Kuntoro Mangkusubroto:
Pistol yang Teracung Tak Sampai Meletus

Bagi Kuntoro Mangkusubroto, 62 tahun, menjadi Menteri Pertambangan dan Energi bukanlah tugas sulit. Ia pernah menduduki posisi itu pada 1998-1999. "Dikerjakan sambil malas pun bisa," katanya, Jumat pekan lalu, seraya tertawa.

Itu berbeda dengan pekerjaannya sebagai Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, yang akan berakhir Kamis pekan ini. "Tingkat kesulitan yang dihadapi ketika menjadi Menteri Pertambangan tak ada apa-apanya," ucapnya.

Pekerjaan Kuntoro di Aceh dan Nias memang ekstraberat. Dia harus membangun daerah itu dari reruntuhan setelah diterjang tsunami pada 26 Desember 2004. Tak cuma berurusan dengan pembangunan fisik, Kuntoro dan anak buahnya juga harus berhadapan dengan persoalan sosial dan keamanan.

Kini tugas Badan Rehabilitasi sudah tuntas. "Tak ada perpanjangan lagi, bubar," katanya. Namun roda perekonomian Aceh belum menggelinding dengan kecepatan seperti sebelum bencana. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik Aceh, pertumbuhan ekonomi Serambi Mekah itu melambat tahun lalu.

Kepada Adi Warsidi dari Tempo, Senin pekan lalu, Kuntoro membincangkan hasil kerja Badan Rehabilitasi selama empat tahun, juga sejumlah persoalan yang masih membelit Aceh.

Berapa besar sebenarnya dana yang dibelanjakan untuk rekonstruksi Aceh?

Semua uang yang dijanjikan masuk untuk Aceh dan Nias nilainya US$ 7,2 miliar (sekitar Rp 79,2 triliun). Dari jumlah itu, US$ 6,6 miliar sudah berbentuk barang dan jasa. Sisanya, US$ 0,6 miliar, akan masuk tahun ini dan akan digunakan hingga 2012.

Dari jumlah itu, berapa nilai proyek yang menjadi tanggung jawab Badan Rehabilitasi?

Dari US$ 6,6 miliar, yang dari anggaran negara hanya Rp 22 triliun dan itulah yang dikelola Badan Rehabilitasi. Yang lainnya bantuan donor dan lembaga. Kami mengerjakan jalan, jembatan, rumah. Dari total 139 ribu rumah, 57 ribu unit kami bangun.

Masalah apa yang paling sulit diatasi Badan Rehabilitasi?

Kontraktor yang nakal. Mereka bikin kami repot. Ada yang menang tender karena harganya terendah, lalu ambil uang muka, kemudian lari. Kalau proyeknya di Banda Aceh, kami bisa cepat cari pengganti. Tapi, kalau mereka lari dari proyek di Kepulauan Simeulue atau Pulau Aceh, apa enggak sakit kepala kami.

Banyak yang kabur?

Dari 10 ribu rumah yang kami bangun pada tahun awal, sekitar 7 persen atau 700 rumah tak dikerjakan kontraktor dengan baik.

Bagaimana dengan masalah keamanan?

Sejak awal, kami sudah memberikan peringatan, kalau ada pemukulan atau kekerasan terhadap pegawai Badan Rehabilitasi di suatu kampung, apalagi penembakan sampai mati, pembangunan di kampung itu kami tutup. Kami tak akan melakukan pembangunan apa pun dan kami juga tak akan mengizinkan lembaga mana pun bekerja di kampung itu. Kelihatannya peringatan itu ampuh. Buktinya, sampai sekarang, walaupun ada intimidasi, tak terjadi kekerasan. Anggota kami memang pernah diancam, juga digedor-gedor. Diacungi pistol juga pernah, tapi pistolnya tak sampai meletus.

Anda sendiri pernah diancam?

Yang ditujukan langsung ke saya dan istri tak ada. Ini saya tahu belakangan, setelah empat bulan saya berada di Aceh. Ternyata ada orang GAM yang ditunjuk khusus "mengawal" saya. Mereka bilang, "Bapak terus saja bekerja. Tak akan ada yang mengganggu." Ancaman itu biasanya terjadi di tingkat lelang. Mereka ini minta proyek pasir, kerikil, atau proyek semacam itu.

