Surat Pembaca

Keberatan Syahril Sabirin

Pada halaman 18 majalah Tempo edisi 1-7 September 2008, saya disebut sebagai orang yang tidak bersih dari noda. Ini tuduhan yang sangat menyakitkan dan mencemarkan nama baik saya. Dalam tulisan itu tidak dijelaskan apa bentuk noda saya itu. Tetapi, karena nuansa tulisan berkaitan dengan uang dan sogok-menyogok, jelas bahwa noda yang dimaksud oleh tulisan tersebut berupa uang haram. Bukti apa yang dimiliki Tempo untuk menuduh saya tidak bersih?

Anda boleh cek kepada pengusaha atau bankir mana pun, apakah ada di antara mereka yang pernah berhasil menyogok saya. Anda juga boleh cek kepada penguasa mana pun, apakah saya pernah menyogok mereka. Anda boleh pula cek kepada orang Bank Indonesia, selama saya jadi pejabat di Bank Indonesia (termasuk sebagai gubernur) apakah saya pernah ikut campur dalam pengadaan logistik atau semacamnya yang memungkinkan mark-up atau semacamnya. Kalau orang yang Anda tanya itu jujur, pasti jawaban mereka: tidak pernah! Bagi saya, uang haram itu betul-betul haram. Rasanya tidak pernah satu sen pun uang haram itu saya ambil.

Karena itu, setiap tuduhan yang mencurigai saya sebagai orang yang tidak jujur selalu sangat menyakitkan dan akan selalu saya lawan. Karena itu pula pada waktu saya dituduh Jaksa Agung, atas perintah Presiden waktu itu, bahwa saya telah ikut melakukan korupsi dalam kasus Bank Bali, maka bagi saya tidak ada titik balik berupa pengunduran diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (seperti yang Anda tahu dituntut oleh Presiden pada waktu itu). Saya harus maju terus sampai proses pengadilan tingkat akhir, agar masyarakat mengetahui bahwa saya ini bukan orang yang tidak jujur.

Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung telah menyatakan saya bebas murni (vrijspraak). Sehubungan dengan kasus Bank Bali ini saya heran mengapa dalam tulisan majalah Tempo tersebut masih disebutkan bahwa kasus Bank Bali merupakan titik hitam yang menyelimuti saya (dan Bank Indonesia). Semua orang yang berpikir jernih tahu kasus itu diciptakan oleh penguasa waktu itu untuk menggeser saya dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Semua orang juga tahu bahwa saya tidak mau ditekan untuk mundur, walaupun dengan menjebloskan saya ke dalam tahanan atau dengan cara-cara keji lainnya, karena saya ingin menjaga agar Undang-Undang Bank Indonesia tidak dilanggar atau ditelikung dari belakang.

Kasus Bank Bali barangkali memang merupakan titik hitam dalam sejarah perbankan dan sejarah penyelesaian krisis perbankan Indonesia. Akan tetapi saya sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu, sebagaimana telah dibuktikan melalui proses hukum.

Jadi, tulisan di majalah Tempo tersebut saya rasakan sebagai kezaliman terhadap saya. Mau tidak mau kejadian serupa di tahun 2003 menjadi muncul kembali dalam pikiran saya. Anda tentu ingat bahwa pada waktu itu majalah Tempo menurunkan tulisan "ecek-ecek" yang penuh kebohongan mengenai diri saya. Menurut informasi yang diberikan kepada saya, bahan untuk tulisan itu bersumber dari seorang pengamat yang memang tidak senang terhadap saya. Setelah saya protes, Tempo memberikan kesempatan kepada saya untuk mengirimkan tulisan sanggahan, dan tulisan saya itu hanya dimuat dalam Surat Pembaca, yang tentu sama sekali tidak menarik perhatian untuk dibaca.

Betapapun kecilnya tulisan, seperti tulisan di edisi 1-7 September 2008 itu, akan tetapi kalau itu menyangkut reputasi seseorang yang ditulis secara tidak benar, tetap saja itu merupakan penzaliman yang menyakitkan. Sebagai majalah yang mempunyai reputasi, seharusnya Anda sangat berhati-hati mengenai hal tersebut.

