BUKU berjudul Infrastructure Development in Indonesia itu telanjur terbuka. Di dalamnya, perluasan Bandar Udara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, termasuk yang bakal dijual ke investor swasta, baik lokal maupun asing. Namun agaknya pemerintah tak ingin proyek yang sangat menguntungkan itu lepas ke swasta.
Tak sempat diralat, proyek senilai US$ 94 juta (Rp 846 miliar) itu dihapus dari daftar karena akan digarap sendiri oleh perusahaan negara Angkasa Pura I. "Itu semata-mata kesalahan teknis," kata Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, ketika berkunjung ke Tempo, Kamis pekan lalu. "Sudah diputuskan siapa yang menggarap, yaitu Angkasa Pura I."
Namun, bukan itu yang jadi bunga-bunga pembicaraan di Makassar maupun di sela-sela Konferensi Internasional Infrastruktur di Jakarta. Beredar kabar tak sedap: pembangunan proyek yang akan menjadikan Makassar pusat Indonesia timur ini diatur agar jatuh ke PT Bumi Karsa, perusahaan milik Ahmad Kalla, adik Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.
Sumber Tempo mengatakan, dalam tiga-empat kali rapat mengenai pembangunan Bandara Hasanuddin, Jusuf Kalla meminta kontraktor dipilih melalui tender. Tapi, berkali-kali pula dia menekankan supaya mengutamakan perusahaan lokal. Jusuf membantah kalau Bumi Karsa akan mengerjakan perluasan Hasanuddin. "Tender saja belum, kok," katanya.
Pengusaha yang besar di Indonesia Timur dan kini jadi wakil presiden RI itu membantah pesannya punya maksud lain. "Penekanan sih tidak," katanya. "Hanya mengingatkan agar perusahaan lokal dilibatkan supaya tak sekadar menjadi penonton." Apalagi, katanya, jika perusahaan lokal itu mampu membangun dengan biaya lebih murah.
Dia tak mengatakan, di Makassar hanya Bumi Karsa yang mampu melaksanakan perluasan Hasanuddin. "Tapi coba tunjukkan, perusahaan mana di Makassar yang lebih besar dari Bumi Karsa," katanya. Diakuinya, Bumi Karsa, yang sudah 25 tahun terlibat berbagai proyek pembangunan bandara kecil dan besar, berminat terhadap proyek perluasan Hasanuddin.
Sebelumnya, Bumi Karsa pernah ikut membangun Bandara Frans Kaisiepo di Biak, Irian Jaya Barat, Bandara Hasanuddin, Soekarno-Hatta, dan beberapa bandara lainnya. Sedangkan proyek perluasan Hasanuddin ini sudah terkatung-katung sejak 1993.
Kepala Divisi Personalia dan Umum Angkasa Pura I, Herry Sikado, mengatakan krisis moneter menyebabkan pembangunan terminal, apron (tempat parkir pesawat), dan landas pacu macet. Dari tiga paket pembangunan, hanya sistem kontrol penerbangan dengan nilai proyek Rp 500 miliar yang berjalan dan selesai pada akhir 2004.
Direktur Keuangan Angkasa Pura I, Laurensius Manurung, mengatakan pembangunan akan dibagi dua. Terminal, apron, dan landas pacu, yang memakan biaya Rp 400 miliar, akan selesai pada 2006. Pengerjaan tahap kedua adalah memperluas apron, jalur pacu, dan runway, dengan biaya Rp 444 miliar.
Angkasa Pura I mengaku punya dana Rp 100 miliar. Kekurangannya akan dipinjam dari bank berupa bridging finance. Pinjaman bank itu akan ditutup dengan menerbitkan obligasi atau instrumen lain di pasar modal. Saat ini, kata Laurensius, mereka sedang melakukan tender konsultan perencana dan pembersihan area. Laurensius tidak tahu apakah Bumi Karsa ikut dalam proyek itu. "Tender baru akan dilakukan, tidak ada penunjukan langsung," katanya.
Bandara Hasanuddin kini memang makin sesak. Lahan parkir pesawat berdaya tampung maksimal 19 unit selalu penuh. Pada jam-jam sibuk, kapal terbang itu terpaksa parkir sesaat di taxi way. Setiap hari, pesawat naik-turun di bandara itu mencapai 110 kali dengan jumlah penumpang 10-11 ribu orang.
Hatta Rajasa mengatakan, jumlah penumpang tumbuh 30 persen menjadi sekitar tiga juta orang pada 2004. Angka itu menakjubkan, karena tadinya diperkirakan jumlah itu baru akan terjadi pada 2007. Pada 2009, Hatta Rajasa memperkirakan 7 juta penumpang akan keluar-masuk Hasanuddin. "Karenanya membangun Hasanuddin sangat menjanjikan," tambahnya.
Dari jutaan penumpang itu, sekitar 60 persen menggunakan bandara ini sebagai jalur transit ke tujuan akhir. Tak salah kalau Hasanuddin kemudian diproyeksikan menjadi gerbang utama ke Indonesia timur. Tapi, menurut Hatta, tak perlu dana triliunan membangun Bandara Hasanuddin.
Tadinya, dana yang diperlukan sekitar Rp 1,8 triliun. Sebesar Rp 1,4 triliun untuk membangun terminal, apron, dan taxi way, dan Rp 400 miliar untuk memperpanjang landas pacu. Biaya Rp 1,4 triliun kemudian diperas menjadi hanya Rp 844 miliar dengan menekan tarif dan efisiensi biaya.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