Pendekatan apa yang dilakukan Badan Rehabilitasi menghadapi masalah keamanan?

Tak ada pendekatan khusus. Tapi petinggi GAM dan panglima daerah kami rangkul, kami masukkan ke dalam tim komunikasi Badan Rehabilitasi. Jumlah mereka sampai 80-an orang. Biasanya, kalau ada masalah dengan orang GAM, kami tinggal memberi tahu mereka. Nanti mereka yang akan membereskannya. Kalau ada preman, ya, kita sikat sekalian.

Tak ada yang meminta diistimewakan, misalnya minta di daerahnya dibangun fasilitas khusus?

Tak ada. Kewenangan kami jelas, yaitu khusus proyek rekonstruksi bencana.

Berapa persen proyek Badan Rehabilitasi yang belum tuntas dan apa masalahnya?

Yang belum tuntas tinggal Rp 27 miliar di 14 proyek. Ini disebabkan oleh kelakuan kontraktor nakal itu. Nilai Rp 27 miliar itu banyak, tapi dibandingkan dengan Rp 22 triliun tak ada artinya. Dan jika dibandingkan dengan total 15 ribu proyek yang dikerjakan, 14 bukanlah hal besar.

Sebagian pengkritik beranggapan hasil kerja Badan Rehabilitasi tak sepadan dengan gaji besar karyawannya. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya hanya ingin menyampaikan bahwa begitu bicara tim kerja Badan Rehabilitasi, ada banyak lembaga yang mengawasi. Ada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi. Bahwa ada pendapat seperti itu, boleh-boleh saja.

Berarti ada kekurangan?

Mengacu pada indikator kinerja yang jadi pegangan kami, keberhasilan Badan Rehabilitasi 94,27 persen. Artinya, masih ada 5,73 persen kekurangan yang tak tercapai.

Ada juga kritik soal kualitas proyek yang pas-pasan, bahkan buruk, seperti perumahan. Mengapa ini bisa terjadi?

Tergantung apa yang dianggap kurang. Kalau ada tegel yang lepas atau seng yang kena angin, itu kan bagian dari kerja kontraktor. Itu masih wajar. Apalagi masyarakat menerimanya dan gratis. Bahwa ada tempat-tempat yang tak ada listriknya, mungkin dari dulu di wilayah itu tak ada listrik. Kebutuhan listrik di Aceh memang belum cukup. Itu bukan kewenangan Badan Rehabilitasi. Itu urusan PLN.

Beberapa kasus korupsi juga menjadi sorotan. Berapa besar nilai proyek yang dikorupsi?

Kami tak pernah menghitung. Tapi ada tujuh kasus korupsi yang masuk ke pengadilan. Ada satu kasus yang sudah sampai ke Mahkamah Agung.

Apakah korupsi terjadi akibat pengawasan minim?

Kasusnya hanya tujuh proyek dari 15 ribu proyek yang mesti dipelototi. Saya kira mungkin itu kecolongan. Badan Rehabilitasi itu hanya punya 1.000 orang yang (terhitung staf) inti, dan di sini tak ada korupsi yang sistemik. Makin jauh keluar, makin menuju proyek, seperti pembangunan jalan dan puskesmas, keketatan kami menjaga dan mengawasi makin jauh. Ini kemudian terjadi korupsi. Istilah kami korupsi kecil-kecilan. Tapi korupsi sistemik tak ada.

Lalu siapa yang bertanggung jawab mengawasi proyek dari donor?

Mereka sendiri. Misalnya jalan Amerika (jalan yang dibangun USAID dari Banda Aceh ke Aceh Jaya). Yang mengawasi adalah BPK-nya Amerika. Setiap tahun, mereka dua kali ke Aceh.

Setelah perjanjian damai, Anda banyak berhubungan dengan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka, seperti Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Apakah hubungan kerja dengan mereka berlangsung mulus?

Sampai sekarang, tak ada persoalan. Gangguan hanya dari preman-preman.

Tugas Badan Rehabilitasi segera berakhir. Bagaimana nasib Badan selanjutnya?