Syahril Sabirin
Jakarta

Efektivitas Menggeser Waktu

Usul menggeser Waktu Indonesia Barat menjadi Waktu Indonesia Tengah untuk menghemat energi listrik, seperti ditulis Tempo pada edisi 25-31 Agustus, sangat menarik dan orisinal. Tapi saya meragukan efektivitasnya. Tempo mencontohkan kebiasaan sebuah keluarga di Jakarta yang ajek menyalakan lampu pada pukul 18.00 WIB dan memadamkannya pada pukul 22.00 WIB. Andaikan WIB dijadikan Wita, lampu di keluarga itu baru dihidupkan pukul 19.00 dan tetap dimatikan pukul 22.00. Ada penghematan satu jam.

Mengapa listrik dipadamkan pukul 22.00 dan bukan pukul 23.00? Asumsi itu, menurut saya, kurang tepat dan tidak sesuai dengan situasi "lapangan". Beban puncak jatuh pada pukul 18.00-22.00 itu semata-mata soal angka. Orang akan menyalakan lampu pada saat langit berangsur gelap tak peduli angka berapa yang ditunjuk jarum jam. Langit berangsur gelap tak jauh dari tibanya waktu salat magrib. Selanjutnya, ada selisih sekitar empat jam antara turunnya gelap dan saat orang menuju peraduan untuk beristirahat.

Mengingat Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa, umur siang hari dan malam hari relatif sama sepanjang tahun. Selisih sekitar empat jam itu akan tetap berlaku entah bagi yang tinggal di Banda Aceh, entah di Balikpapan, Manado, atau Jayapura. Empat jam itu terkait dengan jam biologi tubuh. Pengurangan, bahkan penambahan, sejam sama artinya dengan mengganggu keseimbangan metabolisme.

Penggeseran satu jam diperkirakan akan punya pengaruh positif bagi bisnis penerbangan ke wilayah IBT. Bisa jadi ini benar. Namun pengandaian saat kantor di Jayapura sudah buka, karyawan Merpati di Jakarta baru bangun tidur, saya anggap berlebihan. Di atas peta, selisih bujur Jayapura dan Jakarta kurang-lebih 34 derajat. Jakarta dan Jayapura terpisah oleh jarak di atas permukaan bumi yang melengkung (seperti bola) dan bukan permukaan datar (seperti meja).

Saat fajar merekah di Jayapura, langit Jakarta masih gelap. Tak mungkin kokok ayam jantan di kota terbesar di Papua akan disahut oleh rekan-rekan mereka di ibu kota negara. Katakan kantor di Jayapura buka pukul 08.00. Pada saat yang sama, di Jakarta orang-orang baru ke luar rumah bergegas menuju halte-halte bus. Mewajibkan kantor-kantor di Jakarta sudah buka pukul 06.00 justru aneh dan ganjil. Secara matematis, selisih 34 derajat itu setara dengan beda waktu dua jam.

Kalaupun ide itu nanti terealisasi, penggeseran WIB ke Wita semata-mata hanya mengubah angka karena yang alamiah tetap seperti sediakala. Sebagai gambaran, bisa dilihat yang berlaku di Cina. Untuk seluruh wilayah Republik Rakyat Cina, hanya ada 1 zona waktu. Pukul 7 malam di Beijing sama dengan pukul 7 malam di Lhasa, padahal lama penerbangan di antara kedua kota sekitar empat setengah jam.

Dalam praktek, orang tetap berpedoman pada "jam alam" ketimbang "jam matematis". Bank pemerintah di Xi'an, misalnya, buka pukul 8 pagi, sedangkan cabang bank tersebut di Lhasa baru buka pukul 9 pagi. Pasar-pasar tradisional di ibu kota Cina sudah sepi sekitar pukul 7 malam, sebaliknya para pedagang pasar basah di atap dunia baru mengemasi lapak mereka setelah pukul 8 malam lewat.

Santosa
Sangatta, Kalimantan Timur

Tanggapan Soal Vytorin

Tempo edisi 8-14 September 2008 memuat artikel "Risiko Kanker pada Obat Jantung" di rubrik Info Hidup Sehat. Artikel ini mengutip penelitian Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS) yang mempelajari efek obat penurun kolesterol Vytorin (simvastatin 40 miligram dan ezetimibe 10 miligram). Kami selaku pemasar Vytorin perlu memberikan penjelasan sebagai berikut ini.

