Meski saudara-saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam masih belum bangkit dari penderitaan yang panjang, diperkirakan 80 juta rakyat Indonesia akan terlibat dalam pemilihan kepala daerah yang dimulai pada Juni nanti. Tahun ini, pemilihan kepala daerah berlangsung di 11 provinsi untuk memilih gubernur dan di 279 kabupaten/kota untuk memilih bupati/wali kota beserta wakilnya. Pada bulan Juni saja, serentak pemilihan di 225 kabupaten/kota. Pemilihan serentak ini disebabkan banyak bupati dan wali kota yang sudah lama habis masa jabatannya tapi belum bisa melaksanakan pemilihan langsung. Sebab, Undang-Undang No. 32/2004 yang mengatur masalah itu belum ada peraturan pelaksananya. Baru pekan lalu Presiden Yudhoyono meneken peraturan itu.
Peraturan pelaksana ini telah menutup peluang calon independen, karena ditentukan bahwa semua calon harus masuk lewat partai politik melalui fraksi di DPRD. Maka, meskipun peran legislatif dipreteli dalam hal memilih, para wakil rakyat di daerah masih bisa bermain karena merekalah yang berhak mengajukan calon untuk dipilih langsung oleh rakyat. "Permainan" itu pun sarat dengan uang.
PDI Perjuangan, misalnya, telah menentukan bahwa calon bupati/wali kota disaring oleh pengurus cabang. Empat besar dibawa ke pengurus pusat untuk ditentukan siapa yang diterima. Satu calon yang lolos dari pusat inilah yang dibawa oleh Fraksi PDIP di daerah untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah dari partai itu. Partai lain mekanismenya hampir sama, cuma saja campur tangan pusat ada yang berkurang, seperti yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera. Calon PKS untuk jabatan kepala daerah sepenuhnya hasil pemilihan di daerah. Partai Damai Sejahtera lebih longgar lagi, bisa menerima aktivis di luar partai itu, namun tetap akan diteliti kelayakannya oleh partai.
Aturan ini pada akhirnya membuat calon kepala daerah menguras duit. Di Bali, calon bupati yang ingin masuk lewat pintu PDIP dikenai uang pendaftaran Rp 100 juta, wakilnya Rp 50 juta. Ini baru uang pendaftaran. Untuk lolos saringan di daerah barangkali diperlukan duit lagi, apalagi sampai ditetapkan oleh pusat. Disebut barangkali karena tidak ada keterbukaan dalam proses ini. Bisa dibayangkan, kalau sudah ditetapkan sebagai calon resmi lewat sidang DPRD, berapa miliar rupiah duit yang harus disediakan untuk "membeli suara rakyat".
Calon independen yang banyak duit tetap punya peluang dengan "membeli tiket" lewat partai politik yang punya fraksi di DPRD. Namun calon independen yang tanpa duit jangan bisa bermimpi menduduki jabatan bupati atau wali kota, apalagi gubernur. Kecerdasan dan karisma tak ada gunanya tanpa diimbangi oleh dompet yang tebal. Pengalaman dalam pemilu legislatif yang lalu, banyak anggota DPR, DPRD, dan DPD yang sampai kini terjebak utang karena menghamburkan uang untuk memperoleh suara.
Secara teori, bisa dibuat aturan agar dana kampanye setiap calon dibatasi, lalu diaudit secara terbuka. Yang me-langgar aturan dibatalkan kemenangannya. Namun banyak akal untuk menerobos aturan macam begini. Lagi-lagi, dalam pemilu yang lalu ada banyak contoh dana terselubung dan dana fiktif, toh tidak ada sanksi apa-apa. Kita sedang belajar berdemokrasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini ibarat pelajaran yang kesekian, masih banyak yang mesti dipelajari lagi.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
