saham pemerintah di PT Bank Lippo Tbk., harga yang ditawarkan ketiga calon pembeli sangat jauh di bawah harga dasar (floor price) yang Rp 591 per lembar saham.
Kepala BPPN Syafruddin Temenggung menduga, rendahnya penawaran itu karena calon pembeli memasukkan nilai aset yang diambil alih (AYDA) dalam penentuan harga. Ini berarti harga berdasarkan nilai buku dikurangi nilai AYDA. Akibatnya, menurut Syaf, harga itu bisa terpotong sekitar 40-60 persen.
Selain itu, juga tak ada calon pembeli yang kredibel. Dengan kata lain, nilai aset bank komersial yang memimpin konsorsium kurang sepadan dengan Bank Lippo. Para penawar adalah Konsorsium Eurocapital, Asia Limited, Swissasia Global, dan Summit Investment Limited. Belakangan, Swissasia Global menggandeng China Trust Bank asal Taiwan untuk memimpin konsorsium.
BPPN sendiri bersikukuh untuk mengejar target penjualan dengan penerimaan tertinggi. Karena itu, penjualan bank beraset Rp 23 triliun itu tak dipaksakan, apalagi sampai harus "mengorbankan prinsip". Hal senada pernah ditegaskan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Katanya, pemerintah bisa membatalkan tender jika tak ada calon yang tepat.
Pasir Laut ke Malaysia
Setelah ekspor pasir laut dihentikan sejak awal 2003, pemerintah akan membuka kembali ekspor yang dulu sempat menghebohkan itu. Namun kali ini tujuannya Malaysia, bukan Singapura. Menteri Perikanan dan Kelautan merangkap ketua tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut, Rokhmin Dahuri, mengungkapkan adanya kemungkinan itu, awal pekan lalu. Adalah Rini Soewandi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang berinisiatif menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura, dengan ketentuan ekspor akan dibuka lagi bila RI dan Singapura sepakat mengenai batas-batas wilayahnya.
Seperti diketahui, eksploitasi pasir yang membabi buta dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah telah dijadikan pertimbangan utama untuk larangan ekspor tersebut. Jadi, kalaupun ekspor pasir ke Malaysia terlaksana juga akhirnya, pemerintah berjanji tidak gegabah.
Ekspor akan diperketat dengan banyak persyaratan, antara lain wajib lapor ekspor ke instansi berwenang untuk mencegah perbedaan pencatatan antara instansi kepabeanan Indonesia dan Malaysia.
Harga jual pasir ke Malaysia cukup menjanjikan, sekitar US$ 3 per meter kubik, plus dana rehabilitasi lingkungan US$ 0,2 per meter kubik. Rokhmin berpendapat, berdagang pasir dengan Malaysia jelas menguntungkan, walaupun sejauh ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Departemen Perindustrian.
Para pengamat lingkungan juga mewanti-wanti pemerintah supaya memperhitungkan untung rugi eksploitasi pasir laut secara matang, agar pengalaman pahit dengan Singapura tidak terulang.
Nota Kesepahaman Blok Cepu
Exxon dan Pertamina dipastikan akan menandatangani nota kesepahaman mengenai perpanjangan pengelolaan Blok Cepu pada 2004. "Akhir tahun ini sudah harus selesai pembicaraannya, sehingga targetnya Januari nanti nota itu sudah bisa ditandatangani," kata Direktur Utama Pertamina, Ariffi Nawawi, usai salat Jumat di Masjid Istiqlal pekan lalu.
Jika target itu tercapai, diharapkan lapangan kaya minyak di Cepu itu sudah akan bisa dikembangkan dan berproduksi. Ariffi sendiri sangat berharap rencana ini tidak meleset. Sebab, jika pembicaraan belum juga tuntas, soal ini akan tergusur dari agenda banyak pihak di pemerintahan dan parlemen. Soalnya, mereka akan lebih sibuk dan terfokus pada perhelatan pemilu, April tahun depan. "Padahal masalah ini memerlukan persetujuan pemerintah dan DPR," ujarnya.
Konsekuensi dari penandatanganan nota itu, kata Nawawi, Pertamina harus membayar 50 persen dari total nilai investasi yang dibutuhkan sejumlah US$ 148 juta. Ia juga menyatakan bahwa saat ini kondisi keuangan perusahaannya siap untuk pembayaran itu. "Karena tidak harus langsung, bisa bertahap," katanya sambil mengatakan bahwa sumber dana itu akan diambil dari kas perusahaan, pinjaman baru, ataupun penerbitan obligasi.
Saham BRI Laris Manis
Penawaran perdana 30 persen saham PT Bank Rakyat Indonesia diperkirakan mencatat kelebihan pesanan sebanyak tujuh kali. Saham dengan tawaran diskon 3 persen itu diperebutkan sedemikian rupa, sehingga dalam tempo 20 menit sejak kantor kas dibuka, jatah untuk nasabah sebanyak 210 juta lembar saham langsung tersapu habis. Ledakan peminat menyebabkan antrean mengular di kantor cabang khusus BRI II, kawasan Sudirman, Jakarta, sejak pukul 06.00. Banyak yang kecewa karena tidak kebagian.
Penawaran saham BRI dilakukan serentak di 54 cabang BRI yang ditunjuk di seluruh Indonesia. Kisaran harga per saham yang ditetapkan mencapai Rp 700 sampai Rp 875. Harga final baru bisa diketahui pada 29 Oktober di Jakarta-bersamaan dengan tanggal 28 Oktober di Amerika Serikat-setelah berakhirnya masa road show di negara itu.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
