Makarim Wibisono Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi internasional lain di Jenewa.
Arsitektur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dirancang pada 1945, seusai Perang Dunia II, mulai goyah kerangkanya: serangan koalisi dilakukan tanpa menunggu otorisasi Dewan Keamanan. Ketidakberdayaan Dewan Keamanan mengatasi konflik di Timur Tengah dan menjamurnya konflik di Afrika serta belahan dunia lain menambah keyakinan bahwa rancang bangun DK PBB perlu direnovasi. Tugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sesuai dengan amanat Piagam PBB dalam konstelasi politik global abad ke-21, tak mampu dijalankan DK PBB dengan baik.
Maka, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan lantas membentuk High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, yang bertugas merumuskan rekomendasi kepada Sekjen PBB. Dipimpin Anand Panyarachun, mantan PM Thailand dan beranggotakan 16 tokoh dunia seperti Yevgeny Primakov, Qian Qichen, Gareth Evans, dan Enrique Iglesias, panel di atas telah membuat laporan berjudul A More Secure World: Our Shared Responsibility. Diumumkan di Markas Besar PBB, New York, 2 Desember 2004, berisi 101 rekomendasi.
Cakupan rekomendasi tersebut amat luas meliputi langkah-langkah yang perlu diambil guna menangani masalah keamanan, pemberdayaan PBB, usaha memperkuat penegakan international rule of law serta mengusahakan agar umat manusia dapat hidup ke depan dengan lebih aman. Rekomendasi komprehensif ini disusun atas dasar persepsi ancaman yang dibayangkan dan dikelompokkan ke dalam enam clusters yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu ancaman sosial-ekonomi, persaingan dan konflik antarnegara, konflik internal seperti perang saudara, meluasnya senjata pemusnah massal, terorisme, dan kejahatan transnasional.
Yang memancing perhatian publik terbesar adalah pengakuan Panel bahwa DK PBB perlu direnovasi. Perhatian ini amat wajar mengingat lembaga ini memiliki keputusan yang mengikat anggota PBB (legally binding). Panel mengusulkan dua model untuk dipertimbangkan. Model A menambah enam anggota tetap DK PBB tanpa wewenang veto serta tiga anggota tidak tetap berasal dari berbagai kelompok regional yang ada. Model B menambah delapan kategori baru anggota tidak tetap yang bertugas selama empat tahun dan menambah satu negara anggota tidak tetap biasa dengan masa tugas dua tahun tanpa adanya anggota tetap yang baru.
Bila model B yang dijalankan dampaknya akan dirasakan hanya secara kuantitatif saja tetapi tak secara kualitatif. Hal ini pernah dilakukan pada 1961 dengan menambah anggota tidak tetap sehingga anggota DK PBB berubah dari 11 menjadi 15. Jika model A yang dipilih, secara kualitatif keterwakilan negara-negara berkembang sebagai anggota tetap terjamin. Meskipun tanpa veto, kehadiran mereka dapat mengimbangi lima anggota tetap lainnya.
Terbetik berita, beberapa negara seperti Jerman, Jepang, India, Brasil, dan Afrika Selatan disebut-sebut dalam pembahasan Panel sebagai bakal calon anggota tetap baru DK PBB. Hal ini membingungkan karena untuk dapat bekerja secara efektif dan otoritatif, komposisi baru DK PBB harus dapat mencerminkan realitas politik dunia abad ke-21. Keterwakilan negara-negara Islam sama sekali tak tecermin dalam wacana baru tersebut, padahal luas dipahami adanya adagium "no legitimacy without representation".
Penyebutan negara-negara calon anggota baru DK PBB tanpa alasan dan kriteria yang jelas sama saja dengan menempatkan kereta di depan kuda (putthe cart before the horse) alias amat membingungkan. Duta Besar Paolo Fulci, wakil tetap Italia di PBB, pernah berargumen begini di depan Kelompok Kerja Reformasi PBB: bila Jerman dan Jepang masuk menjadi anggota tetap DK PBB yang baru, mengapa Italia tidak? Menurut Paolo Fulci, jika Jepang memiliki Hirohito dan Jerman memiliki Hitler, Italia juga memiliki Mussolini, dan ketiganya sama-sama kalah dalam Perang Dunia II. India dipilih karena kemampuan nuklirnya, mengapa Pakistan yang memiliki hal yang sama tak disebut?
Kalau kemampuan membayar sumbangan keuangan menjadi tolok ukur, sumbangan Italia lebih besar dari sumbangan Prancis. Perlu diingat bahwa kondisi ekonomi suatu negara bisa naik-turun. Apakah dengan demikian keanggotaan tetap DK PBB dapat menjadi fleksibel? Bagaimana dengan pengertian anggota tetap bila ada anggota yang keluar dan masuk sesuai dengan fluktuasi kemampuan keuangannya? Bisakah keanggotaan Prancis dan Inggris ditukar oleh Korea Selatan dan Meksiko bila kondisi ekonomi mereka melesat jauh melewati negara-negara Eropa tersebut?
Menurut para pendiri PBB, raison d' etre dari keanggotaan tetap DK PBB adalah agar keterlibatan aktif negara-negara adikuasa dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional bisa terjamin. Apakah pengertian adikuasa dalam konteks baru di abad ke-21 tidak menyangkut negara-negara yang berpenduduk terbesar di dunia? Wajarkah negara berpenduduk terbesar ketiga di dunia berada di luar keanggotaan tetap DK PBB? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang logis.
Karena itu, sudah tiba saatnya DK PBB mulai direnovasi agar mampu menjawab tantangan baru dunia. Bila dunia ingin mengembalikan fungsi DK PBB sebagai lembaga yang menjalankan sistem collective security yang efektif dan otoritatif, HUT PBB ke-60 pada 2005 adalah momentum yang tepat. Apalagi, sedang direncanakan adanya konferensi tingkat tinggi untuk mengkaji Millennium Development Goals pada September 2005, yang akan dihadiri para kepala negara.
Agar tak mengulangi kesalahan dalam mereformasi PBB di masa lalu, perlu dicamkan dengan saksama bahwa DK PBB hanya akan dapat bekerja secara efisien dan efektif apabila ada usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan keterwakilan (representation) dan persamaan (equality).
Sesungguhnya, semua ini bersumber pada roh demokrasi di arena politik tingkat global.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
