Politik Ekonomi Kerakyatan Pengarang: Prof. Sarbini Sumawinata Penerbit:PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Maret 2004 Halaman: 316 + xiii
Kerakyatan adalah inti perjuangan para pendiri bangsa seperti Tjokroaminoto, Sukarno, Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka. Kerakyatan, kata Sutan Sjahrir dalam Sosialisme, Indonesia, Pembangunan (Leppenas,1982), suatu penghayatan dan penegasan bahwa kita selamanya menjunjung tinggi dasar dan asas persamaan derajat manusia. Sejalan dengan itu, dalam Politik Ekonomi Kerakyatan, Sarbini Sumawinata menawarkan: kerakyatan adalah satu perangkat gagasan yang mengandung cita-cita tentang hari depan bangsa, dapat bertahan dan berlaku untuk jangka panjang.
Berjiwa kerakyatan, membela rakyat, mengangkat derajat kehidupan rakyat, membebaskan rakyat dari pemerasan, ketakutan, kemiskinan, dan keterbelakangan—itulah aktualisasi kerakyatan menurut Sarbini. Sarbini sebenarnya "orang ekonomi": pendidikan ekonomi di Universitas Harvard, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat; guru besar Ilmu Ekonomi UI, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dua periode, mantan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS), dan tetap aktif menulis editorial di buletin ekonomi Business News (berdiri sejak 1957). Tapi pikirannya menjangkau faktor-faktor non-ekonomis, bahkan politik, dan kebudayaan.
Gagasan itu terus diperjuangkannya hingga hari ini, gagasan yang juga ditemui pada buku yang disunting Sjahrir, Menuju Masyarakat Adil Makmur (1989), buku khusus untuk menghormati 70 tahun Sarbini. Di mata Sjahrir, ia "mampu dengan tajam melihat masalah pokok yang ada dan dihadapi proses perekonomian dan… menawarkan cara mengatasi masalah tersebut… tema yang selalu menonjol dalam karangannya adalah perhatiannya yang amat besar pada keadilan ekonomoi dan sosial." (Sjahrir et al, 1989)
Ekonomi kerakyatan Sarbini sangat sistematis, setidaknya bila dibandingkan dengan jualan banyak partai politik dan calon presiden/wakil presiden dalam Pemilu 2004 ini. Ekonomi kerakyatan merupakan perumusan interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur, dalam bentuk strategi dan program pembangunan. Dana dan daya harus dipusatkan pada perbaikan nasib rakyat yang dalam keadaan material maupun spiritual terbelakang (hlm. 182). Dan itu berarti pembangunan desa, tempat lebih dari 80 persen rakyat Indonesia hidup. Ada 10-15 persen di antaranya kaum berada, lebih dari 80 persen serba kekurangan.
Sarbini menekankan bahwa orientasi ekonomi kerakyatan pada pasar dalam negeri, bukan pada industrialisasi yang berorientasi ekspor maupun substitusi impor. Perkotaan memerlukan pembangunan yang lebih pesat dan lebih maju—khususnya industrialisasi. Tapi sifat maupun arah industrialisasi itu berorientasi pada dukungan penyediaan kebutuhan bagi pembangunan besar-besaran di pedesaan melalui lembaga ekonomi koperasi. Dan ekonomi kerakyatan memberikan dimensi lain: pembangunan di bidang politik, sosial, dan budaya, di samping pembangunan politik. Ya, Sumantri mengajukan transformasi struktural dualitas desa dan kota, warisan struktur ekonomi kolonial dan feodal.
Buku ini juga memfokuskan pada analisis masalah dan solusi multikrisis akibat kekuasaan Soeharto dan Orde Baru selama 32 tahun. Kekuasaan yang menghancurkan cita-cita dan jiwa kerakyatan para founding fathers. Kekuasaan yang memenjarakan Sarbini tanpa pengadilan selama 888 hari, dengan tuduhan aktor intelektual Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).
Tapi problem sebuah gagasan yang keras kepala adalah soal siapa yang harus menjalankannya. Inilah buku petunjuk untuk bergerak, guidance-for-action sekaligus call-for-action. Bila Sarbini memiliki dan mengukuhkan kekuatan politik (melalui partai politik atau revolusi sosial), tentu "mudah" menjalankan gagasan praktis itu. Namun, bila berharap kekuatan politik lain menjalankannya, risikonya Sarbini kecewa—mungkin ia dipakai seadanya atau hanya dijadikan jargon kosong.
Tentu Sarbini paham, karya besar Marx dan Engel butuh seorang Lenin atau Mao yang percaya pada "kebenaran" rumusan teoretisnya. Anthony Giddens dengan proyek The Third Way memerlukan Tony Blair, Perdana Menteri Inggris sekarang, aktor pelaksana gagasan cemerlangnya. Jadi, siapa yang akan menjalankan "cetak biru" ekonomi-politik kerakyatan Sarbini? Pertanyaan tersebut menggantung ketika kita selesai membaca buku ini. Apalagi mengingat Sarbini berumur 86 tahun pada 20 Agustus 2004. Kitakah? Atau karya ini akan berakhir sunyi di ruang kuliah, seminar, dan perpustakaan, layaknya takdir sunyi yang menggulung Sutan Sjahrir, PSI, dan ideologi sosialisme kerakyatan di tengah gelombang perubahan Republik yang melupakan rakyatnya sendiri.
M. Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
