Proposal Ajaib Dana Bencana

Hani Milino sibuk sekali di kantornya. Ia membolak-balik sejumlah berkas di atas meja dan lemari. Kepala Bagian Tata Kota Cimahi, Jawa Barat, ini sedang mencari arsip proposal dana bencana yang diajukan ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Diubek-ubek dari pagi hingga petang Jumat pekan lalu, naskah itu tak juga ditemukan. "Hari Senin Anda ke sini lagi," kata Hani kepada Tempo.

Proposal Cimahi itu ramai diributkan di Jakarta pekan lalu. Di situ wali kota meminta tambahan anggaran bencana alam Rp 11,5 miliar kepada pemerintah pusat. Alasannya daerah itu rawan banjir. Dalih ini dinilai janggal sebab Ci-mahi bukan daerah banjir.

Juru bicara Pemerintah Kota Cimahi, Erik Yudhabuana, semula mengaku tak tahu-menahu soal proposal itu. Saat diwawancarai Tempo, Rabu pekan lalu, ia juga menegaskan bencana yang meng-ancam daerah itu cuma gempa. Guncang-an bumi ini terjadi karena dua sebab: pergerakan tanah dan letusan Gunung Tangkuban Perahu. Tapi Erik menegaskan, daerahnya akan terhindar dari dampak langsung letusan lantaran lavanya muntah ke Kabupaten Subang. "Aneh kalau Cimahi dikatakan terancam bencana banjir. Cimahi bukan daerah banjir, " katanya saat itu. Dia pun berjanji akan menelisik proposal ini.

Dua hari kemudian, barulah ada titik terang. Erik mengakui memang ada proposal dana bencana yang diajukan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Usulan itu dibuat oleh bagian Tata Kota. Itu sebabnya Hani Milino berusaha mencari arsipnya.

Jika di Cimahi masih dicari, di Jakarta berkas usulan itu sudah menerbitkan silang sengketa. Berkas itu kini menumpuk bersama 90 proposal lainnya dari sejumlah daerah. Topiknya sama: meminta dana tambahan bencana alam ke pemerintah pusat. Total dana yang diminta seluruh daerah itu mencapai Rp 2,6 triliun.

Anehnya, banyak kepala daerah yang tidak mencantumkan data bencana yang komplet. Tak sedikit pula yang sekadar mengirim fotokopi proposal dan bukan berkas aslinya. Data yang dilansir Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menunjukkan sekitar 71 proposal sa-ma sekali tak menerakan tang-gal keja-dian bencana. Sejumlah propo-sal ma-lah diduga fiktif belaka. Ada pu-la bencana ke-cil yang dibesar-besarkan.

Perihal propo-sal bencana alam fiktif itu juga di-lansir se-jum-lah anggota legislatif pekan lalu. Ru-diyanto Tjen dari Panitia Anggaran DPR menuturkan, kecurigaan telah merebak pada 21 Juli lalu saat ia dan rekan-rekannya membahas anggaran bantuan bencana alam. Sekitar 90 proposal dari berbagai daerah dibahas dalam rapat itu. Semua proposal diajukan pemerintah daerah- lewat pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat yang meloloskan proposal itu untuk dibahas di parlemen.

Persis yang diungkap Aburizal, ba-nyak proposal yang asal-asalan. "Termasuk dari Cimahi itu, " kata Rudiyanto. Sejumlah daerah yang tidak dilanda bencana alam juga mengajukan proposal. Sebaliknya, daerah yang jelas-jelas dihajar bencana malah lenyap tidak masuk dalam pembahasan panitia anggaran. Ia menyebut Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan Tarutung di Sumatera Utara sebagai contoh. "Tarutung itu sudah bolak-balik minta dana ke Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi dan pemerintah pusat, tapi tidak diberikan. Padahal, mereka dihajar tsunami juga," katanya.

Keheranan yang sama disampaikan Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar. Ia terkejut karena Purbalingga, Jawa Te-ngah, disebut-sebut telah mengalami- bencana. Daerah itu mengajukan Rp 19,4 miliar untuk perbaikan akibat bencana tanah longsor. Bencana itu datang dua kali, pada 4 Januari dan 26 Februa-ri 2006. Priyo tidak terlalu yakin, kalau terjadi bencana di sana, diperlukan dana sebesar itu.

Probolinggo, Jawa Timur, mengirim- proposal serupa pada 12 Mei lalu. Pe-jabat daerah itu meminta dana bencana Rp 31,9 miliar. Disebutkan bencana banjir dan tanah longsor melanda di sana pada awal 2006. Dari pantauan Tempo, daerah itu tak pernah terjadi banjir dan longsor. Yang terjadi saat itu cuma a-ngin puting beliung yang merusak atap puluhan rumah.