Tujuan utama penelitian itu mempelajari efek Vytorin pada kejadian kardiovaskuler, yang merupakan kumpulan kejadian penyakit katup aorta dan kejadian aterosklerosis pada pasien stenosis aorta. Tujuan sekunder karena banyaknya penyakit katup aorta (operasi penggantian katup, gagal jantung lantaran kejadian aorta, dan kematian kardiovaskuler) dan kejadian kardiovaskuler iskemik (infark miokard nonfatal, operasi bypass arteri koroner, intervensi koroner perkutaneus, dirawat di rumah sakit karena angina pektoris tidak stabil, stroke nonhemoragik, serta kematian kardiovaskuler).

Penelitian SEAS tidak memperlihatkan hasil yang berbeda bermakna pada tujuan utama dan tujuan sekunder, tapi 22 persen tujuan sekunder turun pada kelompok Vytorin dibanding plasebo. Dalam penelitian ini, Vytorin juga terbukti menurunkan kadar kolesterol LDL 53,8 persen secara signifikan. Secara keseluruhan penelitian ini ditoleransi dengan baik oleh para pasien. Terdapat kasus kanker yang lebih besar pada kelompok Vytorin dibanding plasebo.

Dalam publikasi SEAS yang dimuat dalam New England Journal of Medicine (2008: 359) dinyatakan bahwa perbedaan kasus kanker dalam SEAS adalah kebetulan belaka. Sir Richard Peto dan kawan-kawan dari Clinical Trial Service Unit & Epidemiological Studies Unit University of Oxford, Nuffied Department of Clinical Medicine, Inggris, telah melakukan analisis pada penelitian SEAS, SHARP, dan IMPROVE-IT (ketiganya merupakan penelitian menggunakan Vytorin dan meliputi lebih dari 20 ribu pasien). Dia menyatakan hasil terakhir dari ketiga penelitian tersebut tidak menunjukkan Vytorin penyebab kanker.

Biro Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) juga sedang mempelajari penelitian SEAS. FDA belum menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara obat dan masalah keamanan. FDA tidak menyarankan dokter memberi resep produk ini.

Dr Regina Karim
Medical Director PT Schering Plough Indonesia

THR untuk Pejabat

PULUHAN tahun lalu, ketika saya masih bekerja di perusahaan eksportir biji kopi dan lada di Lampung, saya selalu kebagian tugas menyiapkan tunjangan hari raya dan hadiah untuk pejabat setiap menjelang Lebaran. Bentuknya bisa parsel dan uang tunai.

Jumlah uang disesuaikan dengan pangkat, kedudukan, serta sejauh mana sang pejabat menunjang kepentingan perusahaan. Bila dia sudah lengser atau pensiun, parsel dan hadiah dihentikan begitu saja. Jelas sekali hadiah Lebaran bukan untuk silaturahmi, tapi hanya demi businesslike bahkan mengarah ke suap.

F.S. HARTONO
Purwosari, Yogyakarta

Selamatkan Babakan Siliwangi

Babakan Siliwangi sedang terancam. Hutan kota satu-satunya di Kota Bandung ini selalu jadi incaran para pengusaha yang ingin memanfaatkannya secara ekonomis. Bagaimana tak menggiurkan, kawasan di Bandung Utara ini tepat berada di antara kawasan bisnis dan wisata Dago-Cihampelas, juga dekat tiga perguruan tinggi besar: ITB, Unpad, dan Unpar. Selain itu, aliran Sungai Cikapundung menjadikan Lebak (lembah) Siliwangi sangat subur, rindang, dan berlimpah air tanah. Ibaratnya, apa pun yang dibuat di situ, pasti menghasilkan uang.

Sejak beberapa tahun lalu, ramai diberitakan di Babakan Siliwangi akan dibangun kondominium, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan. Namun gelombang protes dari masyarakat membuat pihak pengembang dan Pemerintah Kota tampaknya harus "tiarap" untuk menghentikan polemik di masyarakat. Warga kecele. Setelah Dada Rosada terpilih kembali menjadi wali kota, rencana pembangunan Babakan Siliwangi terang-terangan mengemuka ke publik. Kecurigaan saya benar, ternyata aksi "tiarap" hanyalah taktik Dada untuk meraih simpati warga dalam rangka pemilihan kepala daerah.

