Tawaran datang riuh-rendah untuk membangun Nanggroe Aceh Darussalam yang luluh-lantak oleh bencana. Mereka tak hanya datang dari dalam negeri, juga nyelonong dari luar negeri. Namun, menurut Sujana Royat, Ketua Tim Pelaksana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pembangunan di Aceh belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemerintah masih berkonsentrasi menyelesaikan tahap tanggap darurat, seperti pembersihan sampah dan puing. "Sebagian lagi baru memulai tahap rehabilitasi," ujarnya.
Tentu saja ada beberapa kegiatan awal pada tahap rehabilitasi, seperti pembangunan jalan. Ini sangat mendesak dilakukan untuk memudahkan distribusi bantuan. "Prioritas yang lain adalah membuat fasilitas air bersih, sanitasi, persampahan, rumah semi-permanen, dan sarana pendidikan," kata Sujana, yang juga Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Junius Hutabarat, menjelaskan sarana jalan yang akan dibangun dalam tahap rehabilitasi di antaranya jalan menuju bandara dan jalan penghubung antardaerah yang terputus, termasuk jembatan. Sedangkan rumah semi-permanen atau barak untuk relokasi pengungsi pada tahap pertama akan dibangun untuk 54.500 jiwa pada 39 desa. Pembangunan sarana ini juga dilengkapi sarana dapur umum, air bersih, dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK). "Bangunan semi-permanen ini diproyeksikan bisa bertahan dalam satu-dua tahun," ujar Junius.
Semua pekerjaan itu, kata dia, ada yang dikerjakan oleh badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi, seperti PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. Ada juga rehabilitasi yang dikerjakan Pemerintah Daerah Aceh. Sedangkan tenaga kerjanya direkrut dari masyarakat yang dibayar dan Tentara Nasional Indonesia.
Perihal dana rehabilitasi, Sujana mengatakan ada yang diambil dari dana pemerintah (on budget) dan bantuan dari non-pemerintah (off budget). Dana dari pemerintah itu sendiri sebenarnya tidak semuanya berasal dari anggaran pemerintah. Ada pula sumbangan dari negara donor yang disalurkan melalui pemerintah. Sedangkan dana non-pemerintah disalurkan langsung untuk rehabilitasi Aceh melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Hingga kini, belum ada angka pasti berapa dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan Aceh dan sekitarnya. Angka sementara sesuai dengan laporan dari tiap-tiap departemen teknis yang terjun langsung merehabilitasi wilayah itu mencapai Rp 35,7 triliun. Besarnya kebutuhan dana ini termasuk pembangunan Aceh pada tahap rekonstruksi, yang diproyeksikan akan dimulai tahun ini juga hingga 2009.
Sebelum masuk tahap rekonstruksi, pemerintah menyiapkan rencana induk pembangunan Aceh yang meliputi perancangan tata ruang dengan konsep zonasi, yaitu penentuan kawasan yang diberi fungsi-fungsi khusus. "Semua rencana pembangunan Aceh nantinya harus menyesuaikan dengan konsep ini," kata Sujana. Konsep tata ruang yang kini tengah digodok pemerintah itu, menurut Sujana, diperkirakan akan selesai dua pekan yang akan datang.
Tahap selanjutnya, yaitu proyek rekonstruksi, rancangannya sedang disiapkan oleh departemen teknis. Rancangan itu memprioritaskan terutama pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air, perumahan, dan telekomunikasi. Dan pelaksana proyek-proyek ini nanti akan ditenderkan. Pemerintah juga akan mengembalikan hak investor swasta yang usahanya terkena bencana, serta membuka peluang investasi swasta baru.
Taufik Kamil
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
