SUBSIDI bahan bakar minyak membuat anggaran negeri ini begitu rentan terhadap harga minyak dunia. Dua kali harga minyak dunia melambung sejak 2005, dua kali pula pemerintah menaikkan harga minyak dalam negeri karena anggaran tak kuasa menanggung tambahan beban.
Sekarang ini yang terjadi sebaliknya: harga minyak dunia terus merosot sampai US$ 40 per barel di akhir 2008. Pemerintah perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk melepas beban subsidi sama sekali. Meskipun dampak krisis global diduga bakal bertambah tahun ini, pemerintah tak perlu ragu-ragu. Prioritas agenda ekonomi 2009 yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-di antaranya menjaga pertumbuhan di atas 4,5 persen, menjaga gerak sektor riil, membatasi angka pengangguran, serta menjaga kecukupan pangan dan energi-perlu ditambah satu poin, yaitu menghapus subsidi bahan bakar minyak.
Agenda "tambahan" ini bisa membantu pencapaian agenda yang lain. Pengalihan anggaran subsidi ke sektor yang lebih produktif akan berdampak luas. Bayangkan betapa banyak proyek yang bisa dijalankan dengan sekitar Rp 126 triliun-yang merupakan alokasi subsidi bahan bakar untuk 2008. Perbaikan infrastruktur yang padat karya akan mengurangi jumlah penganggur. Perbaikan transportasi publik membuat mobilitas warga meningkat. Akan lebih banyak dana untuk pendidikan dan kesehatan rakyat miskin.
Jadi pemerintah jangan ragu bertindak. Inilah saat yang tepat untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak. Negara lain sudah menerapkan kebijakan serupa, misalnya Malaysia, India, bahkan Iran. Presiden Iran Ahmadinejad berani mengajukan rencana penghapusan subsidi minyak di depan parlemen, sehari sebelum akhir tahun. Negara produsen minyak terbesar keempat di dunia itu memang termasuk pemberi subsidi besar bagi rakyatnya, di samping Venezuela dan Cina.
Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mulai membiasakan rakyat hidup dengan harga minyak yang mengikuti pasar dunia. Warga akan punya cara untuk menyesuaikan diri dengan naik-turunnya harga bahan bakar. Tidak perlu pula menjadikan pemilihan umum sebagai alasan untuk tidak menghapus subsidi. Menghapus subsidi menjelang pemilu-seperti di Iran dan India, yang juga menghadapi pemilu tahun ini-memang akan berdampak politik. Tapi momentum kali ini tepat karena harga minyak dunia sedang turun.
Pemerintah juga perlu terus berkampanye bahwa subsidi merugikan rakyat kebanyakan. Faktanya, subsidi bahan bakar minyak lebih banyak dinikmati orang kaya. Sekitar 40 persen golongan masyarakat berpenghasilan tinggi menikmati 70 persen subsidi. Sedangkan 40 persen masyarakat golongan termiskin hanya menikmati 15 persen. Selain itu, subsidi memperlemah daya tahan anggaran negara-itu sudah terbukti ketika harga minyak dunia dua kali melompat tinggi.
Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa subsidi membuat penduduk bumi boros menggunakan bahan bakar fosil yang tak terbarukan ini. Polusi pun meningkat. Subsidi juga membuat warga malas dan kurang berusaha keras untuk menghasilkan sumber energi lain yang terbarukan atau yang ramah lingkungan. Dan yang terpenting, dengan tidak mengekang konsumsi bahan bakar minyak, itu berarti kita merampas hak generasi mendatang atas sumber energi "warisan" bumi itu.
Mempertahankan subsidi dengan demikian justru menunjukkan pemerintah kurang bertanggung jawab terhadap masa depan.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
