Bagaimana sikap Departemen Kehutanan atas kasus Kapal MV Mirna?
Saya sudah mengirim surat dua kali ke Kepala Staf Angkatan Laut agar masalah MV Mirna diserahkan kepada Dinas Kehutanan. Sebab, masalah itu termasuk agenda 100 hari pemerintah. Jadi, harus selesai. Tapi, yang jadi soal, cukong-cukongnya licin dan jaringannya luas baik nasional maupun internasional.
Apa isi surat yang Anda kirim?
Saya meminta agar masalah kapal Mirna diserahkan ke Departemen Kehutanan untuk diproses. Beberapa waktu lalu ada utusan (dari Danlantamal) datang, hanya belum ketemu. Kita berharap ada serah-terima.
Saya kirim surat kedua sudah dua minggu yang lalu (sebelum diwawancarai Tempo, 24 Desember 2004). Tapi belum ada balasan.
Anda tahu ada surat keterangan sahnya hasil hutan palsu dari Departemen Kehutanan?
Tak ada istilah SKSHH terbang. Itu hanya bahasa-bahasa yang melegitimasi kejahatan. Kenapa kapal dari Papua harus dibawa ke Surabaya? Itu permainan juga. Menurut aturan, harus kembali ke pelabuhan awal, lalu dibongkar dan dihitung kembali. Tapi mereka tak mau ke pelabuhan tujuan. Dikatakan tujuannya ke Surabaya, tetapi di laut mereka bisa belok ke mana suka. Sampai saat ini pemerintah selalu bilang tak ada ekspor gelondongan atau kayu olahan gergajian keluar. Tetapi tiap hari 500 truk masuk ke Malaysia. Itu juga ilegal. Jadi, pada saat ditangkap, tidak ada surat, kemudian datang surat itu pun tetap ilegal. Kalau ada yang bisa membuatkan SKSHH, berarti orang itu layak diperiksa.
Adakah pejabat Departemen Kehutanan yang sudah diperiksa?
Belum. Tapi jika ada pihak Dephut yang terlibat masalah ini, dia sudah ditindak dan dipecat.
Apakah kasus Mirna merupakan modus baru?
Ini bukan pola baru. Modusnya amat bervariasi karena mereka sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun. Ini kejahatan yang luar biasa rapi terorganisasi dengan melibatkan banyak sekali pihak. Boleh dikatakan semua institusi pemerintahan, kenegaraan, itu dirusak mereka.
Bagaimana Anda melihat langkah TNI AL yang proaktif dalam penyelidikan kasus Mirna?
Nah, (justru) ada apa ini? Ini yang saya sayangkan. Semua perangkat hukum harus konsisten membangun sifat saling percaya. Jangan salah satu unsur pemerintah tidak percaya dengan unsur lain. Kepentingan kita hanya satu: pencurian kayu harus hilang. Cukong-cukong harus ditangkap, lalu kerugian dikembalikan kepada negara agar bisa digunakan masyarakat lagi. Kami juga berharap hukumannya berlapis.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
