BERLAMA-lama tanpa keputusan pasti tentang kenaikan harga BBM menimbulkan banyak masalah bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isu ekonomi ini, disadari atau tidak, semakin hari semakin bergeser menjadi isu politik. Kalkulasi jumlah subsidi atau hitung-hitungan kompensasi bagi rakyat jelata, bergeser menjadi isu lambannya pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.
Kerugian beruntun terjadi akibat kondisi tanpa keputusan jelas ini. Berita rencana kenaikan BBM yang sudah berputar-putar sejak SBY berkuasa telah melecut angka inflasi Januari ke tingkat yang tertinggi sejak empat tahun terakhir. Pelaku pasar modal mulai khawatir inflasi akan terus meningkat tinggi, dan mereka waswas kenaikan inflasi itu diikuti oleh langkah Bank Indonesia meredamnya dengan menaikkan suku bunga SBI. Suku bunga SBI yang tinggi pasti akan menjadi pilihan bagi investor yang sekarang sedang ?nyaman? bermain di pasar modal.
Sebelum kerugian lain terjadi, kami sarankan pemerintah tidak ragu-ragu mengambil keputusan agar keadilan tercipta. Apabila benar pos subsidi BBM di anggaran belanja pemerintah tahun ini besarnya Rp 53,4 triliun, itu berarti dua bulan pertama 2005 ini saja pemerintah sudah mengeluarkan hampir Rp 9 triliun untuk subsidi BBM. Jumlah itu saja sudah menyiratkan ketidakadilan. Subsidi sebesar Rp 9 triliun itu, yang sebagian besar dinikmati kalangan yang bermobil, sudah jauh lebih besar ketimbang pos pelayanan kesehatan untuk rakyat jelata yang cuma dialokasikan sebesar Rp 5,3 triliun di anggaran belanja pemerintah. Kalau umpamanya tak ada keputusan apa pun sampai akhir April nanti, itu berarti besar subsidi empat bulan itu hampir menyamai pos pendidikan yang jumlahnya Rp 19 triliun. Semakin lambat keputusan diambil, subsidi yang dikucurkan semakin banyak.
Maka, kenaikan harga BBM dalam negeri rasanya menjadi satu-satunya pilihan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah yang tahun ini ditargetkan defisit satu persen dari total anggaran. Soalnya tinggal bahan bakar jenis apa yang akan dinaikkan dan berapa banyak kenaikannya. Kami setuju minyak tanah tidak dinaikkan harganya. Untuk jenis lain, ada baiknya dipakai rumus: bahan bakar yang paling ba-nyak dipakai rakyat, atau dipakai angkutan umum yang melayani rakyat, kenaikannya lebih rendah daripada bahan bakar yang dipakai kalangan pengguna mobil pribadi. Variabel lain yang perlu juga dipertimbangkan sebelum menaikkan harga BBM adalah harga di negeri tetangga. Perbedaan harga yang ter-lalu timpang akan menyuburkan penyelundupan BBM ke luar negeri?urusan ?purba? yang terus terjadi dan sangat menuntut penyelesaian segera aparat pemerintah. Maka, harus dicari harga yang tidak membuat subsidi membengkak, tapi cukup memberikan disinsentif bagi kejahatan penyelundupan.
Kenaikan harga BBM ini jelas perlu diimbangi program kompensasi bagi rakyat miskin. Dana kompensasi Rp 16,4 triliun yang dianggarkan pemerintah diharapkan tepat sasaran dan dikucurkan di bidang yang tepat. Program sekolah dasar gratis, puskesmas murah, beras murah, asal dilakukan dengan pendataan yang akurat, akan banyak mengurangi ?penderitaan? rakyat jelata akibat kenaikan BBM. Rakyat bisa dan mau membayar angkutan umum lebih mahal asalkan anak mereka sekolah tanpa bayar, beli beras dengan murah, dan tak perlu keluar uang jika harus berobat di puskesmas.
Kalangan bermobil pribadi pun pasti rela membayar lebih mahal asalkan rakyat jelata bisa menikmati pelayanan lebih baik dari pemerintah. Jadi, mengapa harus selalu ragu-ragu?
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