Kenyataannya saat ini, Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan izin komersial kepada PT Esa Gemilang Indah milik PT Istana Group untuk membuat restoran yang pembangunannya akan dimulai pada awal 2009. Warga mencurigai restoran hanyalah akal-akalan, yang disinyalir akan disusul dengan pembangunan mal dan kondominium. Kecurigaan ini sangat beralasan karena Pemerintah Kota sering tidak transparan dalam proyek-proyek pengembangan Kota Bandung.

Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan. Saat ini, ruang terbuka hijau (RTH) di Bandung hanya tinggal 7,86 persen dari total luas wilayah kota 16.730 hektare. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, RTH sebuah kota minimal 30 persen dari total luas wilayah. Sayangnya, Wali Kota Dada Rosada ternyata tidak punya komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan hijau yang ada seharusnya dipertahankan, dipelihara, dan dimaksimalkan sebagai daya dukung lingkungan kota. Pengalihan fungsi Babakan Siliwangi jelas-jelas menyalahi Undang-Undang Penataan Ruang. Privatisasi ruang publik sama dengan mengambil hak-hak warga kota untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman.

Warga Bandung harus mencermati mengapa Wali Kota Bandung memberikan izin kepada PT Istana Group, pengembang yang hendak membangun pusat komersial di Babakan Siliwangi. Padahal pengembang ini dikenal punya reputasi yang buruk dalam perencanaan tata lingkungan. Proyek yang digarapnya, antara lain ITC Kebon Kelapa, Pasar Baru, Istana Plaza, dan Bandung Electronic Centre di Jalan Purnawarman, kerap meninggalkan masalah kemacetan di Kota Bandung.

Kepada Wali Kota Dada Rosada, saya meminta, berhentilah mencederai amanat warga Bandung. Setelah kawasan lindung Punclut dihutanbetonkan oleh pengembang, apakah Anda akan kembali mengorbankan lingkungan untuk kepentingan pengusaha yang jelas mencari keuntungan sesaat? Ingat, kepemimpinan yang salah kaprah membuat tata ruang Kota Bandung amburadul. Keputusan yang serampangan akan sulit dipulihkan dan membawa dampak yang amat panjang.

Semua warga yang peduli harus bisa menghentikan ambisi Dada Rosada mengkomersialkan hampir setiap jengkal tanah di Kota Bandung. Saya juga memohon kepada para pejabat birokrat: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, dan Menteri Lingkungan Hidup, untuk tidak tinggal diam. Terutama untuk Bapak Menteri Rachmat Witoelar, sebagai 'urang' Bandung yang mantan mahasiswa ITB, saya yakin Anda punya kepedulian yang lebih kepada nasib lingkungan di Kota Bandung.

Rahadian
Buahbatu, Bandung

Aceh Belum Aman

DI Aceh Utara terjadi kontak senjata antara polisi dan kelompok bersenjata. Dalam insiden kontak tembak itu, seorang anggota kelompok dan seorang warga sipil anggota bantuan Kepolisian Sektor Jambo Aye meninggal. Adapun dua anggota komplotan lainnya melarikan diri. Polisi berhasil menyita sepucuk senjata AK-56, sepucuk pistol revolver mainan jenis korek api, satu magasin, 58 butir peluru, kartu tanda penduduk, dan sejumlah dokumen pribadi lainnya.

Menurut polisi, kelompok ini merupakan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka. Kelompok itu juga disebut-sebut sebagai kelompok yang terlibat pembunuhan anggota Barisan Antiseparatis, Abdul Wahab. Sementara itu, rumah Ketua Partai Aceh Muzakkir Manaf dilempari granat.

Sebelumnya, masih banyak kasus kekerasan bersenjata yang melibatkan mantan anggota GAM. Hal ini menunjukkan GAM tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam kesepakatan damai dengan pemerintah RI. Apa pun alasan dan motifnya, seharusnya sudah tidak ada lagi warga sipil di Aceh yang memiliki granat ataupun senjata api. Timbul kesan pemimpin lokal bekas anggota GAM tak mampu membuat Aceh aman. Padahal warga Aceh berharap bisa hidup lebih tenang pasca-penandatanganan perjanjian damai.

RINNY RAMDHIKA
Lueng Bata, Banda Aceh

"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

Terima Kasih.