Pemerintah Belanda memang sangat mematuhi pandangan tokoh liberal Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872). "The government is no judge of science and art." Pandangan ini tak hanya menetapkan bahwa negara menjamin kebebasan seni dan ilmu pengetahuan, tapi juga menyediakan keuangan. Realisasinya baru terwujud pada 1954. Ketika itulah pemerintah Belanda mulai menyubsidi tari.
Subsidi ini diatur dalam Law on Specific Cultural Policy yang diciptakan pada 1933. Undang-undang ini mengharuskan kementerian pendidikan, budaya dan ilmu pengetahuan bertanggung jawab terhadap kondisi penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan nilai-nilai sosial geografis yang mempengaruhi terciptanya ekspresi artistik dan karya seni.
Pelaksananya bernama Raad voor de Kunst (semacam dewan kesenian) pada 1947, yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap kebijakan budaya yang diputuskan kementerian. Pada 1993, dewan ini berubah nama menjadi Raad voor Cultuur, terdiri dari 25 aktivis seni yang dipilih kerajaan.
Lewat rekomendasi dewan, saat ini pemerintah menyubsidi 13 kelompok tari dengan dana 20 juta euro per tahun untuk satu periode selama empat tahun. Jatah jangka panjang ini diberikan untuk kelompok tari di tiga kota besar dan sisanya disebar ke beberapa daerah.
Di Amsterdam, dana diberikan antara lain kepada Het Nationale Ballet, Kriztina de Châtel, dan Truus Bronkhorst & Marien Jongewaard. Di Den Haag untuk The Nederlands Dans Theater. Di Rotterdam kepada Scapino Ballet. Adapun di kota kecil lainnya seperti Groningen, diberikan kepada Galili Dance dan Introdans yang berlokasi di Arnhem.
Subsidi juga diberikan Fonds voor de Podiumkunsten (dana untuk seni pertunjukan) untuk program mendadak, proyek seni, uang bantuan, dan kunjungan internasional. Beberapa pemerintah daerah di kota besar seperti Rotterdam, Amsterdam, dan Den Haag juga mengucurkan dana. Total sekitar 7,7 juta euro dihabiskan kota-kota ini untuk membiayai tari setiap tahun. Di luar itu, masih ada pihak swasta yang bersedia membantu, mulai dari Prins Bernhard Fonds, VSB-Fonds, dan Philip Morris. Sebagai gambaran, pemerintah menghabiskan lebih dari 2,5 juta euro untuk membiayai 135 kelompok tari pada 1996.
Konsekuensinya, pertunjukan harus terbuka lebar untuk umum. Tiket dijual murah dan setiap kelompok tari diharuskan melakukan pementasan keliling. Tak mengherankan jika pembangunan gedung pertunjukan sudah dimulai sejak 1950-an. Puncaknya bisa dilihat dengan penyempurnaan Gedung Het Muziektheater di Amsterdam, yang memiliki 1.600 kursi. Setahun kemudian Den Haag menyusul. Dibangunlah ruang khusus di Ne-derlands Dans Theater yang dirancang untuk pertunjukan tari internasional. Tak ketinggalan Rotterdam yang memiliki gedung berkapasitas seribu kursi.
Gedung-gedung ini tak pernah sepi. Untuk periode 1989-1997, pengunjung naik 31 persen menjadi hampir 15 juta orang per tahun untuk keseluruhan tontonan seni pertunjukan. Penonton tari memang tak sebanyak teater. Tercatat hanya naik 11 persen, mencapai jumlah 3810 pada akhir 1997. Pertambahan ini banyak terjadi di pertunjukan tari modern, sementara balet klasik menurun 17 persen.
Dengan fasilitas mapan ini, tak mengherankan jika Belanda memiliki rangkaian festival yang diperhitungkan secara internasional. Yang tertua adalah Holland Festival yang berlangsung pada 1947 dengan penampilan George Balanchine dan Martha Graham, disusul Pina Bausch pada awal 1980-an.
Beberapa festival yang lebih kecil tak kalah tenar. Muncul festival De Stap di Utrecht pada 1978, yang berganti nama menjadi Springdance Festival pada 1984. Pada 1986 hadir CaDance Festival di Den Haag secara dua tahunan. Setahun kemudian Holland Dance Festival memisahkan diri dari Holland Festival dan pindah ke Den Haag.
Situasi ini menjadi humus tebal bagi tumbuhnya hutan tari di Belanda. Setiap tahun tampil sekitar 200 koreografi dengan mempekerjakan sekitar 650 penari. Bandingkan dengan Indonesia, yang saking minimnya penari sering saling meminjam anggota saat pertunjukan. Sangat wajar jika kondisi ini mendorong munculnya banyak penari dan koreografer asing di Belanda. Namun, dengan adanya Uni Eropa, keberadaan warga asing di dunia tari mulai menurun karena kini pelajar tari dari non-Uni Eropa dikenai biaya lebih tinggi dari warga Eropa.
Kondisi menggiurkan ini tentu masih jauh dari jangkauan Indonesia yang kurang memiliki perhatian serius di bidang seni. Apalagi untuk tari kontemporer, yang sebenarnya sudah muncul sejak 1960-an. Selama ini subsidi pemerintah lebih diperuntukkan bagi kegiatan seni yang berpeluang turistik. Jalan panjang masih terbentang jauh untuk mendapatkan jaminan dana untuk berkreasi.
F. Dewi Ria Utari
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