Tugas Badan Rehabilitasi berakhir pada 16 April 2009. Kelanjutannya, seperti disebutkan peraturan presiden tentang pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi, akan dibentuk Badan Kesinambungan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias.

Sudah sejauh mana proses transisi ke pemerintah provinsi?

Kami sudah mengalihkan semua aset yang telah dibangun. Rumah-rumah telah diserahkan langsung kepada masyarakat. Kemudian kami juga mengalihkan sistem informasi, misalnya sistem pengendalian dan monitoring proyek-proyek.

Menurut Anda, apakah pemerintah Aceh siap mengambil alih tugas Badan Rehabilitasi?

Banyak yang sudah bekerja sama dengan kami. Mereka sudah punya keterampilan. Tapi berguna-tidaknya keterampilan sangat bergantung pada pimpinannya. Ketika saya di sini, saya selalu minta laporan setiap hari, sehingga mau tak mau mereka akan terus bekerja.

Seberapa yakin pemerintah Aceh mampu melanjutkan proses rehabilitasi?

Rehabilitasi-rekonstruksi telah berhenti pada Desember 2008. Setelah itu, namanya pembangunan. Nah, kalau bicara tentang fungsi pemerintahan umum dalam pembangunan, Anda bisa lihat dari serapan anggaran daerah. Sederhana sekali. (Penyerapan anggaran daerah Aceh pada 2008 baru sekitar 35 persen.)

Data Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh terus merosot dengan berkurangnya proyek konstruksi. Bagaimana menurut Anda?

Ya, tentu begitu. Mana ada provinsi di Indonesia digelontori uang sangat besar, Rp 70 triliun, dalam empat tahun? Nah, sekarang masa itu sudah lewat. Tidak anjlok, karena anggaran daerah juga besar, tapi ada pengurangan. Kontraktor yang kemarin ada kerjaan, sekarang, tak lagi bekerja. Supplier juga sudah tak ada. Mereka yang bukan warga Aceh pasti akan pergi, cari pekerjaan lain.

Berarti merosotnya ekonomi Aceh itu normal?

Fokus empat tahun kemarin adalah rekonstruksi. Sekarang pertanyaannya: bagaimana investasi masuk ke sini? Yang sudah masuk kan tiga hotel. Tak ada pabrik, belum ada kebun dan kapal ikan yang masuk. Ini tantangan pemerintah daerah. Ini yang disebut pembangunan.

Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan pemerintah Aceh?

Segera siapkan qanun dalam bidang ekonomi. Pertama soal investasi, kedua pertambangan minyak dan gas, ketiga perikanan, keempat perizinan penanaman modal. Cukup itu.

Setelah badan ini bubar, apa rencana Anda?

Saya akan mengajar kembali di Institut Teknologi Bandung dan naik gunung lagi.

Kalau ada yang mengajak berpolitik?

Jawaban saya pasti tidak.

Bagaimana kalau ada tawaran menjadi menteri?

Saya ini tidak muda lagi. Saya tak punya ambisi lagi.

Ada rencana menulis buku soal pengalaman memimpin rekonstruksi Aceh?

Pasti. Saya akan istirahat dulu seminggu. Hari kedelapan, langsung menulis buku.

Kira-kira apa isinya?

Kerja di Badan Rehabilitasi itu lengkap sekali. Kami berhubungan dengan semua elemen. Banyak dimensi yang tak ada di tempat lain, misalnya tekanan dari 1,5 juta orang yang menderita akibat tsunami. Kemudian ada macam-macam aspek. Ada politik luar negeri, anggaran, semua power ada, bahkan ada GAM-nya.

Ada hobi baru selama di Aceh?

Tak ada yang khusus, tapi saya mulai senang barang-barang etnik.

Kuntoro Mangkusubroto Lahir: Purwokerto, 14 Maret 1947 Pendidikan: S-1 Institut Teknologi Bandung, Teknik Industri (1972) | S-2 Stanford University, Industrial & Civil Engineering (1977) | S-3 Institut Teknologi Bandung, Ilmu Keputusan (1982) Pekerjaan: Direktur Utama PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (1988) | Direktur Utama PT Timah (1989) | Menteri Pertambangan dan Energi (1998) | Direktur Utama PT PLN (2000) | Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (2005).

"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

Terima Kasih.