SETAHUN lalu ada kabar intel bakal "masuk desa". Maksudnya, jaringan intelijen bukan cuma bermain di pusat kekuasaan seperti Jakarta. Para agen rahasia itu bakal menyelinap ke semua provinsi. Bahkan, sewaktu A.M. Hendropriyono menjadi bos Badan Intelijen Negara (BIN), lembaga itu sempat berancang-ancang membentang sayap di sejumlah daerah.
Namun, belum lagi gagasan itu berkembang, Hendropriyono lebih dulu menuai kritik dari kiri dan kanan. Banyak yang khawatir, BIN bakal menjadi badan super yang mengurusi pelbagai masalah lokal sampai nasional. Padahal, "Itu bukan barang baru," ujar Hendropriyono, setahun silam. Intelijen nasional, kata dia, sudah bekerja di daerah sejak zaman revolusi. Tapi, sampai Hendro melepas ja-batan, kabar cabang BIN itu pun tak jelas ujungnya.
Ide itu memang sempat meletik tiga tahun silam. Saat itu, setelah Indonesia dihajar teror bom di Kuta, Bali, Presiden Megawati meneken Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002, agar gerak operasional intelijen bisa diatur oleh Kepala Badan Intelijen Negara. Diharapkan, semua lembaga intel bisa menjadi satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia.
Dari sinilah rupanya kabar BIN akan membangun kerajaan intel sampai ke daerah muncul ke publik. Tapi rencana itu sendiri tak berjalan mulus. Hendropriyono pernah menyebut kabar itu sebagai "pepesan kosong". Soalnya, sampai sekarang belum ada landasan hukum bagi BIN selain selembar instruksi presiden itu.
Menurut Deputi IV Bidang Pengamanan BIN, Irjen Yohanes Wahyu Saronto, berdasarkan instruksi itu, Kepala BIN memang bisa membentuk komunitas intelijen daerah. Komunitas itu pun bukan lembaga formal, melainkan cair belaka. "Dia lebih mirip semacam forum," ujar Wahyu, Kamis dua pekan lalu. Di forum itulah, agen intel TNI, Polri, maupun lembaga lain bertukar informasi. Termasuk juga agen rahasia BIN yang bergabung dalam pos wilayah.
Tugas forum ini pun hanya sebatas memberikan masukan kepada pimpinan daerah. Di daerah, gubernur menjadi bos intel. Adapun jabatan sekretaris adalah jatah kepala pos wilayah BIN setempat. Tapi tak selalu pimpinan forum itu gubernur. Di sejumlah daerah, karena pertimbangan tertentu dari Menteri Dalam Negeri, ada forum yang dipimpin wakil gubernur.
Menurut Wahyu, dulu ada wadah sejenis bernama Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda). "Bedanya, dulu dipimpin bergantian oleh tiap lembaga intelijen yang bergabung," ujarnya. Biasanya, yang memegang forum adalah agen intel senior. Setelah badan intelijen berubah seturut reformasi politik, badan ini pun dihapuskan. Gantinya, ya semacam forum koordinasi itu. Awalnya, tak semua daerah punya forum itu. Hanya daerah penting tertentu seperti Jawa Barat, Bali, dan Aceh.
Memang, kata Wahyu, lewat forum pimpinan gubernur itu banyak manfaat bagi intel di daerah. Setidaknya, bantuan dana bagi operasi intelijen bisa lebih lancar. Selama ini, dana resmi operasi memang tak terlalu besar. Di samping gaji standar pegawai negeri, tunjangan operasi bagi satu agen di daerah hanya Rp 1 juta per bulan. Duit sedikit lancar kalau ada operasi tertentu sesuai dengan kebutuhan lokal. "Daerah bisa memberikan bantuan dari pos anggaran mereka," ujar Wahyu. Jadi, agen nasional itu terkadang punya tugas lokal juga.
Bekas juru bicara BIN Muchyar Yara mengatakan, dulu memang ada gagasan membangun kantor BIN di daerah. Tapi sumber daya tak cukup, karena sedikitnya dibutuhkan 25 personel. "Sekarang, di setiap wilayah paling 5 sampai 6 orang," ujarnya. Itu pun bukan cabang, melainkan hanya pos wilayah. Meski bertugas di daerah, semua anggota pos itu melapor ke Deputi II BIN Bidang Dalam Negeri. "Jadi, mereka bukan agen intel gubernur," ujar Muchyar.
Di daerah, forum itu sendiri memang sangat cair. Misalnya di Jawa Barat, laporan intelijen justru diserap Gubernur lewat pertemuan musyawarah pimpinan daerah (muspida). "Jadi, tak benar Gubernur jadi Kepala BIN Daerah," ujar Daud Achmad, juru bicara Pemerintah Daerah Jawa Barat. Seorang anggota BIN setempat mengatakan jarang ada pertemuan antarlembaga intel di sana. Menurut agen yang minta namanya tak disebut itu, dalam tiga tahun terakhir, "Baru menjelang pemilu lalu kita bertemu."
Di Jawa Timur, kehadiran agen itu bisa dirasa tapi tak bisa diraba. Seorang perwira intel polisi setempat menyebut pos wilayah BIN di daerah itu dipimpin jenderal polisi bintang satu. Tak jelas di mana mereka berkantor. Urusannya rupanya bermacam-macam. Suatu kali, agen itu membantu polisi menciduk pelaku uang palsu di Sumenep, Madura. Di lain waktu, "Mereka membongkar kasus hibah komputer Jepang di Pemda Jawa Timur," ujar sumber polisi itu.
Nezar Patria, Tomi Y. Aryanto, Ahmad Fikri (Bandung), Kukuh S. Wibowo (Surabaya)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
