?Pada masanya nanti, ketika tak ada lagi era orang kuat di Indonesia, calon presiden seharusnya berkampanye sebelum dipilih oleh MPR.? Kata-kata ini keluar dari bibir A. Dahlan Ranuwiharjo dalam sebuah seminar di Kampus Universitas Indonesia, awal April 1990.
Gagasan ini menggema, lalu bersahut-sahutan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Rachmat Witoelar, beranggapan boleh-boleh saja fraksi di MPR memperkenalkan calonnya sebelum sang calon dipilih lewat sidang umum. Tapi perihal boleh-tidaknya calon presiden mengkampanyekan programnya ke masyarakat tetap menjadi perdebatan. Keberatan pertama meluncur dari Presiden Soeharto, satu-satunya kandidat kuat presiden untuk kesekian kalinya di Indonesia.
Menurut Soeharto, presiden adalah mandataris MPR. Jadi, kalau seorang calon presiden berkampanye, itu berarti tidak melakukan keputusan MPR, tapi keputusannya sendiri.
Tapi, ketika presiden dipilih langsung seperti sekarang, ucapan Dahlan Ranuwiharjo menemukan tempat bersemainya. Bahkan Komisi Pemilihan Umum membuat jadwal dan aturan soal kampanye, lengkap dengan sanksinya segala macam. Jadilah kelima pasangan calon presiden- wakil presiden menghilir-mudiki Indonesia, meneriaklantangkan program-programnya. Termasuk jualan kecap lewat debat kandidat dan iklan di berbagai media massa. Semoga benar kata Dahlan Ranuwiharjo, era orang kuat sudah berlalu. Dan anak bangsa semakin cerdas, tak mau beli kucing dalam karung.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
