Surat Pembaca

Seragam Koruptor Itu Perlu

Menilik makna korupsi, kebejatan ini perlu diperangi sampai ke akar-akarnya, karena jelas-jelas merugikan bangsa dan negara kita tercinta. Gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat seragam khusus koruptor dan memborgol tangan mereka perlu didukung, sudah tepat, dan bagus untuk memberi efek jera sekaligus sanksi sosial.

Ini juga menunjukkan hukum tak pandang bulu. Maling ayam saja memakai seragam tahanan. Tapi, jangan lupa, yang penting hukum mereka seberat-beratnya. Pemerintah juga perlu tegas menghapus remisi bagi para terhukum kasus korupsi.

MASRUR SYUDI Kemayoran, Jakarta Pusat

Redaksi menerima surat senada dari H.R. Satya Nugraha di Bogor.

Koruptor Dihukum Mati Saja

Sebagai rakyat jelata, saya sangat mendukung koruptor dihukum mati. Namun saya tidak yakin bahwa hukuman mati membuat jera. Jangan-jangan para koruptor ini sekarang malah ketawa-ketiwi sambil bergumam, "Emangnya gue takut?"

Ada baiknya wacana itu dipertimbangkan lebih dulu, sebelum jadi kebijakan resmi. Saya kira yang penting bukan hanya seberapa berat ancamannya, melainkan sejauh mana konsistensi aparat penegak hukum kita. Terlebih, konon membuat dan mengesahkan undang-undang itu diperlukan biaya dan energi yang tidak sedikit.

Saya yakin tidak mudah menyeret koruptor ke hadapan regu tembak karena harus melalui proses hukum yang tidak sederhana. Koruptor pasti berkantong tebal. Apalagi aparat kita suka memberikan "hadiah" melepaskan mereka yang ancaman hukumannya cuma lima tahun. Logikanya, semakin berat ancaman hukumannya, semakin besar pula kompensasi yang akan dikeluarkan sebagai upaya untuk lolos dari jerat hukum.

Maryono Semarang, Jawa Tengah

Bekasi Makin Sumpek

LIMA tahun terakhir, mal kian marak tumbuh di Bekasi, sedangkan jalan berlubang dan kian sempit. Misalnya, Jalan Ahmad Yani semrawut, Jalan Noer Ali yang menuju kantor wali kota sama saja. Jalan selebar 18 meter, jalan ini dipakai untuk tiga jalur yang dipisah tembok beton, sepertiganya jadi terminal bayangan angkutan kota.

Banjir juga selalu terjadi, meski hujan hanya sebentar. Drainase yang kacau, apa lagi kalau bukan menghasilkan kubangan-kubangan di jalan raya. Saya punya beberapa saran agar salah satu kota penyangga Ibu Kota ini tak kian ambrol: jalur pedestrian hanya di kiri dan kanan jalan dan diperlebar untuk kenyamanan pejalan kaki; pemisah arus dibuat jalur hijau tanpa trotoar dengan ditanami tetumbuhan penyerap polutan; serta gorong-gorong harus selalu menjadi prioritas dalam pembangunan dan perbaikan jalan.

Bekasi sudah masuk kategori metropolitan. Memalukan kota ini dijuluki kota terkotor. Jangan sampai, karena ada tempat pembuangan sampah Bantargebang, seluruh Bekasi ikut-ikut kena citra buruknya.

NUNING PURBAWATI SETYANINGSIH Bekasi, Jawa Barat

Bojonegoro Masih Miskin

MASYARAKAT Bojonegoro, Jawa Timur, telah menikmati kemerdekaan selama 63 tahun. Namun kemerdekaan itu belum punya arti karena hidup masih memprihatinkan. Bojonegoro masih duduk manis di peringkat kelima kabupaten termiskin di Jawa Timur. Mereka masih tak sanggup makan dengan menu empat sehat lima sempurna. Mereka hanya mampu membeli nasi aking yang tak layak dimakan manusia.

Padahal alam Bojonegoro kaya raya. Punya hutan jati dan ladang minyak berharga triliunan rupiah. Semua hanya mimpi indah karena pahit dalam kenyataan. Masyarakat sekitar sumur minyak hidup sangat memprihatinkan. Sandal jepit pun tak sanggup beli. Jumlah pedagang kaki lima tiap hari kian bertambah, pertanda bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya.

Anggaran Bojonegoro habis untuk pesta politik. Jangan bicara tentang anggaran pendidikan 20 persen. Untuk dana penanggulangan banjir Desember 2007 saja sangat tidak cukup. Kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat miskin.

Hariyanto Imadha Bojonegoro, Jawa Timur

Bahaya Rokok

Angka kematian akibat rokok di Indonesia mencapai 427.923 jiwa atau 1.200 per hari atau tiga kali jumlah korban tsunami di Aceh dan Nias. Menurut Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 75 persen perokok di Indonesia itu berjenis kelamin pria dan sisanya perempuan. Perokok Indonesia tumbuh 4,5 persen per tahun. Sebanyak 24,5 persen di antaranya anak-anak.

Melihat data itu, sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah serius melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Caranya, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control). Hingga sekarang, Indonesia masih enggan mengikuti jejak 160 negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional yang digagas Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.

Dewan juga perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau sebagai payung hukum atas berbagai aktivitas pengendalian produk tembakau di Indonesia. Kami juga mengharapkan Majelis Ulama Indonesia segera mengkaji soal hukum merokok, karena beberapa negara sudah lama mengharamkan kebiasaan merokok ini.

