DEWAN Perwakilan Rakyat kali ini tidak salah pilih. Darmin Nasution sangat pantas menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sebagai direktur jenderal pajak, ia berhasil mereformasi lumbung penerimaan negara yang dulu dikenal sarat korupsi itu. Sukses ini tentu bisa ditularkannya kelak di Bank Indonesia. Diharapkan ia mampu mengurus "halaman belakang" Bank Indonesia yang centang-perenang oleh berbagai persoalan good governance.
Sebagai salah satu konseptor Undang-Undang Bank Indonesia, Darmin mestinya bisa membantu mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai sekarang nasib lembaga pengawas perbankan Indonesia itu masih belum menentu. Padahal, seperti amanat Undang-Undang Bank Indonesia, Otoritas harus sudah terbentuk tahun depan. Jika sudah berdiri, Otoritas bisa berfungsi penuh mengawasi perbankan, sementara Bank Indonesia berkonsentrasi pada tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah.
Posisi Darmin juga penting mengingat Gubernur Bank Indonesia Boediono sudah mundur dari jabatannya. Boediono dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu 8 Juli nanti. Artinya, sampai pengganti Boediono terpilih, Darmin praktis menjadi nakhoda Bank Indonesia. Menimbang prestasi dan senioritasnya, sangat tepat bila bekas Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat ini diajukan pemerintah sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Dengan demikian rantai kepemimpinan di bank sentral tidak terputus.
Pemerintah sangat perlu mencari orang yang tepat dan kredibel untuk pos Direktur Jenderal Pajak. Selama ini ada korelasi yang jelas antara kredibilitas pemimpin direktorat itu dan penerimaan pajak. Bila salah pilih orang, sumber penerimaan negara bisa susut. Yang terancam adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebab Direktorat Jenderal Pajak selama ini menjadi penyumbang terbesar. Tahun ini, misalnya, direktorat itu mesti memenuhi target menyetor Rp 660 triliun ke kas negara. Tahun lalu Darmin berhasil mengumpulkan Rp 559,8 triliun atau hampir lima persen di atas target. Reformasi yang diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Darmin Nasution sudah banyak memperbaiki kinerja dan pelayanan pajak, tapi pembenahan belum selesai.
Intensifikasi dan perluasan wajib pajak harus terus digeber. Direktorat Jenderal Pajak sudah mengidentifikasi 1.200 orang kaya di Jakarta yang sebagian ternyata belum menjadi wajib pajak. Juga masih banyak perusahaan yang belum membayar pajak sesuai dengan tarif yang seharusnya.
Pekerjaan rumah lainnya adalah menangani penggelapan pajak, termasuk dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group dengan kerugian negara diperkirakan Rp 1,4 triliun. Kasus terbesar sepanjang sejarah Republik itu kini ditangani Kejaksaan Agung. Direktorat perlu terus memberikan dorongan kuat. Soalnya, sejak pertama kali terungkap pada awal 2007, kasus ini belum juga maju ke persidangan. Pengganti Darmin perlu meneruskan gebrakan terhadap para pelanggar pajak ini. Langkah ini ternyata manjur untuk membuat banyak korporasi besar membayar pajak sesuai aturan.
Dirjen Pajak yang baru mestilah kombinasi orang yang bersih, berani, dan kuat hati. Walaupun sudah banyak perubahan, tantangan dari dalam-terutama soal penerapan good governance-masih sangat besar. Jika integritas sang dirjen baru meragukan, kinerja aparat pajak pasti terpengaruh. Kalau sudah begitu, bukan hanya target pajak yang jadi korban, korupsi pun akan kembali meriah di direktorat "basah" itu.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