Tutug Edi Utomo, juru bicara Peme-rintah Kabupaten Probolinggo, pun mengakui hal itu. Bencana banjir dan longsor itu tidak pernah terjadi. "Ha-nya ada- a-ngin puting beliung yang pernah me-nerpa Kecamatan Kraksaan. Cuma atap rumah penduduk yang rusak," kata-nya.

Lalu kenapa mengajukan dana bencana alam banjir dan longsor? Ini ja-wabannya. Menurut Tutug, proposal itu untuk antisipasi saja, sebab di wilayah dataran tinggi Probolinggo memang kerap terjadi longsor.

Sekretaris Menteri Koordinator Ke-sejahteraan Rakyat, Sutedjo Yuwono, menuturkan, sesungguhnya semua proposal belum disetujui. Artinya, masih perlu diverifikasi lapangan. Soal daerah Sinjai dan Tarutung yang tak masuk daftar, ia punya jawaban. Proposal yang diajukan Tarutung tidak masuk kate-gori -bencana alam. "Mereka minta pe-ningkat-an rumah sakit daerah dari tipe C menjadi tipe B," kata Sutedjo.

Kasus Kabupaten Sinjai lain lagi. Daerah ini baru memasukkan propo-sal Rabu pekan lalu. Itu pun masih harus direvisi. "Bupati Sinjai berjanji memasukkan hasil revisi Jumat dua pekan lalu, tapi hingga sore hari dia tak kunjung datang," kata Sutedjo.

Kisruh soal proposal bencana alam itu juga mendidihkan hubungan antara parlemen dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Soalnya, sejumlah anggota Dewan di Senayan disebut-sebut menjadi calo sejumlah proposal itu. Sejumlah media malah menyebut, Sutedjo Yuwono diduga telah ditekan sejumlah anggota parlemen agar memperhatikan proposal dari daerah yang mereka kawal.

Walau tidak namanya disebut terang-terangan, Rudiyanto Tjen merasa diri-nya yang dituding. "Saya merasa, kamilah yang disebut mengancam," katanya. Dia curiga pemerintah balas dendam sesudah anggota Dewan membongkar sejumlah proposal bencana yang tak jelas itu.

Rudiyanto mengaku tak pernah meng-ancam, apalagi menjadi calo dana bencana ini. Itu sebabnya ia berani menan-tang pemerintah membuka nama-nama politisi yang disebut calo. Rudi malah haqul yakin, jika tidak diributkan anggota Dewan, pemerintah tidak bakal melakukan klarifikasi proposal itu ke daerah.

Menghadapi serangan balik, Sute-djo Yuwono jadi lunak. Dia membantah te-lah menuduh ada anggota Dewan menjadi calo proposal bencana itu. Menurut dia, anggota Dewan berhak mengawal proposal anggaran daerah konstituennya. "Kalau mereka sekadar mengirim memo supaya daerahnya diperhatikan, tak jadi masalah," katanya.

Memang, ada dua kurir yang membawa lebih dari lima proposal ke kantornya beberapa waktu lalu, tapi menurut Sutedjo, si kurir bukan anggota Dewan, melainkan utusan sebuah lembaga pemerintah.

Ketua DPR Agung Laksono pun ber-usaha menjernihkan persoalan. Dia me-ngakui telah mendapat nama-nama anggota Dewan yang dicurigai dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. "Tapi kata Pak Aburizal, tidak ada pemerasan dalam arti negatif seperti minta uang, minta fasilitas, dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Agung, yang terjadi cuma se-ma-cam perjuangan anggota Dewan ba-gi daerah yang diwakilinya. Bentuk per-juang-an itu bisa macam-macam. Sa-lah sa-tunya, ya, mengawal propo-sal permin-taan dana bantuan bencana itu. "Yang tidak boleh adalah meng-ambil keuntungan dari kondisi itu," kata Agung.

Kini Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mendesak pemerintah melakukan klarifikasi terhadap semua proposal yang diajukan daerah. Ia juga menyarankan pada bupati dan wali kota membawa sendiri proposal jika daerahnya benar-benar terjadi bencana. "Dana bencana itu dikelola penuh oleh eksekutif. Kalau mengajukannya lewat parlemen, malah membuka praktek percaloan," katanya.

Wenseslaus Manggut, Kurniasih Budi, Rinny Srihartini (Bandung)

"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

Terima Kasih.