Drs Asri Al Jufri, MSi Bogor, Jawa Barat

Jangan Pilih Politikus Busuk

DALAM demokrasi, teorinya, rakyatlah yang memegang kendali. Tapi kendali itu tak sepenuhnya bisa digunakan jika pemimpin yang mereka serahi kekuasaan menyalahi janji mereka sendiri. Kekuasaan yang sudah diserahkan itu tak bisa dicabut lagi. Pemimpin yang ingkar janji, misalnya, tak bisa langsung diturunkan atas kehendak sebagian masyarakat. Mereka bisa diturunkan jika sudah dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menilap uang yang diamanahkan kepadanya.

Apa yang dilakukan negara sebenarnya tidak bisa dinilai sebagai adil dan tidak adil. Dalam hukum perdata pun, suatu perjanjian tidak punya daya ikat jika dibuat dalam tekanan. Boleh jadi, kontrak sosial dengan calon kepala daerah sekadar ikatan moral. Mereka yang telah menandatangani kontrak mudah-mudahan memiliki rasa malu, karena kontrak itu tidak memiliki sanksi hukum. Sebenarnya, tidak ada bedanya dengan calon kepala daerah lain yang tak menandatangani kontrak sosial. Mereka sah-sah saja tidak mematuhi janji saat kampanye.

Karena itu, rakyat wajib memiliki memori yang kuat. Catat para politikus, baik yang di eksekutif maupun di legislatif, yang ingkar janji. Jangan pilih lagi mereka dalam pemilihan kepala daerah atau Pemilihan Umum 2009. Lembaga swadaya masyarakat harus gencar melakukan penyadaran politik kepada rakyat. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih gesit lagi memburu para politikus yang korup. Tidak apa-apa penjara di seluruh Indonesia penuh sesak oleh politikus koruptor, asalkan petualangan korupsi mereka tidak sampai terus merajalela pasca-Pemilu 2009.

Burhan Nasution Bogor, Jawa Barat

Kongres Amerika Berlebihan

Gerakan separatisme di Indonesia tampaknya dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal di dalam negeri Indonesia dan faktor eksternal karena pengaruh asing. Faktor eksternal memberikan pengaruh terkuat terjadinya gerakan separatisme di Indonesia. Kasus gerakan separatis di Papua, misalnya, sebagian besar karena dipengaruhi pihak asing.

Menanggapi surat dari 40 anggota Kongres Amerika Serikat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta kepastian pembebasan segera dan tanpa syarat dua separatis Organisasi Papua Merdeka, Filep Karma dan Yusak Pakage, saya menilai surat tersebut sangat berlebihan dan sangat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Sebaiknya pemerintah Indonesia memprotes sikap anggota kongres tersebut karena urusan Papua merupakan urusan dalam negeri, tidak perlu campur tangan asing.

Kalau dipikir-pikir, penyebab masalah separatisme di Papua juga kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Amerika. Hasil tambang di Papua banyak dinikmati oleh mereka, sedangkan Indonesia, dan Papua khususnya, hanya menikmati sebagian kecil.

Saya berharap pemerintah Indonesia tegas dalam menindak aksi makar, termasuk gerakan separatisme. Sebaiknya Presiden Yudhoyono tidak memenuhi permintaan Kongres Amerika itu. Masalah Papua merupakan masalah dalam negeri.

Johan Wanggai Jayapura, Papua

Redaksi menerima surat senada dari Heru Wicaksono di Lenteng Agung, Agung Wiratama di Depok, Maximus Mere di Menteng, Muchtar Hamid di Rawamangun, Untung Yulianto di Pasar Minggu.

Nepotisme Partai

Reformasi diharapkan menghasilkan perubahan di segala bidang, termasuk dalam rekrutmen calon legislator di internal partai. Tapi apa yang kita saksikan mengecewakan: partai politik layaknya milik keluarga. Kesan nepotisme dalam penjaringan legislator itu tampak kental di beberapa partai politik. Anak, suami, istri, adik, atau kerabat pengurus partai meramaikan bursa calon anggota legislatif Pemilihan Umum 2009.

Kita lihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah menetapkan putri Megawati, Puan Maharani, menempati posisi nomor satu di daerah pilihan Jawa Tengah V, yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Begitu juga beberapa partai politik yang melakukan tindakan yang sama.

Walaupun ada aturan agar partai melakukan penjaringan calon legislator secara terbuka, lagi-lagi mekanismenya tetap diserahkan kepada internal partai. Walhasil, kita mendengar berbagai argumen sebagai senjata untuk mengusung calon anggota legislatif dari kalangan keluarga, seperti pertimbangan loyalitas dan sosiokultural. Padahal kenyataannya, kemampuan mereka dalam perpolitikan diragukan dan cenderung hanya mengejar kekuasaan.

Hasannudin Depok, Jawa Barat

Artis Jadi Calon Anggota Legislatif

RAMAI-ramai artis menjadi calon anggota legislatif sebenarnya bentuk kegenitan para artis. Politik itu amanah yang tidak hanya dipikul karena modal ketenaran. Karena itu, partai jangan sembarangan merekrut artis. Lihat kredibilitas dan kemampuannya.

Bangsa ini sedang bangkit. Bangsa ini tak butuh sosok populer, tapi sosok wakil rakyat atau pemimpin yang berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga mesti punya pengalaman mengemban amanah lain, punya moralitas yang bisa dicontoh, dan jadi panutan masyarakat.

Yudi Prasetyo Depok, Jawa Barat

RALAT

PADA majalah Tempo edisi Kemerdekaan bertajuk Tan Malaka Bapak Republik yang Dilupakan terdapat artikel yang terpotong di halaman 84 ("Cita-cita Revolusi dari Tanah Haarlem"). Kalimat terakhir itu terhenti di "Kali ini bukan sebagai pelajar, ...." Semestinya ada tambahan tiga kata lagi, yakni "... melainkan buangan politik." Kami mohon maaf atas kesalahan ini.

"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

Terima Kasih.